• +62-21 4204402
  • bswadaya@bsk.co.id

Aktivitas saat ini

Mau Tahu Beda Berita dan Feature?, Sardi Daryatmo Berbagi Pengalamannya

Rabu, 2 Mei 2018 Bina Swadaya Konsultan mengadakan kegiatan pengembangan wawasan dengan topik penulisan berita dan feature. Materi penulisan berita dan feature ini disampaikan oleh Sardi Duryatmo, wartawan majalah Trubus.

Dalam pengembangan wawasan kali ini, Sardi Duryatmo memberikan penjelasan mengenai perbedaan penulisan berita dan feature, teknik penulisan ilmiah populer, bagaimana membuat teras yang memikat, serta bagaimana menggunakan bahasa jurnalistik yang baik dan benar.

Maksud kegiatan pengembangan wawasan ini adalah untuk memberikan pengetahuan kepada karyawan Bina Swadaya Konsultan tentang bagaimana tatacara pembuatan tulisan yang layak publikasi sehingga dapat dijadikan sebagai media promosi bagi Bina Swadaya Konsultan.

BUMDes sebagai Program Prioritas Kemendesa PDTT

Bambang Ismawan saat memberi sambutan pada Festifal BUMDes di Kab. Batang Jawa Tengah

Bambang Ismawan saat memberi sambutan pada Festifal BUMDes di Kab. Batang Jawa Tengah

Informasi yang dihimpun dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi salah satu program prioritas di tahun 2017, di samping 3 program lainnya, yakni One Village One Product (Satu Desa Satu Produk); Embung Desa; dan Sarana Olahraga. Melalui BUMDes, masyarakat desa didorong untuk mengelola ekonomi secara otonom.

Berdirinya BUMDes pada setiap desa harus berdasarkan hasil musyawarah desa. Unsur musyawarah desa terdiri dari tokoh adat, tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh masyarakat, perwakilan kelompok perempuan, perwakilan tani dan seluruh unsur masyarakat desa lainnya. Pendirian BUMDes seyogyanya sesuai dengan kebutuhan, kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat.

Salah satu hal penting yang harus menjadi pertimbangan mendirikan BUMDes, bahwa jenis usaha yang dipilih BUMDes tidak diperbolehkan mengancam kegiatan ekonomi masyarakat desa. Kehadiran BUMDes harus mampu menampung, mengkonsolidasi, dan mewadahi kegiatan usaha ekonomi desa.

Desa saat ini memiliki berbagai permasalahan ekonomi seperti rendahnya penguasaan lahan dan skala usaha yang relatif kecil bahkan cenderung subsisten; akses pendanaan yang terbatas dan cenderung berpola ‘ijon’; kurang memiliki akses pasar dan nilai tawar yang rendah; kurang memiliki  pengetahuan mengenai cara produksi yang baik; sarana dan prasarana belum mendukung input produksi, proses produksi, dan pasca produksi. Hadirnya BUMDes dalam hal ini menjadi jawaban atas permasalahan-permasalahan tersebut, yang diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa.

Di sisi lain, dana desa sebagai salah satu program utama pemerintah yang menggelontorkan dana langsung ke desa, adalah stimulus agar kemudian desa mampu berkembang secara mandiri. Salah satu upaya yang dilakukan dalam hal ini adalah dengan menggeliatkan BUMDes. Sehingga selain untuk pembangunan sarana dan prasarana desa, sebagian dana desa juga dapat digunakan untuk mendirikan BUMDes.

Program BUMDes sendiri merupakan amanat dari UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, seperti disebutkan (Pasal 87) bahwa: (1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha MilikDes yang disebut BUMDesa; (2) BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan; dan (3) BUMDesa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/ atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya terkait pengelolaan BUMDes, diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Pemkab Batang Kerjasama Dengan Bulog Bentuk BUMDes

Bupati Batang saat jalin kerjasama dengan Bulog Sub Divisi Regional Pekalongan, Jawa Tengah

Bupati Batang saat jalin kerjasama dengan Bulog Sub Divisi Regional Pekalongan, Jawa Tengah

Pemerintah Kabupaten Batang bekerja sama dengan Badan Urusan Logistik Sub Divisi Regional Pekalongan, Jawa Tengah, melalui program “Rumah Pangan Kita” membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dilansir oleh Antara Jateng.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bapermasdes) Kabupaten Batang Tulyono mengatakan, saat ini sebanyak 51 dari 239 desa sudah membentuk BUMDes sedangkan 188 lainnya masih dalam proses.

“Kami menargetkan hingga akhir 2016, semua desa sudah memiliki BUMDes. Kami berharap bagi desa yang belum membentuk BUMDes segera membangun,” katanya.

Menurut dia, BUMDes ini akan menjadi kepanjangan tangan Bulog untuk menyalurkan atau menjual komoditi dengan harga di bawah pasaran.

“Program pembentukan BUMDes ini, agar stabilitas harga pangan agar lebih terjaga sekaligus memberdayakan masyarakat desa,” katanya.

Ia mengatakan Pemkab akan membantu masyarakat desa yang akan membentuk BUMDes dengan cara akan memberikan dana stimulan.

“Hanya saja dana tersebut paling cepat direalisasikan pada 2018. Berdasarkan informasi Kementerian setiap BUMDes akan menerima dana stimulan sekitar Rp. 60 juta sedang dari Pemkab akan diusulkan Rp. 20 juta,” katanya.

Kepala Bulog Sub Divre Pekalongan, Sumarna mengatakan pada awal program “Rumah Pangan Kita”, Bulog akan menyiapkan empat dari 11 komoditas, yaitu beras, gula pasir, minyak goreng, dan tepung.

“Bagi BUMDes cukup menyediakan dana Rp. 5 juta untuk awal program Rumah Pangan Kita. Adapun tujuan program Rumah Pangan Kita antara lain, untuk stabilitas harga pangan di pasaran dan menekan inflasi,” katanya.

Sembako, Andalan UBSP Marunda Kepu

FGD bersama beberapa perwakilan RT di RW 7 Marunda

FGD bersama beberapa perwakilan RT di RW 7 Marunda

Ada yang potensial dan menarik dalam pengembangan Usaha Bersama Simpan Pinjam (UBSP) di RW 7 Marunda, yakni usaha simpan pinjam dijalankan bukan dalam bentuk uang, melainkan sembako.

Sebagai bagian dari program Marunda Urban Resilience in Action (MURIA), Kiki dari Bina Swadaya Konsultan (BSK) menjelaskan, sebelum dibentuk UBSP, memang ada sebagian warga yang menjalankan usaha bersama berupa sembako.

“Warga di Marunda Kepu (RT 8 dan 9) sudah punya usaha bareng berupa sembako, yang rencananya dijadikan tabungan nanti pas Lebaran”, jelas Kiki

Menurutnya, hal tersebut diketahui ketika Focus Group Discussion (FGD) bersama ibu-ibu di RT 8 dan 9 tentang potensi ekonomi yang bisa dikembangkan di Marunda.

Warga pun menilai positif, usaha sembako ini sangat membantu kebutuhan sehari-hari dan selama ini menjadi andalan untuk tabungan kebutuhan bersama saat nanti Lebaran. “Pas waktunya Lebaran nanti akan di bagi hasil dengan anggotan lainnya” kata Ibu-ibu saat ikut serta FGD.

Saat ini, UBSP menjadi salah satu usaha yang dikembangkan program MURIA bersama warga di EW 7. Harapannya, semoga dengan berkembangnya kelompok UBSP di Marunda menjadi sarana untuk meningkatkan motivasi, interaksi, dan kerjasama warga agar lebih maju, meningkatkan pengetahuan, mengembangkan sikap berorganisasi, silaturahim, rasa kebersamaan, kepedulian dan kekeluargaan

PIB Latih Kewirausahaan Difabel

PIB latih kewirausahaan difabel

PIB memberikan pelatihan bagi perkumpulan disabilitas di BLK Kab. Bojonegoro (Capture foto pibbojonegoro.or.id)

Pusat Inkubasi Bisnis (PIB) memberikan pelatihan bagi perkumpulan disabilitas di Balai Latihan Kerja (BLK) Bojonegoro, Rabu kemarin (18/1) seperti yang dihimpun dari laman pibojonegoro.or.id

Sanawi, Ketua Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Bojonegoro (PDKB) mengungkapkan, pelatihan ini akan membawa manfaat besar bagi anggotanya yang memiliki keterbatasan diri.

Menurutnya, pelatihan menjadi dasar kemampuan yang akan dikembangkan sebagai bekal bagi anggotanya untuk berwirausaha. Karena itu, ia menyampaikan rasa terima kasih sekaligus kebanggaan atas perhatian yang diberikan untuk anggota masyarakat yang memiliki keterbatasan.

Arifin, Manager Penelitian dan Pelatihan PIB mengatakan, pelatihan ini difokuskan untuk produk olahan yang memungkinkan dikembangkan oleh peserta. Diantaranya, pelatihan produk olahan kue ledre yang menjadi ikon Kabupaten Bojonegoro.

Tidak hanya itu, Arifin menjelaskan, peserta juga dibekali dengan pelatihan pembuatan kue caramel dan putrid salju. Setelah mengikuti pelatihan, peserta juga dibekali dengan bantuan peralatan produksi kue skala rumah tangga.

Kepala BLK Bojonegoro Bambang Yuwono berharap, pelatihan ini dapat dioptimalkan sehingga menjadi bekal peserta pelatihan untuk memulai wirausaha. Untuk itu, peserta diminta dapat memaksimalkan pemanfaatan bantuan peralatan produksi yang telah diberikan guna mendukung usaha.

Kembangkan UBSP sebagai Usaha Produktif di Marunda

Warga berdiskusi terkait aturan yang disepakati di kelompok UBSP RW 7 Marunda

Warga berdiskusi terkait aturan yang disepakati di kelompok UBSP RW 7 Marunda

Saat ini, Usaha Bersama Simpan Pinjam (UBSP) menjadi salah satu yang dikembangkan Program Marunda Urban Resilience in Action (MURIA) di RW 7 Marunda, Cilincing Jakarta Utara.

“Selain kelompok urban farming, bank sampah, tim siaga bencana, di RW 7 Marunda juga sedang dikembangkan usaha produktif berupa kegiatan UBSP” tutur Kiki, selaku tim Bina Swadaya Konsultan (BSK) di program MURIA.

Menurutya, usaha ini dilakukan guna menghimpun dana sisa kegiatan yang didukung oleh modal eksternal dan menjadi modal dasar UBSP, sehingga tiap anggota bisa mengakses pinjaman pada kelompok.

“Untuk besar pinjaman, diatur dalam peraturan UBSP yang disepakati bersama dalam rapat anggota dan pengurus”, jelas Kiki.

Aturan yang disusun dan disepakati bersama di tiap kelompok ini, menurutnya akan membuat setiap anggota merasa memiliki usaha dan cenderung patuh terhadap peraturan yang ada.

Data yang dihimpun akhir tahun kemarin, terdapat lima kelompok yang aktif menjalankan UBSP. Bahkan di Marunda Kepu (RT 8 dan 9) usaha simpan pinjam dijalankan bukan dalam bentuk uang, melainkan sembako.

Harapannya, semoga berkembangnya kelompok UBSP di Marunda menjadi sarana untuk meningkatkan motivasi, interaksi, dan kerjasama warga agar lebih maju, meningkatkan pengetahuan, mengembangkan sikap berorganisasi, silaturahim, rasa kebersamaan, kepedulian dan kekeluargaan

Bina Swadaya Bertekad Turut Bangun Ekonomi Masyarakat Desa

Bambang Ismawan saat memberi sambutan pada Festifal BUMDes di Kab. Batang Jawa Tengah

Bambang Ismawan saat memberi sambutan pada Festival BUMDes di Kab. Batang Jawa Tengah

Pendiri Bina Swadaya dan pegiat kewirausahaan sosial Bambang Ismawan, bertekad turut membantu pemerintah dalam membangun ekonomi masyarakat desa yang mandiri.

Bina Swadaya memandang kebijakan dana desa oleh Pemerintah merupakan momentum terbangunnya ekonomi masyarakat desa yang mandiri, kata Bambang di Jakarta, Senin (28/11) yang dihimpun dari Antara Jateng.

Apalagi, lanjut Bambang, Bina Swadaya memiliki pengalaman selama 50 tahun dalam pendampingan dan penguatan kelompok masyarakat, evaluasi kinerja pendampingan, dan peningkatan kapasitas personel pendamping.

Selaras dengan filosofi bahwa desa merupakan akar dari pohon Indonesia, menurut Bambang, penguatan desa untuk mewujudkan desa mandiri dan sejahtera merupakan prasyarat utama bagi tercapainya Indonesia sejahtera.

Salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah melalui pembentukan BUMDes, kata Bambang dalam rilisnya yang diterima Antara Jateng.

Bambang menegaskan, pembangunan itu bisa bersifat adil dan mandiri bila pengelolaannya melalui BUMDes yang partisipatif dan berwatak kewirausahaan sosial, mandiri, dan berkelanjutan.

Secara konseptual, menurut Bambang, orientasi BUMDes bermuara pada kewirausahaan sosial, yaitu pengembangan usaha sambil mencerdasan kehidupan masyarakat, kemandirian, kesejahteraan, dan kelestarian lingkungan berkelanjutan.

Dalam operasionalnya, kata Bambang, orientasi tersebut diusung oleh tiga pilar utama tata kepemerintahan yang baik, yakni masyarakat (kelompok swadaya masyarakat/KSM), pemerintah (desa/kabupaten), dan pihak ketiga (swasta). Dengan demikian, orientasi BUMDes sangat berpeluang dicapai dengan mekanisme demokratis.

Oleh karena itu, Prof. Paulus Wirutomo Guru Besar Sosiologi Universitas Indonesia dan Ketua Yayasan Bina Swadaya menambahkan bahwa panitia akan menyelengarakan lokakarya yang bakal mewarnai Festival BUMDes 2016.

Ia menjelaskan, tujuan penyelenggaraan workshop itu adalah untuk menularkan (transfer pengetahuan) dari BUMDes yang telah berhasil serta para praktisi agrobisnis bagi BUMdes lain yang sedang tumbuh atau baru berdiri, sehingga mereka mampu belajar tentang pengetahuan, seperti pengembangan keuangan mikro, pengembangan kelompok swadaya masyarakat (KSM), teknologi tepat guna, rantai pasok serta, pengembangan produk, dan jasa lokal yang spesifik.

Disamping itu, lanjut Prof. Paulus, akan diperkenalkan juga pengetahuan agrobisnis yang meliputi pengembangan komoditas pangan, sayuran, dan komoditas hortikultura.

Adapun temu bisnis yang akan dihadiri para pengusaha dan BUMDes itu, kata Paulus, bertujuan menjalin kerja sama antarpetani dan pedagang/pengusaha.

Menengok Potensi Kripik Pisang Olahan Kelompok IMUD Kepil Gunung Kidul

Anggota IMUD Siti Sundari menjelaskan kegiatan kelompok dalam memproduksi kripik pisang (foto capture youtube Tribun Jogja)

Anggota IMUD Siti Sundari menjelaskan kegiatan kelompok dalam memproduksi kripik pisang (foto capture youtube Tribun Jogja)

“Kripik pisang olahan kelompok IMUD (Ikatan Mandiri Usaha Dagang) berawal dari inisiatif ibu – ibu muda yang ingin ada kegiatan, sebelumnya hanya berkebun atau hanya pengangguran” cerita Siti Sundari, anggota IMUD Kepil.

Informasi yang didapat dari dokumenter youtube Tribun Jogja, IMUD adalah kumpulan ibu-ibu muda yang memproduksi keripik pisang di Dusun Kepil Desa Putat Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul. Kegiatannya, untuk kemandirian secara ekonomi dan menambah pemasukan bagi keluarga.

Menurut Siti, bahan baku pisang didapat dari masyarakat sekitar dan sekarang bisa diperoleh juga dari daerah lainnya. “Kita pakai pisang tanduk yang lebih enak dengan kualitas dan kuantitas yang bagus, sehingga satu tandon bila digoreng bisa hasilkan 7 kg” ucap Siti.

Keistimewaan kripik IMUD Kepil adalah pakai bumbu yang alami bukan bahan kimia. Kemudian dengan varian rasa yang gurih, sambal, barbeque, coklat dan karamel.

Siti menambahkan, dalam kegiatan kelompok, dibagi menjadi beberapa kegiatan, yakni sistem pengadaan barang, penggorengan, packaging dan marketing.

Dalam hal pemasaran, sudah dapat 21 toko di sekitar, lalu di kirim ke wisata Embung Nglanggeran, titip ke Yogyakarta dan ke Majalengka.

Disamping itu menurutnya, dengan adanya Bina Swadaya, kami menerima dengan senang hati, karena kita bisa tahu bagaimana cara pemasaran, packing atau pengemasan yang bagus dan sehat” kata Siti.

“Harapannya, usaha kami bisa masuk ke pemasaran yang luas atau pasar bebas sampai ke Eropa, lalu wisatawan dapat mencicipi atau menjadi buah tangan untuk keluarga tercinta di rumah” harapnya.

Bina Swadaya Dampingi Kelompok IMUD Kepil Gunung Kidul

Siwi Chistiyanto dari Bina Swadaya (kanan) bersama ibu-ibu muda kelompok IMUD Kepil

Siwi Chistiyanto dari Bina Swadaya (kanan) bersama ibu-ibu muda kelompok IMUD Kepil (foto capture youtube Tribun Jogja)

Informasi yang dihimpun dari dokumenter youtube Tribun Jogja, Bina Swadaya memberi pendampingan bagi kelompok IMUD (Ikatan Mandiri Usaha Dagang) Kepil, sebagai cara kelompok menambah pemasukan bagi.

IMUD adalah kumpulan ibu-ibu muda yang memproduksi keripik pisang di Dusun Kepil Desa Putat Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul.

Siwi Christiyanto dari Bina Swadaya menuturkan, kegiatan pendampingan bagi kelompok Ibu-ibu sebagai bentuk kemandirian ekonomi dan kepemimpinan. “pendampingan kelompok ini untuk kemandirian dan bisa bantu income suami” tutur Siwi.

Siwi menambahkan, yang dilakukan Bina Swadaya adalah setiap minggu adakan pertemuan rutin, untuk technical assistance, agar kegiatan kelompok IMUD Kepil dengan usahanya bisa sustain.

“kedepan 2017 nanti, akan fokus pada pengembangan produk-produk yang baru dengan harapan ibu-ibu semakin mandiri secara ekonomi dan tidak hanya menggantungkan penghasilan dari suami saja” jelasnya.

Sementara itu, salah satu anggota IMUD Siti Sundari mengatakan, awal terbentuknya IMUD Kepil adalah inisiatif Ibu-ibu yang ingin ada kegiatan yang sebelumnya hanya berkebun atau hanya pengangguran.

“Dengan adanya Bina Swadaya, kami menerima dengan senang hati, karena kita bisa tahu bagaimana cara pemasaran, packing atau pengemasan yang bagus dan sehat” kata Siti.

Menurutnya, keistimewaan kripik IMUD Kepil adalah pakai bumbu yang alami bukan bahan kimia. Kemudian dengan varian rasa yang gurih, sambal, barbeque, coklat dan karamel.

Dalam hal pemasaran, sudah dapat 21 toko di sekitar, lalu di kirim ke wisata Embung Nglanggeran, titip ke Yogyakarta dan ke Majalengka.

“Harapannya, usaha kami bisa masuk ke pemasaran yang luas atau pasar bebas sampai ke Eropa, lalu wisatawan dapat mencicipi atau menjadi buah tangan untuk keluarga tercinta di rumah” harapnya.

Bambang Ismawan: Potensi BUMDes Bakal Ciptakan Usaha Baru

Bambang Ismawan saat memberi sambutan pada Festifal BUMDes di Kab. Batang Jawa Tengah

Bambang Ismawan saat memberi sambutan pada Festifal BUMDes di Kab. Batang Jawa Tengah

Dalam sambutan Festival BUMDes, Rabu (7/12) di Kabupaten Batang, Ketua Pembina Yayasan Bina Swadaya Bambang Ismawan mengatakan, potensi BUMDes di desa yang dikelola dengan baik akan menciptakan kemajuan bagi perekonomian daerah serta menumbuhkan usaha baru.

“Desa dengan segala potensinya, kini mendapat kesempatan besar untuk membangun perekonomian berkelanjutan. Upaya yang dilakukan dalam pengelolaan, salah satunya dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa.” paparnya.

Menurutnya, berbagai potensi yang dimiliki, bila dikelola dengan baik melalui BUMDes akan menciptakan kemajuan bagi daerah dan Indonesia.

Selain itu, Bambang menerangkan, munculnya konsep BUMDes yang berwatak kewirausahaan sosial merupakan bentuk antitesa dari wujud pembangunan ekonomi yang lebih berpihak pada kelompok elit, pusat pertumbuhan maupun mereka yang memiliki kemudahan akses.

“Kalau pengelolaan baik, masyarakat desa tidak perlu mencari kerja ke luar kota atau jadi TKI di negeri orang,” terangnya.

Acara yang dipusatkan di Pendapo Kabupaten dan Jalan Veteran atau kompleks sekitar Alun-alun Batang itu rencananya dihadiri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Sandjojo, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan berbagai tokoh lainnya.