• +62-21 4204402
  • bswadaya@bsk.co.id

Aktivitas saat ini

Peringatan Hari PRB Sedunia di Desa Oinlasi

foto Simulasi FRB di Oinlasi

Simulasi bencana oleh Forum PRB (Pengurangan Risiko Bencana) di Desa Oinlasi

Bina Swadaya Konsultan (BSK) gelar peringatan Hari Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Sedunia di wilayah dampingan yakni, Desa Oinlasi Kecamatan Amanatun Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (13/10).

Menurut Piet Fallo, Tim Ahli Advokasi BSK merangkap ketua pelaksana Hari PRB mengatakan, Desa Oinlasi dipercaya mengadakan acara Hari PRB karena aksesnya yang mudah dijangkau oleh ketiga desa lainnya, yakni Desa Netutnana, Desa Nakfunu dan Desa Noebesa.

Selain itu, Desa Oinlasi adalah desa strategis di Kabupaten TTS yang menjadi jalur lalu lintas antar kecamatan dan merupakan ibu kota Kecamatan Amanatun Selatan.

Peringatan hari PRB dilaksanakan Kamis (16/10), hadir masyarakat dari keempat desa yang merupakan perwakilan dari forum dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), empat kepala desa dampingan, dan Kristian Tlonaen selaku Camat Amanatun Selatan.

Dalam kesempatan ini, Kristian Tlonaen menyampaikan sambutan baik untuk acara peringatan Hari PRB dan isu-isu yang diusung oleh BSK. Tanpa ragu juga menyatakan kesediaannya untuk memfasilitasi dan membantu kegiatan-kegiatan BSK terkait dengan isu-isu tersebut.

Diakhir acara Camat Amanatun Selatan ini menambahkan bahwa akan mengusahakan mengangkat isu pengurangan risiko bencana dalam pertemuan koordinasi di tingkat kecamatan.

BSK Kunjungi Kegiatan BUMDes Desa Nglanggeran

Bina Swadaya Konsultan foto bersama dengan Pemerintah Desa Nglanggeran

Bina Swadaya Konsultan foto bersama dengan Pemerintah Desa Nglanggeran, Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta

Selama kegiatan pengembangan wawasan di Yogya, Bina Swadaya Konsultan (BSK) melakukan kunjungan ke Desa Nglanggeran Kecamatan Patuk Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta. Tujuannya, mempelajari bagaimana penerapan BUMDes yang dikelola oleh masyarakat dan didukung Pemdes setempat.

Dalam sambutannya, ketua BUMDes Desa Nglanggeran Pak Ponijo mengatakan, BUMDes Nglanggeran berdiri 1 Maret 2012, sebagai upaya dan semangat kuat perangkat desa dan masyarakat untuk pengembangan potensi desa, sehingga desa bisa mandiri serta tidak hanya terpaku pada bantuan dari pemerintah. “Kita mengelola BUMDes dengan niat ibadah dan tulus untuk merintis dan mengembangkannya bersama masyarakat, tutur Pak Ponijo.

Menurut Pak Ramadian Wijiarto dari BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa) mengatakan, melalui BUMDes ini diharapkan berperan positif sebagai sarana perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat dan peningkatan pendapatan desa, juga menjadi kegiatan kewirausahaan dan potensi usaha simpan pinjam masyarakat yang produktif. Kemudian dengan BUMDes, dapat memberdayakan masyarakat dan asset-aset desa pun akan terkelola dengan baik.

Selain ilmu tata kelola BUMDes yang didapat dari Pemdes, BSK juga mendapat pengetahuan tentang pengembangan usaha ekowisata oleh teman-teman dari Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Nglanggeran dibawah lembaga Taruna Purba Mandiri. Salah satu usaha potensial yang dikembangkan oleh masyarakat desa yakni kawasan Ekowisata Gunung Api Purba dan Embung (tampungan air) kebun buah Nglanggeran.

Pokdarwis menjelaskan inilah upaya warga masyarakat dalam menggali potensi yang ada di desa melalui sarana pembentukan BUMDes. Harapannya, BUMDes Nglanggeran mampu menghasilkan pendapatan asli desa yang diperoleh dari hasil perputaran usaha yang dikelola oleh BUMDes tersebut.

Pembelajarannya adalah BUMDes bisa diartikan sebagai bisnis sosial. Artinya masyarakat desa benar-benar terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan yang didukung Pemdes setempat. Selain itu, kegiatan BUMDes bisa menjadi alternatif sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), lalu di implementasikan dan dioptimalkan perannya sebagai lembaga ekonomi lokal yang berada ditingkat desa, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan desa.

Khususnya bagi BSK, Ari Primantoro mengharapkan bagaimana kedepannya UU Desa dan pengelolaan BUMDes dapat di implementasikan pada kegiatan program-program BSK, sehingga bisa meningkatkan sinergisitas dari beragam kegiatan BSK untuk berperan serta dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

UU Desa : Spirit Baru BUMDes Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat

Rekan-rekan BSK menyimak materi UU Desa dan BUMDes di Griya Cerdas Banguntapan, Yogyakarta

Rekan-rekan BSK menyimak materi UU Desa dan BUMDes di Griya Cerdas Banguntapan (GCB), Yogyakarta.

Mengutip pernyataan Pak Bambang Ismawan yang mengatakan, dengan berlakunya UU Desa No. 6 Tahun 2014, secara substansial terasa sangat relevan dan sejajar dengan apa yang selama ini diperjuangkan dan dilaksanakan oleh Bina Swadaya.

Selama ini, desa selalu menjadi objek dari upaya-upaya pemberdayaan melalui proyek dan program. Kini saaatnya dengan UU Desa, posisi desa berubah menjadi subjek guna mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa.

Bina Swadaya Konsultan (BSK) menyadari hal tersebut sebagai peluang untuk berperan serta mewujudkan perkembangan desa sesuai dengan cita-cita UU Desa. Dalam rangka Staff Development Program di GCB (Griya Cerdas Banguntapan) Yogyakarta, BSK mempelajari serangkaian materi UU Desa dan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa).

Materi UU Desa dan BUMDes dipresentasikan oleh Pak Sukasmanto. Dalam materi tersebut disampaikan tentang adanya kemajuan UU Desa No. 6 Tahun 2014 dibandingkan dengan UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. “Kedepannya desa mendapat peluang yang lebih besar guna meningkatkan perannya dalam pengembangan ekonomi masyarakat perdesaan ”, ucap Pak Sukasmanto yang juga mantan Direktur IRE (Institute for Research and Empowerment).

Terkait BUMDes, dalam UU Desa No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 menjelaskan, BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. “Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaannya” jelas Pak Sukasmanto.

Pak Sukasmanto mengungkapkan, BUMDes bukan koperasi, bukan PT, bukan CV dan bukan usaha dagang. Tapi BUMDes adalah usaha desa yang di kelola Pemdes (Pemerintah Desa) bersama masyarakat. Maksudnya BUMDes Sebagai holdings dengan memiliki usaha-usaha yang melekat di bawah pengelolaan BUMDes.

Selain itu, peran Pemdes harus kuat dalam realisasi BUMDes. Salah satunya menyusun perencananan pembangunan desa kedepan. Kemudian Pemdes harus melibatkan seluruh potensi masyarakat desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) serta tokoh masyarakat.

Pak Ari Primantoro (Direktur BSK) menuturkan, UU desa ini artinya bisa menjelaskan bahwa kedudukan dan kewenangan desa lebih jelas dimana menempatkan desa sebagai subjek pembangunan. Tentunya akan memandirikan masyarakat dalam mengembangkan kegiatan ekonomi perdesaan.

Kegiatan BUMDes yang dikelola masyarakat desa berupa, pengembangan berbagai jenis usaha sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Sebagai rintisan awal, unit usaha keuangan mikro sangat potensial dijadikan cikal bakal pembentukan BUMDes. Kedepannya, masyarakat bisa mengembangkan usaha jasa berupa transportasi, pariwisata lokal, pertanian, industri kecil dan rumah tangga.

BSK Fasilitasi Daur Ulang Sampah

Warga belajar membuat daur ulang sampah menjadi Kerajinan yang menarik di Cimanggis

Warga melakukan pelatihan membuat daur ulang sampah menjadi Kerajinan yang menarik di Cimanggis

Kelompok bank sampah RW 08 dan RW 13 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cimanggis mengikuti pelatihan daur ulang sampah guna mengurangi volume sampah yang banyak dan berserakan di wilayah itu.

Pelatihan yang difasilitasi Bina Swadaya Konsultan (BSK) selama 2 hari (27-28/9), untuk memanfaatkan sampah dan menjadikan kerajinan bernilai tinggi serta dapat menambah penghasilan bagi keluarga.

Maki Pathul Bari selaku fasilitator BSK menuturkan, pelatihan daur ulang (recycle) diikuti 39 orang. Dalam praktiknya, peserta pelatihan membentuk kelompok agar ilmu yang nanti didapat dapat disalurkan dan dikembangkan warga lainnya. “Praktiknya dengan membuat kelompok 5 sampai 10 orang di antar RW, agar nanti bisa berkembang ke warga lain” tutur Maki.

Selain itu, Menurut Maki nantinya pemasaran akan dilakukan dengan cara melalui promosi antar bank sampah. Kemudian, modal awal untuk kegiatan daur ulang nantinya akan dibantu oleh bank sampah di RW 08 dan RW 13 yang menjadi binaan BSK.

Dorong Potensi Masyarakat Melalui “SAPA” Ciliwung

CIMG0135PT. HM Sampoerna bekerja sama dengan Yayasan Bina Swadaya menggagas kegiatan “SAPA Ciliwung” (Sarasehan, Pentas Seni dan Aksi Hijau) di Lapangan Sukatani Tanjung Barat, Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

Kegiatan yang berlangsung Sabtu (14/06) merupakan upaya mendorong potensi masyarakat, terutama yang tinggal di bantaran Sungai Ciliwung, agar mampu mengatasi persoalan yang ada seperti banjir, dan sampah yang berserakan.

Menurut Siwi Christiyanto selaku Team Leader mengatakan, kegiatan tersebut adalah bagian dari “Program Pemberdayaan Komunitas Peduli Ciliwung” melalui Aktifitas lingkungan, ekonomi, dan pendidikan.

“Ada aksi hijau dilakukan dengan menanam 1.101 pohon, berupa pohon buah-buahan dan sengon di sepanjang bantaran Sungai Ciliwung dari Lenteng Agung sampai Muara Cililitan,” tutur Siwi.

Agenda acara diisi oleh narasumber dari Prof. Paulus Wirutomo (Sosiolog & Ketua Bina Swadaya), JJ Rizal (Sejarawan) dan Sarmili selaku ketua Kelompok Peduli Ciliwung (KPC) Lenteng Agung. Selain itu, acara lainnya eksposisi kegiatan 8 KPC, Sarasehan SAPA Ciliwung, Pentas Kreasi Seni 8 KPC serta aksi HIjau penanaman 1.101 pohon.

Prof. Paulus berharap setapak demi setapak masyarakat di sekitar sungai Ciliwug mampu menata kembali kondisi kehidupan dan lingkungan menuju kondisi yang lebih baik tanpa mengorbankan Budaya Betawi.

Penelitian Hingga Judicial Review untuk Wajar 12 Tahun

Tim Penelitian melakukan FGD dengan para undangan tentang kebutuhan Wajar 12 tahun

Tim Penelitian melakukan FGD dengan para undangan tentang kebutuhan Wajar 12 tahun

New Indonesia (Network for Education Watch Indonesia) sebagai lembaga pendidikan bekerjasama dengan Bina Swadaya Konsultan (BSK) dalam menggagas Penelitian dan mendukung Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi (MK) guna mendorong pemerintah selenggarakan Wajar 12 tahun.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh desakan kebutuhan pendidikan dasar yang saat ini masih 9 tahun, padahal dalam kenyataannya, persaingan membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi pendidikan lebih tinggi. Selain itu, tujuannya adalah memberikan argumen hukum, penganggaran dan sosial-kultural.

Mekanisme penelitian dilakukan di tahap persiapan, pelaksanaan hingga pelaporan penelitian. Koordinasi yang dibangun melibatkan juga dari LP3ES. Penelitian yang dilaksanakan selama 3 bulan ini, menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif.

Sumber data pada penelitian meliputi, para narasumber dalam wawancara mendalam, para peserta FGD (Focus Group Discussion), dan peserta dalam konsultansi ahli. Sumber sekundernya yakni, dari dokumen, catatan resmi sekolah, foto-foto, liputan sekolah, artikel koran, majalah, buku-buku referensi serta liputan lain yang relevan.

Ace Suryadi (Universitas Pendidikan Indonesia) mengungkapkan, kebutuhan pendidikan 12 tahun secara sosiologis diperlukan bagi setiap warga negara agar kecakapan, keahlian, dan kompetensi profesional relevan dengan perkembangan sosial baik di tingkat nasional maupun global.

Saat interview mengenai mutu dan pemerataan pendidikan saat ini, Anies Baswedan (pengamat pendidikan) mengatakan, pembangunan manusia Indonesia melalui instrumen pendidikan, harus dipahami secara utuh bukan berdasarkan perspektif industri. Dalam konteks industri manusia sebagai sumberdaya seperti faktor produksi lainnya yaitu modal, mesin, dan tanah.

Interview dengan Anies Baswedan terkait mutu dan pemerataan pendidikan saat ini

Interview dengan Anies Baswedan terkait mutu dan pemerataan pendidikan saat ini

Secara obyektif, Anies mencatat ada selisih sebesar 3,3 juta siswa antara siswa sekolah dasar yaitu 5,6 juta dengan jumlah lulusan sekolah menengah sebanyak 2,3 juta. Hal itu menggambarkan besarnya angka putus lanjut/putus sekolah selama ini. Untuk itulah kebutuhan pendidikan 12 tahun diperlukan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan batas minimal pendidikan setiap warga negara.

Harapannya, secara aspek sosial-kultural, pendidikan 12 tahun diperlukan untuk mengatasi tinggi angka putus sekolah, menekan laju pertumbuhan pekerja anak, dan memfasilitasi anak-anak dari keluarga miskin untuk bersekolah serta menyiapkan sumberdaya manusia yang kompetitif di dunia internasional.

Dengan alokasi pendidikan sebesar 20% dari APBN/APBD cukup untuk meng-cover kebutuhan anggaran pendidikan 12 tahun. Program Wajar (compulsory) yang diselenggarakan secara gratis (free) dan universal dari pertimbangan konstitusional belum memiliki payung hukum, untuk itu diperlukan langkah konstitusional berupa judicial review atau amandemen UU Sisdiknas pasal 34 ayat 2, yang bertentang dengan pemenuhan hak-hak untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan batasan usia anak.

TNP2K – BSK Gelar Pelatihan Resertifikasi PKH Kohor 2007

Ibu Ikasari Menjelaskan kegiatan pelatihan ToT dan ToF Resertifikasi PKH Kohor 2007_

Ibu Ikasari (BSK) menjelaskan kegiatan pelatihan ToT dan ToF Resertifikasi PKH Kohor 2007

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) kerjasama dengan Bina Swadaya Konsultan (BSK), melaksanakan pelatihan peningkatan kapasitas pelatih (trainer) dan fasilitator lapang Program Keluarga Harapan (PKH), guna penanganan pengaduan dalam proses resertifikasi PKH Kohor 2007.

Kegiatan “Pelatihan untuk Pelatih (Training of Trainer) dan Pelatihan untuk Pendamping (Training of Facilitator)” bertujuan memberikan pemahaman pada peserta pelatihan terhadap proses penyerahan hasil resertifikasi dan mekanisme pengaduan.

Selain itu, meningkatkan kemampuan dan keterampilan pendamping dalam melaksanakan penyerahan hasil resertifikasi dalam hal, penyampaian hasil, menangani pengaduan, menggunakan intsrumen formulir isian dan melaporkan data hasil pengaduan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Mekanisme koordinasi yang dilakukan BSK dalam pelaksanaan kegiatan, mengacu kepada struktur yang berlaku. Koordinasi mulai dari penyusunan modul pelatihan untuk pelatih, persiapan penyelenggaraan pelatihan, perekrutan peserta pelatihan, penyelenggaraan pelatihan untuk pelatih dan pelatihan untuk pendamping, penetapan tim pelatih untuk pelatihan pendamping PKH, sampai koordinasi monitoring dan supervisi penyelenggaraan pelatihan.

Adapun tindak lanjut dari kegiatan ToT ini adalah pembentukan 11 tim pelatih untuk melakukan penguatan kapasitas fasilitator lapang PKH di 7 (tujuh) Provinsi dan 53 Kabupaten/Kota di Indonesia. Tim pelatih nantinya akan melaksanakan kegiatan “ToF Penyerahan Hasil dan Penanganan Pengaduan Resertifikasi PKH Kohor 2007” yang akan diikuti 1.439 orang peserta yang terdiri dari: 1.281 fasilitator lapang PKH dan 106 staf Bappeda dan Dinas Sosial tingkat Kabupaten/Kota.  Kegiatan Pelatihan untuk Fasilitator  tersebut akan dilaksanakan pada 10 Februari hingga 8 Maret 2014.

Proses resertifikasi penting dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan transformasi kepesertaan PKH didasarkan kepada status sosial ekonomi rumah tangga peserta PKH dan program-program transisi dan graduasi dikembangkan berdasarkan fakta-fakta di lapangan.

Harapannya, Pelatihan untuk pelatih dan pelatihan untuk pendamping penyerahan hasil dan penanganan pengaduan resertifikasi PKH Kohor 2007, mampu memberikan sumbangan yang berarti, terutama bagi peningkatan kinerja PKH, Kemudian adanya peranan semua stakeholder yang telah memberi kepercayaan dan mendukung keberhasilan penyelenggaraan pelatihan ini.

PKH adalah program yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia yang mempunyai misi meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kelompok masyarakat sangat miskin dan memutus rantai kemiskinan antar generasi. Program ini sudah berlangsung sejak bulan Juli 2007. Sesuai dengan pedoman umum program PKH tahun 2007, disebutkan bahwa setiap lima tahun sekali harus dilakukan resertifikasi peserta PKH.

Pemberdayaan Pasar Sejahtera Grogolan

ProgPasar Sejahtera - Grogolan ram Pasar Sejahtera Yayasan Danamon Peduli di Pasar Grogolan Pekalongan, difokuskan untuk peningkatan kesehatan dan kebersihan di lingkungan pasar tradisional, sehingga terwujudnya pasar sehat, hijau, bersih dan terawat. Program tersebut merupakan kerjasama Yayasan Danamon Peduli (YDP) dengan konsorsium LPPM Unika Atmajaya Jakarta dan  Bina Swadaya Konsultan (BSK)

Kepala Bidang Pasar Grogolan Suminta mengatakan, dukungan YDP dan teman-teman serta dari Disperindakop sangat membantu dalam pengelolaan pasar dan peningkatan kapasitas pelakunya seperti melalui pelatihan dan pertemuan. “Dengan adanya program ini kita jadi tambah wawasan dalam pelatihan, dan mudah-mudahan ini tetap berlanjut ” ucap Kabid.

Terkait revitalisaasi pasar, Suminta mengungkapkan sudah melakukan pengelolaan pasar seperti penanganan bank sampah, dan relokasi beberapa pedagang ke sentra pasar terpadu.  “Sarana kebersihan saat ini ada tempat sampah dan 3 buah truk sampah, namun 1 buah tidak berfungsi, ini tentu saja belum memenuhi kebutuhan terkait penanganan sampah, karena itulah melakukan penanganan bank sampah” katanya

Ditempat terpisah, Kabid Sarana dan Prasarana Fathurahman mengungkapkan, terbantu dengan adanya program YDP terutama dalam pemberdayaannya, karena semua yang dilakukan pemerintah dalam melakukan pemberdayaan pedagang masih terbatas baik anggaran maupun pola pikir. YDP telah melakukan pemberdayaan kearah yang lebih komersil, diharapkan diterapkan ke pedagang akan tertular.

Mengenai pemberdayaan pasar sejahtera, Direktur Eksekutif YDP Bonaria Siahaan menjelaskan, pendekatan yang dipakai oleh YDP adalah menggabungkan dukungan fisik dan non-fisik. Yakni, dalam bentuk pengembangan unit percontohan dan penyaringan kader dari  komunitas dan pengelola pasar, fasilitasi perencanaan terpadu bersama pemerintah daerah dan kemitraan dengan berbagai unsur dalam masyarakat.

Ketika survey tampak Pasar Grogolan memang terkendala dengan penanganan sampah, dimana pengelolaan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) tidak berjalan dengan baik. Selain non fisik, tentunya dibutuhkan pembangunan fisik sarana dan prasarana pasar, salah satunya penataan lapak-lapak pedagang.

Pemangku kepentingan mengharapkan program tetap berlanjut, sehingga kedepannya banyak perbaikan sarana dan prasarana maupun perubahan prilaku para pedagang dan penanggung jawab pasar. Adanya pengelolaan dan pemberdayaan warga pasar. Pengelolaan dan pemberdayaan adalah kewajiban kita meningkatkan pengetahuan pedagang sehingga dapat meningkatkan posisi tawar pedagang dalam hal peningkatan volume penjualan dan pendapatan serta persaingan dengan pasar modern.

Kegiatan DRR Yogya

Program Peningkatan Kapasitas Masyarakat
dalam Pengurangan Resiko Bencana

Program Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Masyarakat (PRB-BM) adalah sebuah proses pemberdayaan masyarakat yang partisipatif dalam mengelola bencana baik sebelum, pada saat, dan sesudah terjadi bencana.  Dalam program ini masyarakat diajak melakukan kajian bencana, membuat perencanaan mengelola bencana, dan melaksanakannya melalui kelompok swadaya masyarakat (KSM) dengan melibatkan para pemangku kepentingan. Diharapkan melalui program ini, masyarakat mampu mengelola risiko bencana secara mandiri  untuk menghindari, mengendalikan risiko, mengurangi maupun memulihkan dari dampak bencana. Program ini terselenggara atas kerjasama CORDAID Den Haag dengan Bina Swadaya, berlangsung mulai Agustus 2007 hingga Februari 2010.

Kegiatan DRR Padang

Program Tanggap Darurat Pasca Gempa Bumi Di Sumatera Barat

Gempa bumi berkekuatan 7,6 skala richter yang terjadi pada tanggal 30 September 2009 di wilayah Sumatera Barat telah menimbulkan korban jiwa tidak sedikit, kehilangan materi, mata pencaharian, dan kerusakan fasilitas umum. Kerusakan terparah akibat gempa ini berada di wilayah Padang Pariaman, Agam dan Pariaman.