• +62-21 4204402
  • bswadaya@bsk.co.id

Author Archive admin-webbsk

Info Kegiatan BSK

Pada saat ini (tahun 2012) BSK sedang menangani sejumlah kegiatan konsultansi  pemberdayaan masyarakat di beberapa wilayah di Indonesia, antara lain :

  1. Water Supply System & Sanitation in IMC’s 9 DAVs di wilayah Kabupaten Puruk Cahu Kalimantan Tengah. Pekerjaan ini merupakan kerjasama dengan BHP Billiton (PT. Billiton Indonesia)
  2. Program Peningkatan Taraf Hidup (Livelihood) Masyarakat di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat. Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama BSK dengan BP Berau Ltd – BP Indonesia
  3. Stakeholders’ Partnership and Advocacy of Local Regulation on DRR di wilayah Kabupaten Bantul, Magelang dan Klaten. Kerjasama dengan CORDAID Den Haaq Belanda.
  4. Program Pemberdayaan Pemulung di wilayah Tangerang Selatan, Pasuruhan, Bali dan Bandung. Pekerjaan ini terselenggara atas kerjasama BSK dengan Danone
  5. Pengurangan Kemiskinan melalui Penguatan Kapasitas CSO (Civil Society Organization) untuk Advokasi dan Pengelolaan Program Aksi Penanggulangan Pekerja Anak – PNPM Peduli di wilayah Malang, Lampung dan Manado. Program ini merupakan kerjasama dengan ACE (Association for Community Empowerment) dan Yayasan JARAK.
  6. Facilitator Training and Community Mobilization Manual di Jakarta, Bandung, Tasikmalaya dan Bogor. Kegiatan ini merupakan kerjasama dengan DAI – SAFE
  7. Klaten: Toward Sustainable Livelihood Program  – Phase 2 di wilayah Kabupaten Klaten dan Boyolali Jawa Tengah. Kegiatan ini merupakan kerjasama dengan Danone
  8. Facilitator Training and Community Mobilization Manual – Strategies Againts Flu Emergence Project (SAFE) di wilayah Jakarta, Bandung, Tasikmalaya dan Bogor. Pelatihan ini merupakan kerjasama dengan DAI (Development Alternative Inc.)
  9. Program Pemberdayaan Mata Pencaharian Masyarakat di wilayah proyek PT. Weda Bay Nickel. Program ini merupakan kerjsama BSK dengan Yayasan Saloi-PT. Weda Bay Nickel
  10. Survey Potensi Masyarakat di Desa Kanekes Kecamatan Leuwi Damar Kabupaten Lebak, Banten. Kerjasama dengan PT. Bank Mandiri, Tbk
  11. Provide Water and Sanitation Services through Community Partnership di Desa Gunungmas, Kecamatan Margasekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Kerjasama dengan Monsanto Fund
  12. Pemetaan Kebutuhan Pelatihan di Kawasan Transmigrasi Tahun 2012 di Desa Aruk, Kecamatan Sajingan, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Kerjasama dengan Balai Besar Pengembangan Latihan Ketransmigrasian, Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Disamping itu, BSK juga melaksanakan kegiatan lain, seperti pengembangan destinasi program CEDEP yang difokuskan di Pulau Harapan – Kepulauan Seribu, Yogyakarta, Jawa Tengah, Sumedang Jawa Barat serta Susukan Kecamatan Ciracas – Jakarta Timur. Kegiatan Bisnis Bersama Masyarakat (BBM) dalam pemasaran beras perlakuan organik, kerajinan masyarakat, rumput laut, dll serta mempromosikan Griya Cerdas Banguntapan Bantul Yogyakarta sebagai tempat pusat pembelajaran (training and education center).

{jathumbnailoff}

Anggota Asosiasi (Associate Member)

Dalam rangka memelihara komunikasi antara Bina Swadaya Konsultan dengan para mitranya, kami merasa perlu mendokumentasikan dan meng-update data Bapak/Ibu/Sdr/Sdri sebagai Associate member atau anggota keluarga Bina Swadaya Konsultan atapun calon-calon anggota asosiasi. Bagi teman-teman anggota asosiasi dimohon untuk mengirimkan CV terbaru (update) via email unikwi@yahoo.com bswadaya@cbn.netThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .id atau difax ke 021-4204404 atau via post dengan alamat Bina Swadaya Konsultan Jl. Gunung Sahari III No. 7 Jakarta Pusat 10610.

Bagi para calon anggota yang memenuhi kriteria akan dihubungi dan diinformasikan  untuk mengisi lembar kesediaan menjadi anggota dengan mengirimkan CV terkini ke email unikwi@yahoo.com bswadaya@cbn.netThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .id. Kriteria anggota asosiasi dan lembar isian kesediaan menjadi anggota seperti berikut

Kriteria Associate Member

Kriteria-kriteria sebagai calon anggota asosiasi Bina Swadaya Konsultan adalah sebagai berikut:

  • Memiliki kapabilitas sesuai dengan kebutuhan konsultansi. Minimal mempunyai pengalaman 5 tahun dalam menangani pekerjaan konsultansi pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pendampingan, pelatihan dan penelitian
  • Mempunyai kinerja dan berkepribadian baik
  • Memiliki loyalitas (komitmen) dan integritas yang baik
  • Mampu bekerja dalam tim (teamwork)
  • Mempunyai sikap/attitude yang santun, profesional dan matang serta
  • Akomodatif

Manfaat menjadi Associate Member

Manfaat yang ditawarkan Bina Swadaya Konsultan adalah

  • Dapat bertukar informasi tentang konsep-konsep pemberdayaan masyarakat, pengalaman-pengalaman praktis, peluang-peluang kegiatan, dll
  • Memungkinkan diikutsertakan dalam peluang-peluang pengembangan wawasan seperti lokakarya, training, dll

 

Silakan download disini Lembar Kesediaan Menjadi Anggota Asosiasi

Associate Member

In order to maintain communication between the Organization Development Consultant with partners , we felt the need to document and update the data Mr / Mrs / Mr / Ms. as an Associate member or family member of Organization Development Consultant atapun potential members of the association . For the friends association members are requested to send latest CV ( updates ) via email; bswadaya@bsk.co.id/bswadaya@cbn.net or unikwi@yahoo.com. Can also via fax to 021-4204404 or via post to the address of Organization Development Consultant Jl . Gunung Sahari No. III . 7 10610 Central Jakarta.

For the candidates who meet the criteria will be contacted and informed to fill out a willingness to become a member by sending a current CV to Email; bswadaya@bsk.co.id/bswadaya@cbn.net or unikwi@yahoo.com. Criteria for association members and willingness to become a member of the sheet as follows

Criteria for Associate Members

Criteria as a potential member of Organization Development Consultants Association is as follows :

  • Have consulting capabilities according to the needs . Have a minimum of 5 years experience in handling the consultancy community empowerment through mentoring , training and research
  • Have a good performance and personality
  • Loyalty ( commitment ) and good integrity
  • Ability to work in a team (teamwork )
  • Having the attitude / attitude was polite , professional and mature and
  • Acommodative

Benefits of becoming an Associate Member

The benefits offered are Bina Governmental Consultant

  • Can exchange information about community empowerment concepts , practical experience , opportunities for activities , etc.
  •  Allows included in insight development opportunities such as workshops , training , etc.

Please download here the willingness of a Member Association

Alamat GCB

Alamat Kantor GCB:
Griya Cerdas Banguntapan – Training Center Yogyakarta
Jl. Rajawali 23A Banguntapan, Bantul, Yogyakarta
Telp/Fax: (0274) 451706

 

[cetsEmbedGmap src=https://maps.google.com/maps/ms?msid=205014463534068387221.0004bbbf651bec70d1ca2&msa=0&ll=-7.813449,110.404701&spn=0.001217,0.002336 width=600 height=425 marginwidth=0 marginheight=0 frameborder=0 scrolling=no]

E-mail: info@bsk.co.id

Kantor pusat

Alamat Kantor Pusat
PT. Bina Swadaya Konsultan
Jl. Gunung Sahari III No. 7 Jakarta Pusat 10610
Telp: (62-21) 4204402, Fax: (62-21) 4204404
 

 

 

E-mail: info@bsk.co.id

Hubungi kami

Alamat Kantor Pusat
PT. Bina Swadaya Konsultan
Jl. Gunung Sahari III No. 7 Jakarta Pusat 10610
Telp: (62-21) 4204402, Fax: (62-21) 4204404
E-mail: bswadaya@bsk.co.idThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
Alamat Kantor GCB:
Griya Cerdas Banguntapan – Training Center Yogyakarta
Jl. Rajawali 23A Banguntapan, Bantul, Yogyakarta
Telp/Fax: (0274) 451706
 

Kegiatan DRR Yogya

Program Peningkatan Kapasitas Masyarakat
dalam Pengurangan Resiko Bencana

Program Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Masyarakat (PRB-BM) adalah sebuah proses pemberdayaan masyarakat yang partisipatif dalam mengelola bencana baik sebelum, pada saat, dan sesudah terjadi bencana.  Dalam program ini masyarakat diajak melakukan kajian bencana, membuat perencanaan mengelola bencana, dan melaksanakannya melalui kelompok swadaya masyarakat (KSM) dengan melibatkan para pemangku kepentingan. Diharapkan melalui program ini, masyarakat mampu mengelola risiko bencana secara mandiri  untuk menghindari, mengendalikan risiko, mengurangi maupun memulihkan dari dampak bencana. Program ini terselenggara atas kerjasama CORDAID Den Haag dengan Bina Swadaya, berlangsung mulai Agustus 2007 hingga Februari 2010.

Kegiatan DRR Padang

Program Tanggap Darurat Pasca Gempa Bumi Di Sumatera Barat

Gempa bumi berkekuatan 7,6 skala richter yang terjadi pada tanggal 30 September 2009 di wilayah Sumatera Barat telah menimbulkan korban jiwa tidak sedikit, kehilangan materi, mata pencaharian, dan kerusakan fasilitas umum. Kerusakan terparah akibat gempa ini berada di wilayah Padang Pariaman, Agam dan Pariaman.

Kegiatan WSLIC-2 G

PROGRAM SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM):

UPAYA HIDUP BERSIH DAN SEHAT

Program ini merupakan kerjasama Direktorat Penyehatan Lingkungan Ditjen Pengendalian Penyakit & Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan RI dengan konsorsium Bina Swadaya Konsultan dan PT. Prismaita Cipta Kreasi. Lokasi kegiatannya berada di 6 provinsi (Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan NTB), dan berlangsung selama 12 bulan, yakni dimulai bulan November 2009 dan berakhir pada bulan November 2010.

STUDI FASILITASI PROGRAM PNPM

 STUDI FASILITASI PROGRAM PNPM

1. Latar-belakang

Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks ternyata membutuhkan dukungan dan intervensi semua pihak secara bersama-sama, terintegrasi, sinergi dan terkoordinasi. Namun penanganannya selama ini cenderung dilakukan secara parsial dan tidak berkelanjutan.

Salah satu usaha pemerintah untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja diantaranya dengan meluncurkan suatu program yang disebut dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang dimulai sejak tahun 2007.

Pelaksanaan PNPM Mandiri dimulai dengan pengembangan program di tingkat kecamatan sebagai dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat di perdesaan. Disamping itu Pemerintah juga melakukan pengintegrasian berbagai program pemberdayaan masyarakat ke dalam kerangka kebijakan PNPM Mandiri dan cakupan pembangunan yang diharapkan dapat diperluas hingga ke daerah-daerah terpencil dan terisolir.

Efektivitas dan efisiensi dari kegiatan PNPM Mandiri perlu dikaji lebih jauh untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Pengkajian dimulai dari penentuan target waktu, jumlah peserta program, jumlah dana yang disalurkan hingga bagaimana program tersebut difasilitasi agar mencapai keberhasilan sesuai dengan indikator-indikator keberhasilan yang telah ditentukan. Pada akhirnya keberhasilan program PNPM akan membantu Indonesia dalam upaya mewujudkan pencapaian 8 Sasaran Pembangunan Millenium dunia (MDGs.)

      World Bank sebagai salah satu lembaga donor dalam program PNPM memberikan kepercayaan kepada Bina swadaya untuk melakukan study fasilitasi program PNPM. Secara khusus studi ini mempelajari sejauh mana proses-proses fasilitasi yang dilakukan untuk mencapai program, pengaruh fasilitator dalam pencapaian program serta strategi fasilitasi yang lebih efisien dan berkelanjutan.

2. Tujuan Program:

Study Fasilitasi Program PNPM bertujuan untuk memahami lebih mendalam berbagai persoalan yang berhubungan dengan proses-proses fasilitasi terutama persoalan yang dihadapi fasilitator dalam menjalankan peran dan tanggung jawab mereka, relasi antara strategi fasilitasi dengan pencapaian tujuan program serta menemukan strategi fasilitasi yang lebih efisien dan berkelanjutan.

3. Metode Pelaksanaan:

Study fasilitasi dilaksanakan melalui penelusuran data sekunder dan kunjungan lapangan melalui interview dan FGD.

4. Sasaran dan Lokasi

Studi fasilitasi dilaksanakan di 5 provinsi, meliputi Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Selatan, Sumatera Barat dan Sulawesi Tenggara dalam 16 kecamatan dan 30 desa/kelurahan. Sasaran studi adalah fasilitator, para pemangku kepentingan baik pemerintah di tingkat nasional, provinsi, kabupaten maupun kecamatan, kelurahan, desa, serta masyarakat termasuk tokoh masyarakat, kaum perempuan, dan masyarakat marjinal.

5 . Waktu Pelaksanaan

Kegiatan studi berlangsung selama 7 bulan, dan secara teknis terbagi menjadi beberapa tahapan. Tahap persiapan dilakukan pada bulan Juni – Juli 2009, pengumpulan data di lapangan bulan Agustus – Oktober 2009 serta bulan  November 2009 – Januari 2010 adalah tahap analisis data lapangan, penyusunan laporan dan presentasi.

6. Tahap Pelaksanaan:

Study fasilitasi program PNPM dilakukan dalam beberapa tahapan kegiatan sebagai berikut:

  1. Kegiatan pra-lapangan dengan mempelajari data sekunder program PNPM di lokasi sasaran
  2. Koordinasi dengan institusi dan individu
  3. Observasi langsung proses-proses fasilitasi yang dilakukan oleh fasilitator
  4. Wawancara dan FGD terhadap fasilitator, pemerintah dan masyarakat
  5. Analisa data hasil studi lapangan
  6. Menyusun laporan dan presentasi
  7. Membuat rekomendasi dan merumuskan strategi fasilitasi

 

7. Output Program

Dari hasil studi fasilitasi dapat diidentifikasi temuan-temuan sebagai berikut:

  1. Pada program PNPM masyarakat mampu memahami partisipasi dalam bentuk keterlibatan mereka dalam persiapan dan pelaksanaan program
  2. Fasilitator mampu berperan aktif dalam mengajak masyarakat langsung untuk terlibat dalam program.
  3. Fasilitator PNPM Mandiri perdesaan dapat menjalankan perannya sebagai agen perubahan dalam hal pola pikir yang terkait dengan prinsip transparansi, akuntabilitas dan pentingnya partisipasi
  4. Fasilitator PNPM Mandiri perkotaan di 5 provinsi mengalami kesulitan karena strategi pendampingan yang dilakukan tidak sesuai dengan karakter masyarakat  perkotaan.
  5. Untuk program Non-PNPM, secara umum kualitas fasilitasi masih rendah, dan sebagian besar dilakukan oleh staf pemerintah di tingkat kecamatan dan desa sehingga program tersebut masih bersifat sambilan bahkan (cenderung) sering dikesampingkan. Disamping itu mereka juga masih memerlukan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dan pengalamannya
  6. Fasilitator dapat menjadi focal point dalam kerjasama antara masyarakat dan pihak ketiga

8. Peran Bina Swadaya Konsultan

Peran Bina Swadaya dalam studi fasilitasi ini adalah mengkaji proses-proses fasilitasi program yang dilakukan oleh fasilitator baik di tingkat provinsi, kabupaten maupun kecamatan dan desa.