• +62-21 4204402
  • bswadaya@bsk.co.id

Author Archive Septian Nugraha

Kemolekan Gunung Api Purba Nglanggeran jadi Community Based Tourism

Landscape Gunung Api Purba dan Embung Nglanggeran

Kegiatan staff development program di Yogyakarta berlanjut menuju Desa Nglanggeran. Perjalanan dari Yogya menuju Desa Nglanggeran begitu mempesona. Tampak kiri-kanan jalan bukit-bukit hijau asri terbuai angin sejuk menuju utara Gunung Kidul. Terlihat dari jauh landscape Gunung Api Purba berdiri tegak dan tangguh, namun begitu manis karena dikerumuni hijaunya pohon yang rimbun.

Saya fikir Yogya hanya memiliki satu gunung api. Ternyata, Daerah Istimewa ini memiliki dua buah gunung api jutaan tahun lalu yaitu Gunung Merapi dan Gunung Nglanggeran. Hanya saja, Gunung Api Nglanggeran kini sudah tak aktif lagi dan hanya menyisakan bongkahan batu raksasa yang berderet gagah dengan pemandangan yang sangat indah.

Jalanan aspal yang begitu mulus, perjalanan pun begitu cepat tak terasa. Padahal sudah menempuh kurang lebih 20 km dari kota Wonosari dan 25 km dari kota Yogya. Tiba di desa, senyum hangat pun terpancar dari sambutan Pemdes (Pemerintah desa) Nglanggeran Kecamatan Patuk Kabupaten Gunung Kidul, tatkala Bina Swadaya Konsultan (BSK) menyambangi desa itu. Balai desa dengan ukuran kurang lebih 9 m x 15 m, dan dinding terbuka berhiaskan peta desa inilah tempat pertemuan BSK dengan Pemdes Nglanggeran.

Pada saat diskusi berlangsung, BSK mendapat leaflet lipat tiga tentang profil Kawasan Ekowisata Gunung Api Purba dan Desa Wisata Nglanggeran. Leaflet itu bagian dari promosi usaha BUMDes dalam bidang jasa pariwisata lokal.

Menarik untuk disimak, leaflet tersebut cukup menyedot perhatian saya dan mungkin teman-teman BSK juga. Materinya dikemas apik dan bervariatif, seakan menunjukan konsistensi wisata lokal yang begitu menarik untuk dikunjungi wisatawan.

Pandangan pertama pada kemolekan Gunung Api Purba tadi diperjalanan dan tentunya diperjelas lagi di leaflet, saya meyakini kawasan ekowisata ini akan terus digandrungi wisatawan lokal maupun luar daerah dan bahkan mancanegara.

Pejelasan tentang pengembangan ekowisata dipaparkan oleh oleh teman-teman Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Nglanggeran. Dengan seragam hitamnya, teman-teman Pokdarwis  tampak antusias berbagi pengalaman bersama kita. Menurut Pokdarwis, pengembangan wisata alam ini dikelola secara profesional dan mandiri. Maksudnya mandiri adalah cara pengelolaan dengan pemberdayaan masyarakat. “Masyarakat yang ada disekitar ikut mengelola objek wisata. Ini termasuk dengan pengembangan home stay atau penginapan yang disediakan oleh warga untuk pengunjung”, ucap Pokdarwis.

Kelompok ini adalah pemuda dan pemudi setempat yang tergabung dalam  Sentra Pemuda Taruna Purba Mandiri, Pokdarwis dan karang taruna Bukit Putra Mandiri. Melalui misi untuk membangun dan meningkatkan ekonomi produktif, Pokdarwis pun melibatkan peran semua anggota karang taruna dalam setiap program kerja yang disusun.

Ucapan salut dan apreciate pokoknya buat pemuda pemudi atau remaja yang mempunyai kepedulian pada daerahnya, terlebih berkaitan dengan kelestarian lingkungan. Kemudian menjadi wahana perluasan kerja bagi masyarakat serta peningkatan pendapatan desa.

Pengembangan objek wisata Ngalnggeran telah menjadi community based tourism. Dengan memberikan askes dan kesempatan bagi masyarakat, tentunya ini akan memaksimalkan peran serta masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan objek wisata secara berkelanjutan.

Saya fikir Inilah gerakan desa dalam mensejahterakan masyarakat. Artinya masyarakat terlibat dalam skema perencananan dan pelaksanaan pembangunan potensi desa, sehingga BUMDes ini bisa menjadi lokomotif penggerak ekonomi perdesaan dan masyarakat menjadi masinisnya yang didukung oleh Pemdes setempat.

Selanjutnya, kita diajak Pokdarwis untuk mendaki kemegahan gunung api purba Nglanggeran. Sepanjang jalan tatapan kita seakan berputar kiri-kanan, terpesona melihat pemandangan deretan batu besar terukir alami.

Sampai ditujuan, kita disambut semilir angin sejuk dan tentunya disuguhkan landscape gunung yang mengagumkan. Tampak banyak orang menggunakan kamera guna berfoto ria. Kita pun langsung merogoh kamera agar tidak menyia-nyiakan kesempatan berfoto dengan background gunung api purba.

Masih di kawasan sekitar gunung, terdapat embung (tampungan air) yang terlihat seperti telaga di puncak bukit. Jika ingin mencapainya, kita harus mendaki puluhan anak tangga yang berkelak-kelok.Menurut Pokdarwis, dijadikan telaga tadah hujan supaya bisa mengairi kebun buah rakyat seluas 20 ha yang ada di sekitarnya. Selain berasal dari air hujan, embung ini juga menampung air dari Sumber Sumurup yang terletak di Gunung Nglanggeran.

Mumpung masih berada di sekitarnya, saya dan teman-teman BSK tidak melewatkan kesempatan ini, untuk berlanjut menuju embung. Pokdarwis menambahkan, bahwa  Embung Nglanggeran merupakan salah satu tempat terbaik untuk menyaksikan sunset di atas langit Yogyakarta.

Pada akhirnya mentari perlahan tenggelam dan membiaskan cahaya kemerahan. Tampak banyak pengunjung begitu riang mengabadikan panorama itu dengan foto, hingga saya dan yang lainnya pun ikut larut menikmati pesona alam, dengan tak hentinya memotret angle menarik sebagai kunci mendapatkan foto yang bagus.

Permukaan air telaga yang bias mentari senja dan gugusan gunung api purba di sisi kanan akan menjadi orkestra alam yang indah serta Gunung Api Purba Nglanggeran laksana benteng penjaga telaga.

Septian Ginanjar

(Kegiatan staff development program tentang UU Desa dan BUMDes di Yogyakarta)

 

BSK Kunjungi Kegiatan BUMDes Desa Nglanggeran

Bina Swadaya Konsultan foto bersama dengan Pemerintah Desa Nglanggeran

Bina Swadaya Konsultan foto bersama dengan Pemerintah Desa Nglanggeran, Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta

Selama kegiatan pengembangan wawasan di Yogya, Bina Swadaya Konsultan (BSK) melakukan kunjungan ke Desa Nglanggeran Kecamatan Patuk Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta. Tujuannya, mempelajari bagaimana penerapan BUMDes yang dikelola oleh masyarakat dan didukung Pemdes setempat.

Dalam sambutannya, ketua BUMDes Desa Nglanggeran Pak Ponijo mengatakan, BUMDes Nglanggeran berdiri 1 Maret 2012, sebagai upaya dan semangat kuat perangkat desa dan masyarakat untuk pengembangan potensi desa, sehingga desa bisa mandiri serta tidak hanya terpaku pada bantuan dari pemerintah. “Kita mengelola BUMDes dengan niat ibadah dan tulus untuk merintis dan mengembangkannya bersama masyarakat, tutur Pak Ponijo.

Menurut Pak Ramadian Wijiarto dari BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa) mengatakan, melalui BUMDes ini diharapkan berperan positif sebagai sarana perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat dan peningkatan pendapatan desa, juga menjadi kegiatan kewirausahaan dan potensi usaha simpan pinjam masyarakat yang produktif. Kemudian dengan BUMDes, dapat memberdayakan masyarakat dan asset-aset desa pun akan terkelola dengan baik.

Selain ilmu tata kelola BUMDes yang didapat dari Pemdes, BSK juga mendapat pengetahuan tentang pengembangan usaha ekowisata oleh teman-teman dari Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Nglanggeran dibawah lembaga Taruna Purba Mandiri. Salah satu usaha potensial yang dikembangkan oleh masyarakat desa yakni kawasan Ekowisata Gunung Api Purba dan Embung (tampungan air) kebun buah Nglanggeran.

Pokdarwis menjelaskan inilah upaya warga masyarakat dalam menggali potensi yang ada di desa melalui sarana pembentukan BUMDes. Harapannya, BUMDes Nglanggeran mampu menghasilkan pendapatan asli desa yang diperoleh dari hasil perputaran usaha yang dikelola oleh BUMDes tersebut.

Pembelajarannya adalah BUMDes bisa diartikan sebagai bisnis sosial. Artinya masyarakat desa benar-benar terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan yang didukung Pemdes setempat. Selain itu, kegiatan BUMDes bisa menjadi alternatif sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), lalu di implementasikan dan dioptimalkan perannya sebagai lembaga ekonomi lokal yang berada ditingkat desa, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan desa.

Khususnya bagi BSK, Ari Primantoro mengharapkan bagaimana kedepannya UU Desa dan pengelolaan BUMDes dapat di implementasikan pada kegiatan program-program BSK, sehingga bisa meningkatkan sinergisitas dari beragam kegiatan BSK untuk berperan serta dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

UU Desa : Spirit Baru BUMDes Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat

Rekan-rekan BSK menyimak materi UU Desa dan BUMDes di Griya Cerdas Banguntapan, Yogyakarta

Rekan-rekan BSK menyimak materi UU Desa dan BUMDes di Griya Cerdas Banguntapan (GCB), Yogyakarta.

Mengutip pernyataan Pak Bambang Ismawan yang mengatakan, dengan berlakunya UU Desa No. 6 Tahun 2014, secara substansial terasa sangat relevan dan sejajar dengan apa yang selama ini diperjuangkan dan dilaksanakan oleh Bina Swadaya.

Selama ini, desa selalu menjadi objek dari upaya-upaya pemberdayaan melalui proyek dan program. Kini saaatnya dengan UU Desa, posisi desa berubah menjadi subjek guna mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa.

Bina Swadaya Konsultan (BSK) menyadari hal tersebut sebagai peluang untuk berperan serta mewujudkan perkembangan desa sesuai dengan cita-cita UU Desa. Dalam rangka Staff Development Program di GCB (Griya Cerdas Banguntapan) Yogyakarta, BSK mempelajari serangkaian materi UU Desa dan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa).

Materi UU Desa dan BUMDes dipresentasikan oleh Pak Sukasmanto. Dalam materi tersebut disampaikan tentang adanya kemajuan UU Desa No. 6 Tahun 2014 dibandingkan dengan UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. “Kedepannya desa mendapat peluang yang lebih besar guna meningkatkan perannya dalam pengembangan ekonomi masyarakat perdesaan ”, ucap Pak Sukasmanto yang juga mantan Direktur IRE (Institute for Research and Empowerment).

Terkait BUMDes, dalam UU Desa No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 menjelaskan, BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. “Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaannya” jelas Pak Sukasmanto.

Pak Sukasmanto mengungkapkan, BUMDes bukan koperasi, bukan PT, bukan CV dan bukan usaha dagang. Tapi BUMDes adalah usaha desa yang di kelola Pemdes (Pemerintah Desa) bersama masyarakat. Maksudnya BUMDes Sebagai holdings dengan memiliki usaha-usaha yang melekat di bawah pengelolaan BUMDes.

Selain itu, peran Pemdes harus kuat dalam realisasi BUMDes. Salah satunya menyusun perencananan pembangunan desa kedepan. Kemudian Pemdes harus melibatkan seluruh potensi masyarakat desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) serta tokoh masyarakat.

Pak Ari Primantoro (Direktur BSK) menuturkan, UU desa ini artinya bisa menjelaskan bahwa kedudukan dan kewenangan desa lebih jelas dimana menempatkan desa sebagai subjek pembangunan. Tentunya akan memandirikan masyarakat dalam mengembangkan kegiatan ekonomi perdesaan.

Kegiatan BUMDes yang dikelola masyarakat desa berupa, pengembangan berbagai jenis usaha sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Sebagai rintisan awal, unit usaha keuangan mikro sangat potensial dijadikan cikal bakal pembentukan BUMDes. Kedepannya, masyarakat bisa mengembangkan usaha jasa berupa transportasi, pariwisata lokal, pertanian, industri kecil dan rumah tangga.

BSK Fasilitasi Daur Ulang Sampah

Warga belajar membuat daur ulang sampah menjadi Kerajinan yang menarik di Cimanggis

Warga melakukan pelatihan membuat daur ulang sampah menjadi Kerajinan yang menarik di Cimanggis

Kelompok bank sampah RW 08 dan RW 13 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cimanggis mengikuti pelatihan daur ulang sampah guna mengurangi volume sampah yang banyak dan berserakan di wilayah itu.

Pelatihan yang difasilitasi Bina Swadaya Konsultan (BSK) selama 2 hari (27-28/9), untuk memanfaatkan sampah dan menjadikan kerajinan bernilai tinggi serta dapat menambah penghasilan bagi keluarga.

Maki Pathul Bari selaku fasilitator BSK menuturkan, pelatihan daur ulang (recycle) diikuti 39 orang. Dalam praktiknya, peserta pelatihan membentuk kelompok agar ilmu yang nanti didapat dapat disalurkan dan dikembangkan warga lainnya. “Praktiknya dengan membuat kelompok 5 sampai 10 orang di antar RW, agar nanti bisa berkembang ke warga lain” tutur Maki.

Selain itu, Menurut Maki nantinya pemasaran akan dilakukan dengan cara melalui promosi antar bank sampah. Kemudian, modal awal untuk kegiatan daur ulang nantinya akan dibantu oleh bank sampah di RW 08 dan RW 13 yang menjadi binaan BSK.

GCB Fasilitasi Uji Kompetensi FPM

TUK GCB

Proses assesment fasilitator pemberdayaan masyarakat berdasarkan portofolio Peserta

Bina Swadaya Konsultan (BSK) melalui Griya Cerdas Banguntapan (GCB), menyelenggarakan uji kompetensi Fasilitator Pemberdayaaan Masyarakat (FPM) di Yogyakarta. Sebagai tempat pelatihan dan pusat pembelajaran masyarakat, GCB menyambut baik kegiatan tersebut sebagai peningkatan kualitas para pelaku pemberdayaan masyarakat.

Selama dua hari GCB digunakan sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK)  yang diikuti 20 peserta dari fasilitator PNPM Klaten. Pengujinya berasal dari Lembaga Sertifikasi Kompetensi – Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat (LSP-FPM) Jakarta, salah satunya Ari Primantoro (Direktur BSK).

Dalam penyampaian materi, terdapat beberapa unit kompetensi yang diujikan pada peserta yakni, Membangun relasi sosial, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada di masyarakat, mengembangkan kesadaran, mengembangkan kapasitas sebagai fasilitator, meningkatkan aksebilitas antar pemangku kepentingan, membangun visi dan kepemimpinan masyarakat, membangun jaringan dan kemitraan, membangun solidaritas sosial.

Menginformasikan hasil assesment

Menginformasikan hasil assesment uji kompetensi peserta

Selanjutnya, mengembangkan kapasitas kelembagaan masyarakat dan pemerintahan local, memperkuat posisi tawa rmasyarakat, mengelola pembelajaran dalam masyarakat, menyiapkan kader pemberdayaan, mengembangkan kader pemberdayaan, mengembangkan kemandirian, mengelola konflik dalam masyarakat, mengembangkan system control social, mengembangkan inovasi pemberdayaan, dan memfasilitasi penerapan inovasi pemberdayaan masyarakat di bidang kegiatan tertentu.

Sebagai salah satu Asesor, Ari Primantoro mengemukakan bahwa, uji kompetensi ini memberi manfaat dalam menjamin kualitas fasilitator pemberdayaan agar sesuai dengan standar kompetensi seorang fasilitator.

Selain itu, masyarakat mendapatkan keuntungan karena fasilitator mereka memiliki kemampuan sesuai standar pendampingan. Mulai dari melakukan assessment kebutuhan, perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, monitoring kegiatan, sampai dengan pengembangan jaringan dan evaluasi kegiatan.

Kegiatan pelatihan tersebut menginformasikan rekomendasi  hasil assessment yang menyatakan bahwa, semua peserta direkomendasi berkompeten sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat.

Harapannya, hasil uji kompetensi ini mampu membangun kualitas para peserta fasilitator pemberdayaan serta mampu mengaplikasikan secara nyata dan menyeluruh dalam kegiatan bermasyarakat.

Dorong Potensi Masyarakat Melalui “SAPA” Ciliwung

CIMG0135PT. HM Sampoerna bekerja sama dengan Yayasan Bina Swadaya menggagas kegiatan “SAPA Ciliwung” (Sarasehan, Pentas Seni dan Aksi Hijau) di Lapangan Sukatani Tanjung Barat, Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

Kegiatan yang berlangsung Sabtu (14/06) merupakan upaya mendorong potensi masyarakat, terutama yang tinggal di bantaran Sungai Ciliwung, agar mampu mengatasi persoalan yang ada seperti banjir, dan sampah yang berserakan.

Menurut Siwi Christiyanto selaku Team Leader mengatakan, kegiatan tersebut adalah bagian dari “Program Pemberdayaan Komunitas Peduli Ciliwung” melalui Aktifitas lingkungan, ekonomi, dan pendidikan.

“Ada aksi hijau dilakukan dengan menanam 1.101 pohon, berupa pohon buah-buahan dan sengon di sepanjang bantaran Sungai Ciliwung dari Lenteng Agung sampai Muara Cililitan,” tutur Siwi.

Agenda acara diisi oleh narasumber dari Prof. Paulus Wirutomo (Sosiolog & Ketua Bina Swadaya), JJ Rizal (Sejarawan) dan Sarmili selaku ketua Kelompok Peduli Ciliwung (KPC) Lenteng Agung. Selain itu, acara lainnya eksposisi kegiatan 8 KPC, Sarasehan SAPA Ciliwung, Pentas Kreasi Seni 8 KPC serta aksi HIjau penanaman 1.101 pohon.

Prof. Paulus berharap setapak demi setapak masyarakat di sekitar sungai Ciliwug mampu menata kembali kondisi kehidupan dan lingkungan menuju kondisi yang lebih baik tanpa mengorbankan Budaya Betawi.

Penelitian Hingga Judicial Review untuk Wajar 12 Tahun

Tim Penelitian melakukan FGD dengan para undangan tentang kebutuhan Wajar 12 tahun

Tim Penelitian melakukan FGD dengan para undangan tentang kebutuhan Wajar 12 tahun

New Indonesia (Network for Education Watch Indonesia) sebagai lembaga pendidikan bekerjasama dengan Bina Swadaya Konsultan (BSK) dalam menggagas Penelitian dan mendukung Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi (MK) guna mendorong pemerintah selenggarakan Wajar 12 tahun.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh desakan kebutuhan pendidikan dasar yang saat ini masih 9 tahun, padahal dalam kenyataannya, persaingan membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi pendidikan lebih tinggi. Selain itu, tujuannya adalah memberikan argumen hukum, penganggaran dan sosial-kultural.

Mekanisme penelitian dilakukan di tahap persiapan, pelaksanaan hingga pelaporan penelitian. Koordinasi yang dibangun melibatkan juga dari LP3ES. Penelitian yang dilaksanakan selama 3 bulan ini, menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif.

Sumber data pada penelitian meliputi, para narasumber dalam wawancara mendalam, para peserta FGD (Focus Group Discussion), dan peserta dalam konsultansi ahli. Sumber sekundernya yakni, dari dokumen, catatan resmi sekolah, foto-foto, liputan sekolah, artikel koran, majalah, buku-buku referensi serta liputan lain yang relevan.

Ace Suryadi (Universitas Pendidikan Indonesia) mengungkapkan, kebutuhan pendidikan 12 tahun secara sosiologis diperlukan bagi setiap warga negara agar kecakapan, keahlian, dan kompetensi profesional relevan dengan perkembangan sosial baik di tingkat nasional maupun global.

Saat interview mengenai mutu dan pemerataan pendidikan saat ini, Anies Baswedan (pengamat pendidikan) mengatakan, pembangunan manusia Indonesia melalui instrumen pendidikan, harus dipahami secara utuh bukan berdasarkan perspektif industri. Dalam konteks industri manusia sebagai sumberdaya seperti faktor produksi lainnya yaitu modal, mesin, dan tanah.

Interview dengan Anies Baswedan terkait mutu dan pemerataan pendidikan saat ini

Interview dengan Anies Baswedan terkait mutu dan pemerataan pendidikan saat ini

Secara obyektif, Anies mencatat ada selisih sebesar 3,3 juta siswa antara siswa sekolah dasar yaitu 5,6 juta dengan jumlah lulusan sekolah menengah sebanyak 2,3 juta. Hal itu menggambarkan besarnya angka putus lanjut/putus sekolah selama ini. Untuk itulah kebutuhan pendidikan 12 tahun diperlukan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan batas minimal pendidikan setiap warga negara.

Harapannya, secara aspek sosial-kultural, pendidikan 12 tahun diperlukan untuk mengatasi tinggi angka putus sekolah, menekan laju pertumbuhan pekerja anak, dan memfasilitasi anak-anak dari keluarga miskin untuk bersekolah serta menyiapkan sumberdaya manusia yang kompetitif di dunia internasional.

Dengan alokasi pendidikan sebesar 20% dari APBN/APBD cukup untuk meng-cover kebutuhan anggaran pendidikan 12 tahun. Program Wajar (compulsory) yang diselenggarakan secara gratis (free) dan universal dari pertimbangan konstitusional belum memiliki payung hukum, untuk itu diperlukan langkah konstitusional berupa judicial review atau amandemen UU Sisdiknas pasal 34 ayat 2, yang bertentang dengan pemenuhan hak-hak untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan batasan usia anak.

TNP2K – BSK Gelar Pelatihan Resertifikasi PKH Kohor 2007

Ibu Ikasari Menjelaskan kegiatan pelatihan ToT dan ToF Resertifikasi PKH Kohor 2007_

Ibu Ikasari (BSK) menjelaskan kegiatan pelatihan ToT dan ToF Resertifikasi PKH Kohor 2007

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) kerjasama dengan Bina Swadaya Konsultan (BSK), melaksanakan pelatihan peningkatan kapasitas pelatih (trainer) dan fasilitator lapang Program Keluarga Harapan (PKH), guna penanganan pengaduan dalam proses resertifikasi PKH Kohor 2007.

Kegiatan “Pelatihan untuk Pelatih (Training of Trainer) dan Pelatihan untuk Pendamping (Training of Facilitator)” bertujuan memberikan pemahaman pada peserta pelatihan terhadap proses penyerahan hasil resertifikasi dan mekanisme pengaduan.

Selain itu, meningkatkan kemampuan dan keterampilan pendamping dalam melaksanakan penyerahan hasil resertifikasi dalam hal, penyampaian hasil, menangani pengaduan, menggunakan intsrumen formulir isian dan melaporkan data hasil pengaduan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Mekanisme koordinasi yang dilakukan BSK dalam pelaksanaan kegiatan, mengacu kepada struktur yang berlaku. Koordinasi mulai dari penyusunan modul pelatihan untuk pelatih, persiapan penyelenggaraan pelatihan, perekrutan peserta pelatihan, penyelenggaraan pelatihan untuk pelatih dan pelatihan untuk pendamping, penetapan tim pelatih untuk pelatihan pendamping PKH, sampai koordinasi monitoring dan supervisi penyelenggaraan pelatihan.

Adapun tindak lanjut dari kegiatan ToT ini adalah pembentukan 11 tim pelatih untuk melakukan penguatan kapasitas fasilitator lapang PKH di 7 (tujuh) Provinsi dan 53 Kabupaten/Kota di Indonesia. Tim pelatih nantinya akan melaksanakan kegiatan “ToF Penyerahan Hasil dan Penanganan Pengaduan Resertifikasi PKH Kohor 2007” yang akan diikuti 1.439 orang peserta yang terdiri dari: 1.281 fasilitator lapang PKH dan 106 staf Bappeda dan Dinas Sosial tingkat Kabupaten/Kota.  Kegiatan Pelatihan untuk Fasilitator  tersebut akan dilaksanakan pada 10 Februari hingga 8 Maret 2014.

Proses resertifikasi penting dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan transformasi kepesertaan PKH didasarkan kepada status sosial ekonomi rumah tangga peserta PKH dan program-program transisi dan graduasi dikembangkan berdasarkan fakta-fakta di lapangan.

Harapannya, Pelatihan untuk pelatih dan pelatihan untuk pendamping penyerahan hasil dan penanganan pengaduan resertifikasi PKH Kohor 2007, mampu memberikan sumbangan yang berarti, terutama bagi peningkatan kinerja PKH, Kemudian adanya peranan semua stakeholder yang telah memberi kepercayaan dan mendukung keberhasilan penyelenggaraan pelatihan ini.

PKH adalah program yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia yang mempunyai misi meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kelompok masyarakat sangat miskin dan memutus rantai kemiskinan antar generasi. Program ini sudah berlangsung sejak bulan Juli 2007. Sesuai dengan pedoman umum program PKH tahun 2007, disebutkan bahwa setiap lima tahun sekali harus dilakukan resertifikasi peserta PKH.

Geliat Asa di Pesisir Marunda

Terik pagi mulai menampakan hangatnya di Gunung Sahari tiga. Terlihat pula gumpalan awan abu menjadi payung naiknya panas matahari menjelang siang. Cuaca ibukota hari ini memang tampak panas meskipun langit berawan dan tidak cerah. Kamis (20/6), jam menunjukan pukul sembilan, dipelataran parkir telah kumpul bersama yakni Nina, Anang, Ispriambodo, Indah dan Septian. Agendanya adalah Tim Bina Swadaya Konsultan (BSK) berangkat ke Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara guna menjadi tim studi Yayasan Danamon Peduli (YDP).

Selama pejalanan ke Marunda, selain harus melawan macet juga harus beradu cepat dengan banyaknya kendaraan kontainer. Hawanya Jakarta begitu menyengat hingga meluruhkan keringat. Panas banget ya.. cuacanya melebihi panas di Surabaya” tutur Nina. “Maklum Mbak, selain Jakarta memang panas, perjalanan kita kan ke wilayah pesisir yang khas dengan hawa panasnya” jawab Septian.

Setelah sampai di kawasan paling timur Jakarta Utara itu, kami disambut Ibu Ida dan Pak Abdul pemilik kontrakan yang kami sewa untuk penginapan di Marunda. Mata memandang dinding rumah tersebut terlihat menempel dengan air rawa di belakang, “Hmm..pantesan warga menyebutnya ini wilayah Marunda Empang”, ungkap Septian. Rumah tipe 45 itu pun tampak dihuni beberapa mahasiswa STIP (Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran). Jadi kami pun melebur bergabung.

Sejenak rebahan istirahat sambil ngobrol ringan sama Ibu Ida, Indah mengajak laporan ke Pak RW. Yuk.. kita laporan dulu ke Pak Aman Bogor (Ketua RW 7) kita udah disini untuk memulai kegiatan”, ajak Indah. Kemudian Indah dan Nina berangkat menuju rumah RW yang memang tidak jauh lokasinya dari kontrakan.

Sekilas setelah membaca beberapa sumber informasi, Marunda  itu seperti pertautan legenda dan cerita nyata. Di kawasan yang terbilang tua itu, cerita Si Pitung dan Masjid Al Alam menyeruak dengan beberapa versi warga. Kemudian situs sejarah itu berserakan dan seolah menunggu ditata. Sebagai salah satu kawasan tua di Jakarta, Marunda memang hampir putus digerus roda zaman. Selain lingkungan alam yang mulai tidak nyaman, tingkat kepedulian masyarakatnya terhadap aset sejarah juga terhitung kurang.

YDP hadir menggandeng BSK guna melakukan program pengembangan Ikon Regional dan konservasi lingkungan di Marunda. Melalui metode Partisipatory Assesment (PA) ingin menyuguhkan pendekatan diskusi FGD (Focus Group Discussion) kepada warga. Harapannya, cara melibatkan warga dalam FGD ini, bisa memberikan informasi penting dan potensial bagi perkembangan Marunda kedepannya.

Cakupan peserta FGD yakni dari kelompok pemuda, campuran perempuan dan laki-laki, kelompok kesenian, kelompok perempuan, anak-anak dan kelompok dari tokoh masyarakat setempat serta, FGD dengan format lenong bagi kelompok masyarakat umum. Tujuannya guna mendapatkan gambaran secara spesifik dan jelas terhadap permasalahan, potensi dan usulan solusi secara partisipatif dari masyarakat Marunda.

Saat FGD, muncul geliat asa perbaikan Marunda yang diharapkan peserta. Isu ekonomi, lingkungan dan budaya begitu mengemuka saat diskusi. Tentunya ini cerminan adanya semangat perubahan kearah yang makin baik. Cuma aspek teknis dan dukungan yang minim dari pemerintah terkait.

Dalam FGD, muncul potensi ekonomi yang menyentuh kepada usaha berbasis wisata dan budaya betawi seperti membuat kerajinan miniatur Rumah Pitung dan Masjid Al Alam, pembuatan kapal Pinisi di dalam botol serta membuat souvenir tas. Meskipun masih terkendali pemasaran tapi para calon usahawan potensial ini bersedia untuk mengajarkan keterampilannya kepada warga lain sehingga berpeluang menjadi usaha berskala kelompok.

Selanjutnya, potensi budaya dari Kelompok Marawis remaja dan qasidah yang memang masih menonjol berada di RT 3 Masjid Al Alam. Kemudian semangat untuk kembali mengembangkan pencak silat sebagai bagian dari pelestarian budaya Betawi. Selain masih berminat untuk mengembangkan pencak silat, penghadiran kelompok lenong juga disambut baik oleh warga Marunda

Hasil FGD dipaparkan dalam bentuk sketsa wilayah dan diagram penghidupan atau pentagon asset livelihood masyarakat. Temuan FGD adalah sebagai dasar analisis untuk rekomendasi dari rencana aksi dalam rangka pengembangan rumah Si Pitung dan Masjid Al Alam kedepan. Sementara wawancara mendalam dan observasi berfungsi sebagai penguat data secara mendalam tentang fenomena yang terjadi serta di dukung oleh pengamatan terhadap segala kondisi yang ditemukan dan dirasakan.

Ketika FGD diwilayah RT 1 dan 2 Marunda Pulo, pandangan mata ini begitu berat dan lesu, tatkala melihat cagar budaya Rumah Si Pitung disekitarnya begitu banyak sampah. Pesisir laut dan empang di sepanjang jalan seperti jadi wadah raksasa dalam menampung sampah warga. Bahkan gorong-gorong rumah dan permainan anak-anak pun tak luput dari luapan sampah. Hingga malam tiba, air laut (rob) seakan “piknik” ke kawasan padat penduduk.

Selanjutnya persolanan MCK dengan tingginya minat warga Marunda menggunakan jamban “helicopter”, terkait adanya persepsi bahwa BAB di sungai lebih leluasa ketimbang BAB di jamban pribadi yang rasanya seperti BAB dimangkuk. Pertimbangan lain yang masih menahan warga untuk tidak mendirikan jamban pribadi adalah soal biaya dan luas ruang yang tidak memadai untuk dibangun jamban.

Mengutip ucapan Pak Tarmizi ketua RT 1 mengatakan, wilayah sekitar Rumah Si Pitung dulu begitu hijau, pepohonan pesisir masih rapat, pohon-pohon bakau, kaktus, bunga sepatu dan bougenvile cukup banyak, Tak heran lokasi ini jadi favorit industri perfilman di era tahun 70 an dan jadi tempat dimana kegiatan shooting film-film betawi sering dilakukan. “Dulu disini neh favorit shooting artis dan film betawi, udeh banyak judul film dibikin lokasinya disini” bangga Pak Tarmizi.

Namun menurutnya, sekarang dengan lingkungan kotor banyak sampah dan maraknya pabrik serta diuruknya empang alam untuk pembuatan rumah susun, jadi membuat daya tarik Marunda pudar. “Jangankan buat shooting film kayak dulu, buat wisata dan ziarah aje pengunjungnya sedikit” keluhnya.

Harapannya, melalui program pemberdayaan masyarakat ini bisa memberikan pemahaman dan penyadaran pada masyarakat akan nilai penting Rumah Si Pitung dan Masjid Al Alam sebagai pusat kegiatan masyarakat, yang nantinya bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, baik secara lingkungan, budaya dan sosial-ekonomi. “Target yang harus dicapai dahulukan perubahan perilaku masyarakatnya baik di bidang lingkungan dan kesehatan. Soalnya Ini penting jadi penentu kesejahteraan masyarakat. Udah tu pelestarian budaya dan pengembangan sosial-ekonomi dan infrastruktur” terangnya.

Saat diskusi, warga RT 1 dan 2 pun memang menyadari perilaku salah dalam membuang sampah seenaknya dan berakibat lingkungan pun kotor. Warga terpaksa karena TPS (Tempat Pembuangan Sampah) minim, jika ada pun sudah rusak, dan lokasi TPS berdekatan dengan pinggiran laut, jadi akhirnya laut terkontaminasi dengan tumpukan sampah. Fasilitas memadai untuk TPS, infrastruktur jalan, pelestarian budaya, serta paling utama peningkatan usaha ekonomi warga menjadi aspirasi utama warga dalam diskusi.

Berjarak sekitar 200 meter dari Rumah Si Pitung masih kawasan Marunda Pulo, terdapat Masjid Al Alam. Perjalanan dari Rumah Si Pitung ke Masjid Al Alam membuat miris mata. Sampah seakan mengikuti langkah ini, lalu hitam pekatnya empang menandai beratnya polusi di Marunda. Tapi saat itu, kami tidak berani berkegiatan sampai malam di RT 3 dan 4 sekitar Masjid Al Alam, karena rob akan menghampiri dan menyulitkan perjalanan kami. Meskipun lingkungan kotor disekitar Masjid, tapi terlihat beberapa peziarah masih ada yang datang ke masjid Al Alam.

Menurut warga di RT 3, Masjid Al Alam sangat miskin sentuhan perawatannya. Warga secara sukarela melakukan perawatan terhadap Masjid tua yang konon dibangun oleh Fatahillah dan balatentara gabungan Demak-Cirebon itu. Kini Masjid Al Alam lebih baik setelah Pemerintah Kota Jakarta Utara telah menetapkan sebagai cagar budaya.

Masjid Al Alam memang sedikit berubah dibanding aslinya dulu. Itu terjadi dikarenakan masjid bercorak campuran Jawa, Cina, Eropa dan Arab itu sudah mengalami sekitar 7 kali renovasi. Mungkin yang masih dianggap asli adalah 7 lubang angin yang terbuat dari batu giok berwarna hijau kebiruan dan tiang-tiang utama penyangga.”Umurnya sudah ratusan tahun,”ujar M. Sambo, salah satu pengurus Masjid Al Alam.

Mengutip Pak Basni, tokoh masyarakat Marunda menuturkan, kampung kita ada daya tarik melebihi dari kampung lain, ini merupakan warisan budaya dan sejarah dari nenek moyang yang perlu kita lestarikan. Masyarakat marunda harus bangga dan harus mampu mempertahankan agar tetap menjadi lestari…”

Septian Ginanjar

(Program pengembangan Ikon Regional dan konservasi lingkungan di Marunda)

Kegiatan Bisnis

BSK melakukan Bisnis Bersama Masyarakat (BBM) guna memfasilitasi pemasaran produk-produk kelompok dampingan. Selain itu, tersedia pusat pembelajaran masyarakat di Griya Cerdas Bina Swadaya (GCBS) di Yogyakarta.