• +62-21 4204402
  • bswadaya@bsk.co.id

Jasa konsultansi

Layanan Utama

 Layanan utama kami berupa:

penelitian

Penelitian.

Pelayanan berupa penelitian terapan dengan menggunakan metode kualitatif maupun kuantitatif untuk berbagai keperluan seperti penyusunan database, studi penjajagan kebutuhan pelatihan dan pendampingan masyarakat, pemantauan & evaluasi proyek serta studi dampak. 

 

 

Pelatihan

Pelatihan. 

BSK menyelenggarakan pelatihan-pelatihan dengan berbagai topik tentang peningkatan keberdayaan masyarakat untuk berbagai kalangan seperti perguruan tinggi, praktisi LSM, manajemen CSR perusahaan, pemerintah dan masyarakat luas yang diselenggarakan secara regular maupun in-house training.

Pelatihan regular diselenggarakan di Wisma Hijau Kampus Diklat Bina Swadaya Cimanggis, Depok Jawa Barat dan Griya Cerdas Bina Swadaya Banguntapan Yogyakarta. Pelatihan in-house atau pelatihan pesanan diselenggarakan di berbagai tempat sesuai permintaan. 

Pendampingan

Pendampingan. 

Memberikan pelayanan pendampingan masyarakat marjinal untuk memfasilitasi proses peningkatan keberdayaan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia khususnya di daerah sekitar wilayah tambang, daerah kumuh perkotaan, daerah hutan rawan, daerah aliran sungai (DAS), daerah transmigrasi, daerah kekeringan air, daerah perkebunan/pertanian dan daerah-daerah lain yang kritis dan perlu penanganan khusus

BSK menempatkan fasilitator dan tenaga-tenaga ahli di lapangan untuk melakukan berbagai program baik pengembangan SDM, manajemen kelembagaan masyarakat dan kewirausahaan sosial. Sedangkan muatan peningkatan keberdayaan yang dikembangkan adalah penerapan teknologi tepat guna, pengembangan peranan wanita & kesetaraan gender, pengembangan sanitasi air bersih, pengembangan matapencaharian, pengembangan keuangan mikro, serta pengelolaan risiko bencana berbasis masyarakat. Proses peningkatan keberdayaan masyarakat menggunakan metode partisipatif atau pelibatan seluruh pemangku kepentingan secara aktif mulai dari proses assessment, perencanaan, monitoring pelaksanaan, evaluasi hasil serta studi dampak.

 

Kompetensi :

Program Pemberdayaan dan Kelembagaan Keuangan Mikro

Program Penguatan Keberdayaan Perempuan Pelaku Usaha Mikro

 Latarbelakang

Program ini lahir sebagai wujud kepedulian terhadap perempuan pelaku usaha mikro yang umumnya merupakan masyarakat golongan ekonomi rendah. Pelaku usaha mikro pada umumnya masyarakat marjinal karena mereka memiliki keterbatasan-keterbatasan terhadap akses sumberdaya. Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat marjinal tersebut, Bina Swadaya bekerjasama dengan PT. HM Sampoerna melaksanakan Program Penguatan Keberdayaan Perempuan Pelaku Usaha Mikro di Wilayah Kabupaten Pasuruan – Jawa Timur. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas 767 perempuan pelaku usaha mikro dalam mengelola kegiatan usaha dan penanganan isu-isu perempuan yang relevan seperti isu ekonomi, pendidikan dan gender. Waktu pelaksanaan program berlangsung selama 1 tahun, dimulai pada bulan Desember 2010 hingga November 2011.

Usaha mikro yang dikelola oleh perempuan penerima manfaat program ini biasanya dilakukan bersamaan (berdampingan) dengan pengelolaan ekonomi rumah tangga dan  dalam rangka mendukung perekonomian keluarga. Sehingga hal demikian usaha mikro sulit berkembang karena keterbatasan kapasitas sumberdaya manusia, adanya beban pekerjaan rumah tangga (peran kodrati perempuan), kendala keterbatasan modal, rendahnya tingkat inovasi serta rendahnya intervensi terhadap pasar. Latarbelakang inilah yang menjadi motivasi dan pendorong Tim Bina Swadaya untuk berkontribusi dan berpartisipasi seoptimal mungkin membantu permasalahan yang dihadapi perempuan pelaku usaha mikro di lokasi sasaran.

Lokasi Program

Lokasi kegiatan program berada di 3 kecamatan, yakni Sukorejo, Prigen, dan Pandaan, Kabupaten Pasuruan Jawa Timur.

Kegiatan Program

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan meliputi (1) fasilitasi penguatan kapasitas perempuan usaha mikro bagi 460 orang (dari rencana 500 orang atau tercapai 92%) melalui pelatihan ekonomi rumah tangga manajemen & pembukuan usaha serta pendampingan usaha, (2) pelatihan gender bagi 100 peserta (perwakilan dari 767 anggota kelompok sasaran di 20 desa), (3) pelatihan peran LKM bagi 66 peserta (perwakilan dari 767 anggota kelompok sasaran di 20 desa), (4) analisis dampak program dengan menggunakan metode VPA (Vectorial Project Analysis) untuk mengamati perubahan mind set masyarakat di antara perubahan tingkat kesejahteraannya, (5) pendampingan manajemen keuangan dan usaha serta isu-isu perempuan, serta (6) supervisi, monitoring dan evaluasi.

Hasil dan Perkembangan Program

  • Dari hasil pendampingan terhadap alumni pelatihan ERT (78% dari 460 orang), mereka sudah dapat memisahkan keuangan usaha dan rumah tangga serta membiasakan menabung
  • Meningkatnya pemahaman peserta pelatihan gender (88% dari target 100 orang) terhadap arti penting isu gender  guna mendukung usaha yang dilakukan.
  • Telah diselenggarakan pelatihan dan sosialisasi peran LKM yang diikuti oleh 41 peserta dari 66 orang yang disasarkan (62%). Hasil pendampingan terhadap peserta pelatihan ini memperlihatkan peran LKM dalam mendukung usaha mikro yang dilakukan dengan meningkatnya kedisiplinan membayar angsuran pinjaman (di atas 92%) dan terjalin kemitraan yang baik antara LKM dan masyarakat sasaran.
  • Dari hasil kajian VPA menunjukkan adanya perubahan positif pada mindset masyarakat (pola pikir), yaitu terjadi peningkatan aktivitas di kelompok, adanya kenaikan adopsi teknologi, kepercayaan diri, pengarusutamaan gender dan praktek bisnis yang dilakukan oleh masyarakat sasaran.
  • Telah memfasilitasi 9 orang kelompok sasaran menjadi anggota UKM Center, 5 orang telah menjalankan usaha susu jagung dan menjadi anggota binaan Prima Kelola, 23 orang telah mengikuti pelatihan kompos serta 13 orang telah mengikuti pelatihan ketrampilan (membuat perhiasan, glass painting, tas kain perca, batik, dll) di PPK Sampoerna.

Peran Bina Swadaya

Peran Tim Bina Swadaya dalam pekerjaan ini adalah memfasilitasi proses-proses peningkatan usaha kelompok sasaran, membangun akses dengan mitra lain sesuai dengan pengembangan usaha, terbentuknya jejaring dan kelembagaan perempuan pelaku usaha mikro dalam bentuk Paguyuban Perempuan Pelaku Usaha di Kecamatan Pandaan, Sukorejo dan Prigen sebagai wadah pertukaran informasi dan jejaring usaha.

 

 

SECOND WATER AND SANITATION FOR LOW INCOME COMMUNITIES (WSLIC-2) PROJECT, PACKAGE G – CONSULTANCY SERVICES

SECOND WATER AND SANITATION FOR LOW INCOME COMMUNITIES (WSLIC-2) PROJECT, PACKAGE G – CONSULTANCY SERVICES  

FOR COMMUNITY BASED TOTAL SANITATION

Pendahuluan

Program ini merupakan kerjasama Direktorat Penyehatan Lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit & Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan RI dengan konsorsium  Bina Swadaya Konsultan (Lead) dan PT. Prismaita Cipta Kreasi (Anggota).  Program WSLIC-2 adalah program berbasis masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan derajad kesehatan, produktivitas, dan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah yang berada di daerah pedesaan khususnya untuk pencegahan dan penurunan angka penyakit berbasis lingkungan. Tujuan tersebut dapat dicapai apabila ada pelayanan penyediaan air bersih dan kegiatan penyehatan lingkungan yang dilaksanakan secara terpadu, berkesinambungan serta dapat memberikan manfaat bagi semua anggota rumah tangga yang mempunyai akses penggunaan air bersih, sanitasi dan mempunyai perilaku higienis (perilaku hidup bersih dan sehat).

Sebelum dilaksanakan kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) WSLIC-2, CPMU (Central Project Management Unit) telah melakukan workshop di 16 kabupaten dan pelatihan pemicuhan di 16 kabupaten sebagai persiapan pelaksanaan STBM selanjutnya. Proyek ini memiliki empat komponen utama, yaitu peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga-lembaga lokal; peningkatan perilaku dan pelayanan kesehatan; pembangunan infrastruktur air dan sanitasi; pengelolaan proyek. Proyek STBM WSLIC-2 ini berlangsung selama 12 bulan, yakni dimulai bulan November 2009 dan berakhir bulan November 2010.

Tujuan

Tujuan program STBM adalah: (a) mendukung Departemen Kesehatan dalam melaksanakan program STBM melalui advokasi dan peningkatan kapasitas untuk Dinas Kesehatan tingkat provisi dan kabupaten, instansi terkait dan masyarakat, (b) mendukung Depkes untuk mengembangkan dan/atau meningkatkan pendekatan implementasi STBM, metodologi, sistem, prosedur, dsb, (c) meningkatkan outcome kesehatan lingkungan dan memperkuat kapasitas masyarakat untuk pengelolaan fasilitas sanitasi lingkungan dan jasa yang berkelanjutan, (d) meningkatkan permintaan pasar sanitasi dan akses ke barang dan jasa sanitasi lingkungan.

Lokasi dan Sasaran Program

Lokasi pelaksanaan kegiatan STBM WSLIC-2 mencakup 6 provinsi dan 16 kabupaten, yakni Provinsi Sumsel (Kabupaten Banyuasin), Provinsi Bangka Belitung (Kabupaten Belitung), Provinsi Jawa Barat (Cirebon, Ciamis, Bogor), Provinsi Sulawesi Selatan (Enrekang, Jeneponto), Provinsi Sulawesi Barat (Polman, Mamasa), dan Provinsi NTB (Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa,  Dompu, Bima). Sasaran program merupakan sasaran pemicuan ODF, yakni: (a) Pemicuan ODF di dua komunitas di masing-masing 225 desa dengan partisipasi bersama Konsultan Kabupaten dan sumberdaya Dinas Kesehatan Kabupaten/Kecamatan, (b) Pemicuan ODF dilakukan paling sedikit di dua komunitas di masing-masing 675 desa oleh Dinas Kesehatan tingkat Kabupaten/Kecamatan dan/atau sumberdaya lokal lain yang dimobilisasi tingkat kabupaten, (c) Status ODF diperoleh setidaknya 900 dari komunitas yang berpartisipasi (terpicu), (d) Status ODF diperoleh setidaknya 270 dari desa yang berpartisipasi.

Ruang Lingkup Program

Ruang lingkup kegiatan STBM adalah 5 (lima) pilar, yaitu (1) Stop BABS (Buang Air Besar Sembarangan), (2) CTPS (Cuci Tangan Pakai Sabun), (3) PAM-RT (Pengelolaan Air Minum Rumah Tangga) dan Makanan Yang Aman, (4) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, dan (5) Pengelolaan Air Limbah Rumah Tangga. Pada pelaksanaan kegiatan ini diprioritaskan pada dua pilar, yaitu pilar pertama Stop BABS dan pilar kedua CTPS, diharapkan pilar ketiga sampai dengan lima akan mengikuti setelah dilakukan pembinaan secara terus menerus.

Hasil yang Telah Dicapai

Hasil-hasil yang dicapai dari pelaksanaan program selama 12 bulan adalah sebagai berikut:

  1. Telah dilakukan kegiatan pemicuan dan pemantauan terhadap 977 desa (109% dari 900 target desa) dan 3.591 dusun (200% dari 1800 target dusun). Dari pemicuan dan pemantauan, muncul peningkatan perubahan perilaku higienis dengan membangun jamban yang sehat secara mandiri dan cuci tangan pakai sabun
  2. Kegiatan STBM melayani 4.338.995 jiwa yang tersebar di 977 desa dari 16 kabupaten. Telah terjadi perubahan perilaku masyarakat desa tidak buang air besar sembarangan dari 270 desa yang ditargetkan, 171 (63%) desa stop buang air besar sembarangan (open defecation free), dan dari 900 dusun dicapai 1.165 (129%) dusun stop buang air besar sembarangan.
  3. Sampai akhir kegiatan telah terjadi kenaikkan akses penggunaan jamban dengan pemanfaat 2.486.973 jiwa, akses jamban sebesar 57,3% dibandingkan awal kegiatan STBM terdapat perbedaan 128.768 sarana jamban dibangun dan penambahan pemanfaat sebanyak 775.512 jiwa serta penambahan akses sebesar 17,9%
  4. Tercatat 887 desa sudah melaksanakan cuci tangan pakai sabun dan dari 344.122 sarana, 82,72% diantaranya (284.686 sarana) sarana memenuhi syarat (tempat cuci tangan dilengkapi  air bersih dan sabun). Kemudian dari 945.414 KK, 445.888 KK (47%) telah melakukan cuci tangan pakai sabun.
  5. Terjadi perubahan perilaku masyarakat dalam waktu singkat dalam pemanfaatan jamban dan cuci tangan pakai sabun. Perubahan ini akan sangat berdampak pada penurunan angka penyakit khususnya penyakit berbasis lingkungan.
  6. Implememtasi kegiatan pemasaran sanitasi STBM dilakukan ditiga kabupaten, yakni Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB, Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat yang dilakukan selama 3 bulan, yakni bulan Agustus – Oktober 2010.
  7. Telah teridentifikasi potensi ekonomi sebesar Rp 19.117.500.000 di Kabupaten Lombok Barat dengan asumsi jamban yang belum tersedia di masyarakat ada 73.456 unit (asumsi harga Rp 200.000 per unitnya), Kabupaten Bone Rp 14.691.112.000 dengan asumsi 76.470 jamban belum terbangun (asumsi harga Rp 250.000 per unit), dan Kabupaten Cirebon sebesar Rp 87.264.750.000,- dengan asumsi 116.353 jamban belum tersedia di masyarakat (asumsi harga Rp 750.000,- per unitnya).
  8. Ditiga kabupaten tersebut telah terbentuk Provider (lembaga pengelola sanitasi) yang mengelola pemasaran sanitasi baik berupa pengembangan usaha produk, promosi maupun jasa sanitasi.

Community Water Services and Health Project (CWSHP) Regional Support Team Jambi Province

Community Water Service and Health Project (CWSHP) Provinsi Jambi:
Pengalaman Pendampingan dalam Upaya Meningkatkan
Derajad Kesehatan Masyarakat

 

 

Latarbelakang

Program CWSHP merupakan program kerjasama Bina Swadaya Konsultan dan Kementerian Kesehatan RI (Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan) dengan lokasi kegiatan di 5 kabupaten, yakni Kabupaten Bungo, Batanghari,  Tanjung Jabung Barat dan Muaro Jambi. Program ini berlangsung selama 10 bulan (Februari 2011 – Desember 2011) dan merupakan kelanjutan program periode sebelumnya (Juni 2008 – Januari 2011).

Latarbelakang pelaksanaan program adalah menurunnya derajat kesehatan masyarakat berpenghasilan rendah karena lingkungan hidupnya kurang sehat, minimnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, air bersih dan jamban, serta masyarakat masih berperilaku hidup kurang sehat. Melalui program CWSHP ini, diharapkan akan terjadi perubahan perilaku masyarakat agar mampu mencegah dan melindungi diri dari ancaman penyakit dengan terwujudnya lingkungan yang sehat serta tersedianya sarana air bersih dan sanitasi. Masyarakat ditingkatkan kemampuannya agar mereka dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi dan memenuhi kebutuhannya secara mandiri.

Proyek CWSHP dilaksanakan dalam bentuk atau menekankan pada 5 komponen, yakni (a) Komponen I Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah (Local Government Capacity Building/LGCB), (b) Komponen II Pemberdayaan Masyarakat, (c) Komponen III Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi, (d) Komponen IV Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui promosi perubahan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), dan (e) Komponen V Dukungan Implementasi dan Koordinasi Proyek.

Tujuan

Tujuan program adalah meningkatkan derajad kesehatan, produktivitas dan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah melalui (1) perubahan perilaku dengan adanya perbaikan perilaku hidup sehat, (2) pelayanan kesehatan berbasis lingkungan dengan cara peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, dan (3) penyediaan air bersih dan sanitasi yang aman, cukup dan mudah dijangkau dengan tersedianya fasilitas air bersih dan sanitasi yang memadahi.

Sasaran Program

Sasaran program adalah 80.236 KK penerima manfaat program yang tersebar di 222 desa dan 5 kabupaten. Untuk tahun anggaran 2011 jumlah desa tartget ada 78 desa dan 17.420 KK penerima manfaat.

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini diawali dengan sosialisasi program kepada segenap komponen dan lapisan masyarakat, pelaksanaan MPA-PHAST (Methodology for Participatory Assessments and Participatory Hygiene and Sanitation Transformation), RTA (Rapid Technical Assistance) dan FGD, pembentukan tim kerja masyarakat (TKM) serta penyelesaian draft dan presentasi rencana kerja masyarakat (RKM) dihadapan Tim Koordinasi Kabupaten (TKK). Kemudian proses pelaksanaan pekerjaan meliputi kegiatan pelatihan, pemberdayaan masyarakat, kegiatan perubahan perilaku hidup bersih dan sehat, penyuluhan kesehatan, serta kegiatan kontruksi sarana air bersih dan sanitasi. Disamping itu juga dilakukan pendampingan teknis tingkat provinsi baik dalam aspek pemberdayaan maupun aspek kesehatan serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi program.

Hasil Kegiatan

Dari pelaksanaan kegiatan selama periode Februari – Desember 2011 diperoleh hasil dan perkembangan sebagai berikut:

  • Komponen I. Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas pemerintah daerah (LGCB) di Provinsi Jambi, telah terbentuk Renstra AMPL (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan) di tingkat provinsi maupun kabupaten serta telah ditandatangani SK untuk Pokja AMPL.
  • Komponen II. Telah diselesaikan RKM di 222 desa dari 251 desa target yang disertai pelatihan tingkat desa seperti pelatihan teknik konstruksi, administrasi keuangan, promosi kesehatan, H2S (asam sulfida), OM (Operational & Maintenance), sekolah sehat, dan monitoring partisipatif. Penyerapan dana untuk proyek CWSHP adalah GOI sebesar Rp 8.810.060.019,-, ADB 2163/2164-SF Rp 19.050.881.818,-, in cash Rp 1.409.609.603,-, dan in kind Rp 5.638.438.412,-. Sehingga dengan demikian tingkat kontribusi masyarakat yang telah terkumpul selama pelaksanaan program TA 2008 – 2011 mencapai 20% lebih dari total RKM Rp 35.420.240.074,-.
  • Komponen III. Telah berhasil dibangun 4010 unit sumur gali, 54 unit sumur gali dengan perpipaan, 60 paket perpipaan, 31 paket sumur bor dengan perpipaan, 1004 unit penampungan air hujan (PAH) dengan peningkatan akses sebesar 56,62%.
  • Komponen IV. Telah berhasil dibangun sebanyak 1673 unit tempat cuci tangan (TCT) dan 241 unit WC di sekolah (SD/Madrasah), 190 unit WC di tempat ibadah serta 25.416 unit WC hasil CLTS (Community Led Total Sanitation) dengan peningkatan akses sebesar Rp 26,19%. Selama periode 2008 – 2011 telah terlaksana program desa bebas buang air besar sembarangan (open defecation free) sebanyak 65 desa.
  • Komponen V. Koordinasi dilakukan secara berjenjang, mulai dari kabupaten hingga tingkat pusat. Disamping itu juga telah terbentuk sekretariat bersama di Kantor Bappeda Provinsi, adanya dukungan lintas sektor dan pihak swasta/LSM, road show bersama Tim Koordinasi Provinsi/Tim Koordinasi Kabupaten pada sosialisasi awal pelaksanaan serta pertemuan monitoring dan evaluasi CWSHP se-Provinsi Jambi. Konsultan kabupaten dan provinsi juga beberapa kali dilibatkan dalam pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten maupun Provinsi.

Lesson Learned

Pembelajaran dan pengalaman yang bisa dipetik dari pelaksanaan proyek CWSHP, antara lain: (1) masyarakat akan aktif berpartisipasi apabila sejak awal dilibatkan dalam proses persiapan proyek, (2) masyarakat akan merasa memiliki hasil proyek apabila mereka dilibatkan dalam kontribusi, pelaksanaan, monitoring dan pemeliharaan hasil proyek, (3) perlunya dibentuk lembaga pengelola yang pemilihannya berdasarkan kesepakatan warga (melalui rembug warga), tidak melalui penunjukkan oleh perangkat desa. Agar keberlanjutan untuk pemeliharaan (sarana sanitasi, air bersih dan kesehatan) oleh masyarakat terhadap hasil kegiatan CWSHP dapat dapat terlaksana dengan baik diantaranya apabila Sanitarian Puskesmas/Dinas Kesehatan Kabupaten perlu membina dan mendampingi masyarakat secara terus menerus.

Juga dukungan, perhatian dan pendampingan dari pihak-pihak terkait lainnya (Bappeda, Dinas PU, PMD dan Diknas) perlu dilakukan pasca proyek dalam rangka penguatan kapasitas lembaga masyarakat dalam mengelola, menjaga dan mengembangkan sarana-sarana yang dibangun oleh masyarakat serta monitoring pendampingan secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat

Newmont Meulaboh

PROGRAM PENGEMBANGAN

PUSAT PEMBELAJARAN MASYARAKAT (Community Learning Center)

Newmont Pacific Nusantara

Pendahuluan

Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD), merupakan salah satu wilayah yang terkena dampak gempa dan tsunami pada 26 Desember 2004 yang lalu. Kabupaten yang beribukota Meulaboh ini termasuk wilayah terparah yang terkena bencana alam. Seperti daerah-daerah lain, Kabupaten Aceh Barat mengalami kelumpuhan, fasilitas umum hancur, pelayanan publik lumpuh, lingkungan hidup rusak, dan hilangnya mata pencaharian masyarakat. Rehabilitasi dan rekonstruksi kondisi fisik maupun sosial budaya ekonomi masyarakat menjadi kebutuhan yang tidak bisa terelakan/ditunda-tunda lagi. Oleh karena itu, berbagai upaya rekonstruksi dan rehabilitasi telah dilakukan oleh berbagai pihak termasuk di dalamnya pemerintah, NGO, militer, lembaga internasional, dan masyarakat.  

Rehabilitasi mata pencaharian masyarakat merupakan masalah cukup serius yang segera mendapatkan perhatian dan dukungan secara optimal. Meskipun tidak sedikit institusi yang telah berpartisipasi dan berkontribusi dalam kegiatan rehabilitasi dengan berbagai macam program. Namun demikian, program-program kegiatan yang digulirkan dalam upaya meningkatkan nilai tambah hasil panen sumberdaya alam ternyata belum seluruhnya menyentuh kebutuhan perekonomian masyarakat setempat. Padahal potensi tersebut ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat tetapi belum dikembangkan secara optimal untuk mendukung peningkatan produksi dan atau pengembangan usaha masyarakat. Diantaranya pengembangan industri pemanfaatan potensi kelapa (minyak, arang, kerajinan serabut), pengembangan jaringan irigasi melalui teknologi terapan (kincir angin sederhana sehingga penyediaan air tidak terpengaruh oleh musim), pengelolaan potensi perikanan (industri pengeringan atau pengolahan tepung ikan), pengembangan pembibitan ternak, dan pengembangan sarana air bersih (water supplay sanitation). 

Berdasarkan kondisi dan potensi di Wilayah Aceh Barat serta komitmen, kepedulian dan pengalaman dalam pengembangan sosial ekonomi masyarakat, Bina Swadaya Konsultan masih diberikan kepercayaan oleh Newmont Pacific Nusantara untuk melaksanakan layanan program pemberdayaan masyarakat dalam rangka Pengembangan Pusat Pembelajaran Masyarakat  (Community Learning Center Development). Program ini berlangsung selama 22 bulan, yakni dimulai bulan September 2007 sampai dengan Juni 2009.

Tujuan

Tujuan yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah meningkatnya pendapatan target group (KSM) di bidang pengembangan dan atau pengolahan produksi sumberdaya alam masyarakat (pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan atau kesehatan lingkungan) serta meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dalam pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan dan memiliki prospektif usaha yang kompetitif.

Lokasi dan Kelompok Sasaran

Lokasi kegiatan difokuskan pada desa atau kecamatan yang berada di Kabupaten Aceh Barat. Ada dua desa yang menjadi lokasi program, yaitu Desa Alue Peudeung (Kecamatan Kaway XVI) dan Alue Bagok (Kecamatan Arongan Lambalek) dengan jumlah kelompok dampingan ada 6 KSM dan  253 anggota. Pemilihan desa sasaran tersebut mendasarkan beberapa kriteria sebagai berikut (a) merupakan kawasan yang terkena gempa bumi dan tsunami, (b) mata pencaharian masyarakat yang berbasis sumberdaya alam setempat dan atau sekitarnya, (c) mampu memberikan peningkatan ekonomi bagi masyarakat, (d) belum ada atau masih sedikit perhatian program sejenis dari lembaga-lembaga lain di lokasi program tersebut. Sementara itu target group program adalah:

  1. Masyarakat yang memiliki mata pencaharian produktif (sumberdaya alam setempat)
  2. Pemerintah desa dan kecamatan
  3. Lembaga swasta (private sector)

Tahapan Kegiatan

Secara garis besar tahapan kegiatan program mencakup:

  1. Persiapan (sosialisasi ke instansi terkait, pembentukan dan mobilisasi tim lapangan, dan teaming up tim lapangan
  2. Pelaksanaan Need Assesment (pengumpis bulan dan analisis data & informasi, penyusunan draft rencana kerja masyarakat, dan lokakarya desa)
  3. Pelaksanaan program (pendampingan, pelatihan, koordinasi dan konsultasi, pembangunan Pusat Informasi dan Pembelajaran Masyarakat)
  4. Supervisi, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

 

Hasil yang Telah Dicapai

Beberapa hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan selama periode September 2007 sampai dengan Juni 2009 adalah:

  1. Ada 30 orang anggota KSM yang mampu mengelola produksi minyak kelapa (Desa Alue Bagok) dan 25 orang telah terampil melakukan budidaya tanaman pertanian
  2. Terbangunnya saluran irigasi yang siap fungsi sepanjang 1250 m, satu pintu sadap baru (pintu pengaturan air) dan satu pintu sadap rehab di Desa Alue Peudeung
  3. Terbangunnya industri minyak kelapa mikro dengan kapasitas 50 liter per hari
  4. Terbangunnya 2 bangunan Community Learning Center (CLC) seluas 134,5 m2 di Desa Alue Bagok dan 68,75 m2 di Desa Alue Peudeung. Bangunan CLC ini terdiri dari kantor CLC, sarana pertemuan antar kelompok/anggota maupun pengurus, dan pusat latihan kelompok
  5. Munculnya kebersamaan masyarakat dalam mengembangkan usaha alternatif dari potensi sumberdaya alam yang ada di desa
  6. Terbangunnya penguatan kapasitas dan solidaritas masyarakat sasran melalui penguatan  wadah kelompok tani, KWT dan P3A
  7. Masyarakat Alue Pedeng sudah memanfaatkan lahan terlantar 55 ha menjadi lahan produktif dan nilai tambah produksi minyak kelapa yang telah dijalankan masyarakat Alue Bagok
  8. Berkembangnya pengelolaan paska produksi kelapa berupa industri mikro minyak kelapa di Desa Alue Bagok
  9. Tumbuhnya sinergitas instansi-instansi terkait yang ada di Aceh  Barat dalam komitmen dan kepedulian terhadap pemberdayaan masyarakat, antara lain Distanak, BPKP, Disperindagkop, Dinas PU dan Pengairan, Dinkes, Dishutbun, serta Camat dan lain-lain.

Peran Bina Swadaya Konsultan

Peran Bina Swadaya Konsultan dalam program ini adalah sebagai pelaksana:

  1. Penguatan kelembagaan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)
  2. Penguatan sumberdaya manusia anggota dan pengurus KSM
  3. Memfasilitasi kelompok dalam upaya meningkatkan produktivitas usaha dan kualitas produk
  4. Memfasilitasi pengembangan pusat pembelajaran masyarakat, pembangunan jaringan irigasi dan pengolahan hasil kelapa
  5. Memediasi KSM dengan stakeholders  terkait dan menghubungkan produk-produk KSM dengan pasar atau pelaku usaha lain

 

 

 

 

 

PENDAMPINGAN BIRO EKONOMI LPMAK DALAM PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN

 

LPMAK adalah Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro yang berkompeten dalam mengelola dana kemitraan yang diperoleh dari PT. Freeport Indonesia. Dana kemitraan tersebut dipergunakan dalam rangka untuk memajukan taraf hidup masyarakat suku Amungme dan Kamoro di Mimika melalui pendidikan, kesehatan dan pengembangan ekonomi. Namun demikian di dalam organisasi LPMAK sendiri terutama Biro Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pelaku Usaha kualitas sumber daya manusianya perlu ditingkatkan kapasitasnya (relatif masih terbatas). Padahal biro ini memiliki tugas dan tanggung jawab cukup besar dalam pembangunan masyarakat Amungme-Kamoro, antara lain mengelola dan menyalurkan dana kepada para pelaku usaha, memberikan bimbingan kepada masyarakat dalam penggunaan dana untuk peningkatkan taraf hidup mereka serta memberikan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada PT. Freeport Indonesia.

 

Berdasarkan kondisi sumberdaya manusia dan tuntutan tanggung jawab tersebut, LPMAK mengembangkan kerjasama dengan Bina Swadaya Konsultan dalam memberikan jasa layanan konsultasi dan fasilitasi kepada petugas administrasi dan staf lapangan biro pengembangan ekonomi. Kerjasama ini telah dimulai sejak tahun 2003 sampai dengan Januari 2010 (dan merupakan tindaklanjut pelaksanaan program periode sebelumnya (September 2008 – September 2009)). Diharapkan dari kerjasama pendampingan program ini SDM di Biro Ekonomi mampu menyusun laporan kegiatan program tahun 2009, mampu menyusun rencana dan anggraran program ekonomi tahun 2010, mampu mempresentasikan laporan hasil kegiatan tahun 2009 dan rencana program ekonomi tahun 2010 dihadapan Tim Manajemen dan Badan Pengurus LMPAK, dapat menindaklanjuti hasil audit program serta terlaksananya kegiatan menajemen dan peningkatan SDM dalam mendukung pencapaian program.

 

Dari hasil pelaksanaan kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh Tim Bina Swadaya Konsultan sejak tahun 2003 sampai dengan bulan Januari 2010 (pada periode ini), diperoleh beberapa perkembangan sebagai berikut:

·               Tujuh biro ekonomi mampu menyusun laporan 2009, rencana program tahun 2010, serta telah melakukan presentasi laporan 2009 dan rencana program 2010 dihadapan Tim Manajemen dan Badan Pengurus LPMAK. Secara keseluruhan laporan ini diterima dan dinilai positif oleh tim manajemen.

 

 

 

 

                

 

 

·               Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil audit program rata-rata 25% per biro.

·               Telah disusun dan penerapan SOP penyaluran dana bergulir di tingkat biro

·               Biro Kamoro telah melakukan pelatihan pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana. Sedang Biro Amungme juga telah melaksanakan pelatihan pengelolaan dan penggunaan  anggaran bagi 7 koperasi di wilayah gunung.

·               Telah dilakukan kajian addendum program pemberdayaan masyarakat pesisir dengan Koperasi Maria Bintang Laut

·               Penjajagan-penjajagan kerjasama kemitraan yang dilakukan seperti dengan Universitas Negeri Yogyakarta dalam program ketahanan pangan dan gizi, dengan GTZ untuk mendukung kegiatan Pemerintah Kabupaten Mimika, dengan Institut Seni Indonesia Yogyakarta dalam pengembangan program kerajinan masyarakat, dengan Yayasan Kumala Jakarta untuk program daur ulang limbah bagi pemuda putus sekolah

 

Perkembangan pelayanan program dana bergulir telah menjangkau 1500 kelompok dengan jumlah pemanfaat 12.891 orang. Total dana yang disalurkan mencapai Rp 22.118.743.000 dan Rp 2.881.257.000 diantaranya digunakan untuk pendanaan 9 koperasi di daerah pegunungan dan pengembangan masyarakat nelayan. Sebagian besar usaha produktif didominasi jenis usaha peternakan (ternak babi), yakni sebesar 38% (576 kelompok), diikuti usaha kios/perdagangan 32%, pertanian dan perikanan.

 

Perkembangan layanan dana bergulir yang lain, seperti setoran tabungan investasi usaha. Investasi ini mengalami peningkatan jumlah kelompok yang setor tabungan, yakni dari 365 kelompok menjadi 478 kelompok atau meningkat sebesar 67% dengan nilai Rp 2.504.710.000 (sebelumnya Rp 1.498.818.000) pada bulan September 2009. Kemudian tingkat pengembalian setoran tangungan investi cukup beragam, 49 kelompok tingkat pelunasannya mencapai 100%, tingkat pengembalian kurang dari 20% ada 402 kelompok, dan tingkat pengembalian lebih dari 20% ada 384 kelompok.

 

Status perkembangan usaha yang dikembangkan oleh 1500 kelompok di 7 biro (Amungme, Kamoro, Dani, Damal, Moni, Mee dan Nduga) menunjukkan bahwa 429 kelompok termasuk area rawan, 383 kelompok area tumbuh, dan 103 kelompok area berkembang. Kelompok-kelompok yang masuk klasifikasi rawan merupakan kelompok-kelompok yang cenderung stagnan karena kegiatan usahanya tidak berkembang secara signifikan. Kondisi lain adalah 257 kelompok

 

 

 

 

 

 

 

usaha mengalami kemacetan (tidak ada usaha) dan 328 kelompok belum terdata karena belum dilakukan kunjungan pendampingan sehingga Kartu Perkembangan Usaha (KPU) tidak diisi.

 

Bertitiktolak dari pendampingan yang dilakukan hingga bulan Januari 2010, Tim Konsultan Bina Swadaya Konsultan menyampaikan beberapa rekomendasi yang dipandang perlu bagi kelangsungan LPMAK ke depan. Kepala Biro harus melakukan supervisi lapangan secara rutin terhadap kegiatan pendampingan, penataan administrasi pendampingan dan pengelolaan data pada setiap biro mengikuti pedoman SOP yang telah disahkan Badan Pengurus secara konsisten. Rekomendasi lainnya adalah perlunya dibahas dan disahkan SOP penilaian kinerja biro berbasis output, uji coba penerapan konsep pengembangan ekonomi berbasis wilayah (one kampung one product), tindak lanjut penjajagan kerjasama kemitraan dengan Institut Seni Indonesia Yogyakarta untuk program pengembangan kerajinan masyarakat, perlunya pembahasan konsep pembangunan demplot terpadu dalam rangka pengembangan sub sektor program ekonomi dan upaya fund raising kelembagaan LPMAK. Salah satu rekomenadi lain yang tidak kalah pentingnya dalam meningkatkan kinerja program ekonomi LPMAK adalah perlunya penjajagan program ketahanan pangan dan gizi masyarakat dengan mengolah ubi jalar menjadi susu pebriotik.

 

Tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil audit program di 7 biro ekonomi tersebut yakni tindak lanjut penyelesaian prosedur penyaluran (51-75%), penyelesaian prosedur penyaluran dana (51-75%), penyelesaian laporan monitoring (26-50%), dan tindak lanjut penyelesaian administrasi KSM (25%). Selain itu dengan format monitoring dan evaluasi yang dikembangkan bersama dengan Bina Swadaya Konsultan dan dari buku tabungan pelaku usaha, menunjukkan bahwa masyarakat telah mulai menabung. Begitu juga petugas lapangan (field staff) kini telah memahami konsep pendampingan masyarakat dan lebih rajin mengunjungi masyarakat sasaran. Redaksi (Promosi)

Kajian Kebutuhan Masyarakat Weda Bay Nickel

Kajian Kebutuhan Masyarakat:

Program Pemberdayaan Mata Pencaharian Masyarakat

di Sekitar Wilayah Kerja PT. Weda Bay Nickel

Latarbelakang

PT. Weda Bay Nickel (PT. WBN) adalah perusahan pertambangan yang melakukan proyek eksplorasi nikel dan kobalt di Pulau Halmahera Maluku Utara. PT. WBN merupakan perusahan patungan antara ERAMET SA dari Perancis (90%) dengan PT. Aneka Tambang Tbk (ANTAM) (10%) serta termasuk dalam Kontrak Karya Generasi VII di Kabupaten Halmahera Tengan dan Halmahera Timur. Kawasan kontrak karya PT. WBN seluas 54.874 ha dan meliputi daerah mangrove, hutan rawa air tawar, hutan dataran rendah berbagai tipe dan hutan pegunungan rendah.  

Pemberian bantuan secara informal kepada masyarakat lokal oleh perusahaan ini diawal fase eksplorasi pre-konstruksi, serta dukungan pengembangan masyarakat secara lebih terstruktur dan formal dimulai pada tahun 2008. Kegiatan ini awalnya difokuskan di 10 desa di Kabupaten Halmahera Tengah, kemudian diperluas menjadi 12 desa di Kabupaten Halmahera Tengah dan Halmahera Timur. Kegiatan programnya mencakup 4 sektor seperti pendidikan, kesehatan, agribisnis dan perbaikan infrastruktur desa.

Dalam rangka implementasi pertanggungjawaban perusahaan (corporate responsibility), PT.WBN bekerjasama dengan Bina Swadaya Konsultan merancang dan mengembangkan strategi pemberdayaan masyarakat. Kegiatan ini telah diinisiasi dengan kegiatan kolaborasi pada preliminiary assessment berupa scanning environment terhadap kondisi global masyarakat desa yang berinteraksi di sekitar wilayah konsesi perusahaan. Untuk melengkapi data dan informasi tentang rancangan kerangka pengembangan lebih komprehensif, maka dilakukan studi penjajagan kebutuhan pengembangan masyarakat. Kegiatan ini ditujukan untuk menyusun sebuah rancangan program pengembangan ekonomi masyarakat dan penguatan kapasitas aparat pemerintah daerah dalam rangka mendukung program pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Waktu pelaksanaan kajian berlangsung selama dua bulan, yakni mulai tanggal 2 November 2010 sampai dengan 2 Januari 2011.

Tujuan

Tujuan pelaksanaan kajian adalah untuk:

  1. Mengidentifikasi potensi sumberdaya alam dan manusia serta kendala yang dihadapi masyarakat di sekitar wilayah kerja perusahaan
  2. Memahami lebih detail kebutuhan pembangunan masyarakat khususnya aspek mata pencaharian dan kapasitas aparat pemerintah dalam mendukung proses pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan
  3. Merancang program investasi sosial dan kelayakan pengembangan LKM (lembaga keuangan mikro) untuk memperkuat keberdayaan masyarakat sesuai dengan potensi SDA, pasar, dengan memperhatikan potensi sumberdaya di sekitarnya.

Pemilihan Lokasi

Desa-desa yang dipilih merupakan desa-desa yang berbatasan langsung dengan wilayah kerja operasional perusahaan, memiliki keterkaitan aktivitas dengan aktivitas perusahaan, dan tidak berbatasan langsung dengan areal kerja perusahaan tapi memiliki dampak dari aktivitas perusahaan. Lokasi kajian berada di 4 wilayah kecamatan, yakni Wasile Selatan (6 desa di Kab. Haltim), Weda, Weda Tengah, dan Weda Utara (14 desa di Kab. Halbar). Total jumlah desa sasaran ada 20 desa, 4 desa diantaranya desa transmigrasi dan 16 desa lainnya merupakan desa lokal.

 

Penentuan Target Sasaran

Masyarakat yang menjadi prioritas kajian adalah masyarakat petani, nelayan, ibu rumah tangga dan mereka yang memanfaatkan sumberdaya alam sebagai mata pencaharian keluarga. Secara khusus penentuan masyarakat sasaran (target group) adalah (1) masyarakat desa terutama petani, nelayan, dan anggota kelompok (jika ada kelompok) beserta pengurus kelembagaan masyarakat setempat, (2) pemerintah desa dan instansi terkait di desa setempat, (3) staf PT. WBN dan tim lapangan program maupun dari instansi terkait.

Teknik Penggalian Informasi dan Analisa Data

Secara umum teknik penggalian informasi dilakukan melalui wawancara, FGD, observasi, indept interview, mini-workshop dan review data sekunder. Sementara itu untuk teknik pengumpulan data informasi kajian menggunakan pendekatan PRA (alat kajian PRA berupa alur sejarah, peta sketsa, transek, kalender musim dan kegiatan, diagram venn, bagan alur input-output), studi pasar dan kajian pengembangan model keuangan mikro. Untuk mempertajam kajian di lapangan, maka tim menggabungkan informasi dengan teknik analisis pohon masalah dan analisis stakeholder.

Kegiatan

Kegiatan kajian meliputi persiapan, mobilisasi, sosialisasi, pelaksanaan kajian, lokakarya dan pelaporan. Kegiatan ini diawali dengan scanning environment, yakni melihat kondisi lapangan atau kondisi global masyarakat secara sekilas.

 

Hasil Temuan Lapangan

  1. Masalah mata pencaharian masyarakat terkait dengan masalah teknis dan non teknis budidaya pertanian dalam arti luas, teknologi pengelolaan sumberdaya alam dan pengelolaan paska panen yang masih terbatas. Aspek non teknis terkait dengan peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan membangun pola sikap (kesadaran) yang menentukan tingkat kapabilitas sumberdaya masyarakat petani dan nelayan dalam upaya mengembangkan kualitas dan kuantitas komoditas, produk pertanian, perikanan maupun perkebunan. Penguatan kapasitas teknis petani dalam pengolahan lahan, persiapan bibit, penanaman, pemeliharaan dan paska panen sangat diperlukan. Sedang solusi untuk masalah non teknis dilakukan dengan kegiatan pelatihan, pendampingan, studi banding, belajar antar petani serta sekolah lapang (action research).
  2. Dalam rangka mengembangkan posisi tawar petani-nelayan, maka diperlukan kekuatan petani-nelayan dalam menghadapi tantangan pasar dan kebijakan pemerintah yang  mempengaruhi daya saing produk mereka. Upaya diversifikasi produk untuk meningkatkan nilai tambah melalui mekanisme kerja yang efisien sangat dibutuhkan masyarakat. Upaya yang ditempuh adalah dengan fasilitasi membangun kelompok berbasis usaha (kelapa, ikan tangkap, sagu, ternak, dll), membangun forum kelompok dan mengembangkan pusat pembelajaran mata pencaharian masyarakat (community livelihood center/CLC)
  3. Untuk meningkatkan nilai tambah produk, diantaranya diperlukan upaya diversifikasi produk. Sedangkan pengembangkan pendapatan dapat dilakukan melalui diversifikasi usaha berbasis sumberdaya alam dan kebutuhan pasar. Alternatif diversifikasi usaha meliputi pembuatan kecap dari kelapa, ikan kering, tepung ikan, pupuk organik, padi organik, produk rumput laut, kerupuk ikan, tepung ikan, dll.
  4. Dukungan sistem pengembangan kekuatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam menjalankan peran dan tugasnya untuk memfasilitasi pembangunan masyarakat desa melalui perencanaan pembangunan desa secara partisipatif. Penguatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dapat dilakukan melalui pelatihan perencanaan partisipatif bagi seluruh aparat pemerintahan desa (BPD, LMD dan aparat desa).
  5. Dukungan sistem untuk menjamin pengembangan kapital bagi usaha masyarakat sekitar. Karenanya perlu dikembangkan lembaga keuangan mikro (LKM) yang mampu memenuhi kebutuhan permodalan usaha para enterpreneur di desa secara berkelanjutan dan dikelola secara profesional di Kabupaten Haltim dan Halteng.
  6. Pengembangan usaha petani perlu dilakukan dalam skala usaha unit pengembangan bisnis. Fasilitasi pembesaran skala usaha (termasuk proses penyediaan sarana dan prasarana pendukung) sangat diperlukan secara sinergi di antara masyarakat petani-nelayan, aparat pemerintahan desa, dinas terkait serta pihak PT. WBN. Upaya pengembangan usaha masyarakat petani-nelayan dilakukan secara bertahap, supaya tidak memunculkan dampak negatif seperti masalah likuiditas usaha yang akan berpengaruh dalam jangka pendek.

Peran Bina Swadaya Konsultan

Peran Bina Swadaya Konsultan dalam pekerjaan ini adalah sebagai konsultan peneliti (fasilitator proses) untuk mengidentifikasi kondisi, potensi, masalah dan peluang pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di sekitar wilayah kerja PT. WBN.

 

Weda Bay Nickel

Program Pemberdayaan Mata Pencaharian Masyarakat Di Sekitar Wilayah Pertambangan PT. Weda Bay Nickel Pulau Halmahera

Latarbelakang

PT. Weda Bay Nickel (PT. WBN) adalah perusahaan pertambangan yang melakukan proyek eksplorasi nikel dan kobalt di Pulau Halmahera, merupakan perusahaan patungan antara ERAMET SA Perancis (90%) dengan PT. Aneka Tambang Tbk (ANTAM) (10%). Berdasarkan Keppres RI No. B53/PRESS/1/1998 tertanggal 19 Januari 1998, PT. WBN termasuk Kontrak Karya Generasi VII di Kabupaten Halmahera Tengah dan Halmahera Timur Maluku Utara dengan kawasan Contract of Work seluas 54.874 ha. Areal tersebut meliputi daerah mangrove, hutan rawa air tawar, hutan dataran rendah berbagai tipe, dan hutan pegunungan rendah. Kurang dari setengah luasan tersebut ditetapkan sebagai hutan lindung oleh Kementerian Kehutanan (Taman Nasional Lalobata dan Aketajawe).

Dalam rangka implementasi pertanggungjawaban perusahaan (Corporate Responsibility), Bina Swadaya dipercaya WBN merancang dan mengembangkan strategi pemberdayaan masyarakat. Kegiatan ini telah diinisiasi dengan kegiatan kolaborasi pada preliminary assessment (berupa scanning environment) terhadap kondisi global masyarakat desa yang berinteraksi di sekitar wilayah konsesi WBN. Beberapa rekomendasi hasil scanning dan need assessment antara lain kebutuhan penguatan sumberdaya masyarakat dan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat, penguatan aparat setempat, peningkatan pendapatan masyarakat serta membangun pendukung sistem yang mampu menopang berjalannya usaha mikro secara berkelanjutan. Untuk mengantisipasi dan mengatasi hal tersebut, maka diperlukan semacam program pengembangan investasi untuk matapencaharian masyarakat secara berkelanjutan (Sustainable Livelihood Investment Program). Program kerjasama ini berlangsung selama 9 (sembilan) bulan, dimulai bulan April 2011 sampai dengan Desember 2011.

Tujuan

Tujuan yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah untuk:

  1. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang mendukung berkembangnya kewirausahaan mikro secara berkelanjutan
  2. Meningkatkan kapasitas para aparat pemerintahan setempat dalam memfasilitasi perencanaan pembangunan ekonomi masyarakat
  3. Membangun unit-unit usaha mikro maupun kecil sebagai alternatif sumber pendapatan masyarakat.

Lokasi Kegiatan

Lokasi kegiatan berada di sekitar wilayah konsesi PT. WBN, yakni Kabupaten Halmahera Tengah (3 kecamatan: Weda Utara-4 desa, Weda Tengah-7 desa dan Weda-4 desa) dan Kabupaten Halmahera Timur (Kecamatan Wasile-6 desa), Provinsi Maluku Utara.

Ruang Lingkup Kegiatan

Lingkup pekerjaan yang ditangani Bina Swadaya Konsultan mencakup:

  • Pendampingan, pelatihan, koordinasi dan penyelenggaraan lokakarya
  • Pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan perubahan perilaku (kesadaran) dalam kegiatan matapencaharian, pengorganisasian kelompok dan pengembangan jejaring
  • Pengembangan komoditas/produk masyarakat seperti pertanian, peternakan, perikanan tangkap dan tambak, kerajinan serta industri rumah tangga
  • Pengembangan produk potensial di masyarakat khususnya produk perikanan dan pertanian
  • Membangun kapasitas masyarakat dalam pengembangan usaha kecil dan kelembagaan masyarakat dalam mengelola kegiatan
  • Mengembangkan sinergi kegiatan dengan para mitra terkait pengembangan matapencaharian dan usaha produktif masyarakat
  • Koordinasi dengan berbagai pihak terkait tentang keberdayaan masyarakat
  • Memfasilitasi pembangunan sarana-prasarana fisik terkait dengan pengembangan mata pencaharian dan usaha produktif masyarakat

Hasil Kegiatan

Beberapa hasil dan perkembangan kegiatan selama 9 bulan, adalah sebagai berikut:

  • Hingga akhir proyek telah tersusun 21 profil desa, 15 profil di Halmahera Tengah dan 6 profil di Halmahera Timur
  • Telah tersusun 46 profil kelompok dan update dilakukan untuk 30 kelompok prioritas. Profil kelompok berisi tentang keorganisasian, administrasi, permodalan, usaha produktif dan jejaring kelompok.
  • Terbentuk 46 kelompok swadaya masyarakat (KSM) dengan jumlah anggota 986 orang (668 laki-laki dan 318 perempuan), dan jumlah tabungan sebesar Rp 21.495.000. Status perkembangan kelompok adalah 28 KSM kategori kelompok tumbuh dan 18 kelompok berkembang.
  • Terbentuk 9 CBU (Centra of Business Unit) sebagai wadah pemasaran kolektif dari produk-produk yang dihasilkan oleh kelompok baik secara individu maupun berkelompok. Produk-produk CBU antara lain hortikultur, perikanan, buah-buahan, bahan olahan dan kopra.
  • Telah terbentuk 4 FKAK (Forum Komunikasi Antar Kelompok) sebagai media komunikasi dan berbagi informasi antar KSM sekaligus mengakomodir kepentingan CBU dan KSM dalam pengembangan bisnis
  • Telah dilaksanakan sejumlah pelatihan bagi kelompok seperti penguatan dasar-dasar kelompok dan pengelolaan ERT, penguatan aparat desa dalam penyusunan rencana pembangunan desa, budidaya pertanian, budidaya dan penangkapan perikanan, penguatan motivasi kewirausahaan
  • Pendampingan program selama 9 bulan telah memberikan podasi cukup signifikan dalam menginisiasi kelompok dan membangun kekuatan kelembagaan KSM serta pengembangan jejaring kelompok melalui FKAK sudah berjalan efektif. Peningkatan kemajuan tabungan mengindikasikan peningkatan motivasi dan kepercayaan di tingkat masyarakat terhadap kelompok mereka
  • Hubungan dengan pihak Pemda setempat terjalin baik. Respon Pemda terhadap progres dan eksistensi program cukup positif. Hal ini menjadi modal penting atau bahan dialog kebijakan di internal Pemda untuk mendukung program sektoral.

Peran Bina Swadaya Konsultan

Dalam kontek ini, Bina Swadaya Konsultan berperan sebagai konsultan pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan masyarakat, memfasilitasi proses-proses peningkatan kapasitas kelompok dan aparat pemerintahan desa, pengembangan produk-produk masyarakat, pengembangan usaha kelompok simpan pinjam dan sistem layanan keuangan mikro, serta akses kredit mikro kelompok terhadap lembaga keuangan.

COMMUNITY INVESTMENT PROGRAM (CIP)

1.   Ringkasan tentang Proyek/Program

Judul : Community Investment Program (CIP) atau Program Investasi masyarakat: Menuju pengelolaan SDA dan mata pencarian yang berkelanjutan.     

Project ini merupakan kerjasama antara Bina Swadaya Konsultan dengan BP-RTI (British Petroleum dan Rio Tinto Indonesia) dalam rangka pengembangan Program Investasi Sosial (Social Investment Program). Nilai kontrak sebesar Rp 8,3 milliar dengan jangka waktu pelaksanaan 3 tahun (April 2008 – April 2011).

Lokasi proyek: Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur yang meliputi:

  • Desa Kaliorang
  • Desa Selangkau
  • Desa Bumi Sejahtera (SP V)                      

Tujuan: peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan investasi Pengembangan agribisnis terpadu yang berwawasan lingkungan.

2.   Tentang Proyek/Program

Proyek CIP merupakan salah satu bentuk kegiatan CSR (Corporate Social responsibility) dari perusahaan tambang Rio Tinto Indonesia yang berlokasi di wilayah Kec, Kaliorang Kab. Kutai Timur. Proyek ini memiliki 3 fokus kegiatan mencakup:

  1. Capacity Building: Pengembangan kapasitas mesyarakat melalui  penumbuhan dan pengembangan sejumlah 24 KSM, 3 WKAK dan  1 CLC
  2. Technical Capacity Building: Pengembangan kemampuan teknis anggota KSM melalui pengembangan sektor pertanian, peternakan dan perikanan melalui: pelatihan teknis, demonstrasi plot, introduksi teknologi tepat guna, dan penanganan pasca panen.
  3. Market Development atau Pengembangan akses pasar untuk menjamin penyerapan dan penyaluran produk anggota kelompok setelah terjadi peningkatan produktivitas usaha dan peningkatan nilai tambah produk (melalui kegiatan 1 dan 2).

Selain 3 fokus kegiatan, juga dilakukan kegiatan pendukung: Monev, survey VPA, koordinasi dengan stakeholder, dialog kebijakan dengan Pemda dan Dinas, komunikasi dan diseminasi kegiatan CIP melalui penerbitan buletin, berita di media lokal, dan leaflet serta CD dokumenter.

3.     Kegiatan

Seluruh proses kegiatan proyek mengedepankan partisipasi dari masyarakat dampingan mulai dari kegiatan assessment, training, serta evaluasi kinerja proyek. 

a. Penguatan Kapasitas (personnel dan kelembagaan)

  • Pelatihan: Dasar KSM, Adm & keu KSM, keuangan mikro, wira usaha, komunikasi, kepemimpinan, marketing, pengembangan jaringan
  • Pendampingan KSM berupa fasilitasi dalam pertemuan bulanan KSM dan pelayanan konsultasi.
  • Pendampingan WKAK
  • Pembentukan CLC (Community learning Centre) sebagai pusat informasi: pasar, komoditas, supply-demand, akses permodalan, dll

b.   Peningkatan Kapasitas Teknis:

  1. Pelatihan Teknis : yang mendukung demplot
  2. Demplot : pertanian, peternakan, perikanan
  3. Dana Stimulan: pasca panen dan introduksi teknologi tepat guna

 

c.   Kegiatan Pendukung

  1. Koordinasi
    • Kooordinasi internal Tim CIP-BSK dilaksanakan secara rutin pada Tanggal 1 setiap bulannya.
    • Dialog kebijakan dengan Dinas Teknis Kabupaten Kutai Timur.
    • Rapat Koordinasi Kecamatan Kaliorang dan Kabupaten Kutai Timur.
  2. Pengembangan Media dan Informasi
    • Buletin INFO PEMBERDAYAAN
    • Penerbitan berita/artikel di surat kabar lokal
    • Pembuatan leaflet
    • Film dokumenter
  3. Supervisi dan Monitoring
  4. Evaluasi: kinerja KSM dengan 5 BHP, VPA untuk mengetahui dampak proyek ditinjau dari indikator perubahan mindset dan livelihood.

 

Secara umum hasil yang telah dicapai antara lain :

  1. Capacity Building: Pengembangan kapasitas mesyarakat melalui  penumbuhan dan pengembangan sejumlah 24 KSM, 3 WKAK dan  1 CLC
  2. Technical Capacity Building: Pengembangan kemampuan teknis anggota KSM melalui pengembangan sektor pertanian, peternakan dan perikanan melalui: pelatihan teknis, demonstrasi plot, introduksi teknologi tepat guna, dan penanganan pasca panen.
  3. Market Development atau Pengembangan akses pasar untuk menjamin penyerapan dan penyaluran produk anggota kelompok setelah terjadi peningkatan produktivitas usaha dan peningkatan nilai tambah produk (melalui kegiatan 1 dan 2).
  • Kegiatan pendukung: Monev, survey VPA, koordinasi dengan stakeholder, dialog kebijakan dengan Pemda dan Dinas, komunikasi dan diseminasi kegiatan CIP melalui penerbitan buletin, berita di media lokal, dan leaflet serta CD dokumenter.

 4.     Hasil kegiatan

  • Project hand over secara resmi dalam sebuah workshop evaluasi dan handover pada 25 Mei 2011. Project handover kepada CLC-Koperasi dan pemerintahan Kabupaten Kutim Kec. kaliorang. Demobilisasi dilakukan pada 31 mei 2011.
  • Pendampingan KSM: 24 + 9 KSM di 3 desa: total anggota 572 orang +   158 orang dari KSM non dampingan. Perbandingan anggota laki-laki : perempuan = 83% : 17%. Total Simpanan KSM berjumlah Rp181.031.900.
  • Terlaksana workshop pengembangan jaringan usaha dan expo agribisnis yang dihadiri oleh stakeholder kabupaten dan kecamatan, petani pengusaha, mitra usaha, dan kadin Kabupaten dan Propinsi. Berhasil dipamerkan sejumlah 27 jenis produk KSM, termasuk 5 produk unggulan: padi, pisang, cacao, kompos dan rumput laut, serta produk olahan.
  • Penyelesaian dan Peresmian  CLC dengan Badan Hukum koperasi Serba Usaha :795/BH/XX.3/DKTT/1/2011. CLC-Koperasi  memiliki 2 unit usaha: Unit Simpan pinjam dan unit Usaha produktif.  Koperasi sudah dilengkapi dengan perangkat: AD/ART, MIS, SOP Organisasi, Sistem dan Prosedur Informasi Manajemen dan Akuntansi, Administrasi keuangan dan non keuangan yang computerized. Perkembangan anggota CLC – koperasi: 80 orang dari perwakilan 3 desa dampingan dan 4 desa non dampingan, dengan total simpanan Rp 66 juta.
  • Penerbitan artikel di surat kabar Kaltim Pos (6 kali), penerbitan buletin 9 edisi, 2 leaflet, 1 poster, 3 Filem Dodumenter.
  • Pelaksanaan evaluasi project dengan VPA tahap IV (akhir) sudah dianalisis dengan hasil adanya peningkatan aspek livelihood dan mindset dari penerima manfaat proyek.
  • Evaluasi kinerja 24  KSM berdasarkan 5 BHP tahap 3 telah selesai, hasil: 18 KSM mandiri, 6 KSM berkembang.
  • Laporan final sedang dalam proses translation.

Sejumlah outcome dan impact proyek sampai saat ini:

  • Telah terhubung antara BPSB (Balai Penelitian dan Sertifikasi Benih) dengan petani penangkar padi.
  • Telah ditandatangani MoU antara petani penangkar padi dengan BUMN Sang Hyang Seri untuk pembelian benih padi unggul bersertifikat.
  • Telah terhubung antara PT Berkah Jaya (pemasok Carefour) dengan petani pisang Kaliorang)
  • Tercapainya gentleman agreement antara Dinas Pertanian Tan Pangan dalam rencana pendirian STA (stasiun terminal akhir) yang terintegrasi dengan CLC.
  • Terlatihnya sejumlah petani sebagai penangkar benih padi bersertifikat.
  • Terlibatnya SP2AB , UPTD dan BPP Kec Kaliorang dalam proses pelatihan bagi KSM.

 

Catatan: Proyek CIP harus dipercepat 2 bulan dari jadual semula. Hal ini mengakibatkan upaya percepatan bagi setiap staf proyek secara intensif untuk memastikan bahwa capaian output dan income proyek tetap bisa tercap. Hal ini mengakibatkan banyak ketegangan yang tercipta menjelang closing proyek. Tetapi hal ini bisa diatasi dengan komitmen ti CIP yang tetap terjaga.

5.     “Lessons learnt”

Terjadi peningkatan mindset dan livelihood dari masyarakat dampingan yang dibuktikan oleh hasil survey economic baseline data dengan menggunakan vectorial project analysis. Hal ini mengindikasikan bahwa arah pendampingan yang dilakukan selama ini telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Adapun pembelajaran yang dapat dipetik dari pendampingan yang dilakukan selama ini, adalah:

 

1.   Pendamping/ Fasilitator/Community Organizer (CO)

Peran CO dan CCO dalam pendampingan kelembagaan memegang peran yang penting dalam pengembangan mindset atau perubahan pola pikir masyarakat dampingan. Awalnya kelompok berjalan hanya karena ada bantuan. Dengan adanya CO dan CCO yang berpengalaman dalam melaksanakan capacity building, ketergantungan KSM terhadap program pemerintah dapat dikurangi secara perlahan. Selain itu, hasil VPA dapat menjadi acuan dalam merumuskan paket pendampingan selanjutnya, sehingga sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing KSM. Sangat penting bagi CO/CCO untuk selalu mempunyai rekaman perkembangan kelompok dampingan dan merefleksi kegiatan yang telah dilakukan untuk memperoleh stategi yang lebih mengena.

2.   Manajemen BSK CIP

Memfasilitasi dalam problem solving secara partisipatif dan mengarahkan sesuai desain proyek. Dalam dialog kebijakan dan Rapat Koordinasi di tingkat Kecamatan yang dihadiri oleh stakeholder dari masing-masing desa dan kecamatan diperoleh feedback agar sinergi program yang dilakukan salah satunya didasarkan pada perkembangan dan pencapaian hasil proyek.

3.   Kelompok Dampingan

Perkembangan masing-masing KSM sangat dipengaruhi oleh kapasitas pengurus KSM. Bagi KSM, dengan Pengurus yang memiliki latar belakang aparat desa atau memegang peran penting di desa, maka perkembangan KSM-nya akan berbeda dengan KSM yang pengurusnya hanyalah tokoh di KSM. Sebagai contoh perkembangan KSM Desa Kaliorang agak ”lambat” dibandingkan dengan Selangkau dan Bumi Sejahtera.

4.   Aparat Desa, BPD, dan Tokoh Masyarakat.

Stakeholder tingkat desa juga berperan penting dalam mendukung proses implementasi pendampingan KSM untuk sinergi program dengan kegiatan desa lainnya. Kenyataan di desa masih terdapat beberapa pengurus yang berorientasi pada bantuan proyek, sehingga masih merekomendasi terbentuknya kelompok baru. Oleh karena itu penting bagi CO bersinergi dan berkoordinasi dengan pihak desa untuk mengkomunikasikan hal ini. CO yang telah dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kemajuan desa menjadi salah satu indikator diterimanya CO sebagai salah satu elemen yang penting demi perkembangan desa. Selama ini CO telah dilibatkan dalam merumuskan kebijakan desa (pembahasan penggunaan dana ADD, rapat Desa, dan kegiatan desa lainnya).

  1. Dinas Teknis di lapangan/ Tingkat Kecamatan Kaliorang.

      Dalam peningkatan livelihood masyarakat dampingan, Petugas Dinas Tehnis di tingkat Kecamatan Kaliorang maupun yang bertugas di tingkat desa (PPL) memiliki peran penting sesuai dengan fungsinya. Kelemahan selama ini adalah, terdapat beberapa Petugas yang belum berintergrasi dalam program CIP. Selain itu, masih ada dikotomi bahwa tugas utama adalah melaksanakan proyek dari dinas masing-masing, sehingga sinergi di lapangan masih belum optimal dilakukan. Peran sebagai Penyuluh, pencerah atau pembawa tehnologi pertanian atau perikanan belum berfungsi sebagaimana mestinya karena minimnya kemampuan dan upaya peningkatan kapasitas petugas dari dinas masing-masing. Saat ini keterlibatan petugas dari dinas terkait dalam pendampingan KSM masih parsial meskipun ikut aktif dalam Rapat Koordinasi, pertemuan rutin setiap bulan, dan pertemuan-pertemuan informal lainnya.

Dari hasil pemetaan ini, diperoleh bahan pembelajaran dan pengalaman yang baik untuk merumuskan strategi selanjutnya, sehingga program CIP menjadi program masyarakat, berkelanjutan, dan direplikasi oleh pihak lain di luar 3 desa dampingan.

 

Pelaksanaan Demplot

Demplot dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan kelompok dampingan tentang pembudidayaan komoditas tertentu dalam rangka meningkatkan perekonomiannya. Demploty ternyata mampu juga menjadi strategi efektif untuk memotivasi masyarakat dan menggerakkan mobilisasi program secara cepat, ketika sebuah demplot menampakkan hasil yang baik dan menguntungkan bagi masyarakat.

 

Beberapa simplikasi pelaksanaan demplot antara lain:

  1. Bagi masyarakat umum
  • Dampak atau gaungnya Demplot di Kec. Kaliorang yang difasilitasi oleh kegiatan BSK-CIP menarik perhatian bagi desa non dampingan maupun dari Kecamatan yang lain, karena melibatkan KSM dan adanya dana swadaya.
  • Kecamatan Kaliorang dikenal sebagai salah satu Kecamatan Penangkar benih padi di Kab. Kutai Timur. Padahal hasil penangkaran benih padi yang dilaksanakan oleh KSM Sejahtera Bersama dan Mekar Tani Desa Selangkau hanya menghasilkan 2,925 kg dari luasan 2 ha, tetapi berhasil mendapat sertifikasi dengan kualitas baik dan daya tumbuh baik. Harga bibit bersertifikat Rp. 5.000,-/ kg lebih menguntungkan dari pada dijual sebagai padi untuk beras Rp. 2.500,- Rp. 3.000,-/ kg, sehingga menarik bagi petani di Selangkau dan Bumi Sejahtera untuk menjadi penangkar benih.
  • Petani kini mengetahui langkah-langkah menjadi Penangkar Benih padi yang bersertifikat yang harus mengikuti peraturan atau mekanisme yang berlaku dari Badan Pengawasan Sertifikasi Benih (BPSB) di Samarinda.
  • Petani mengetahui kelebihan menggunakan bibit padi bersetifikat dengan bibit padi yang diambil dari penenan setiap tahun atau bibit dari bantuan Dinas yang mayoritas daya tumbuhnya kurang baik.
  • Petani memperoleh pengalaman bahwa dengan menanam benih padi model demplot dapat menghemat bibit padi sampai dengan 50 %. Sebelumnya diperlukan 5 bibit padi, dengan benih bersertifikat hanya diperlukan 2 benih padi, dengan hasil jauh lebih baik.

 

  1. Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Kutai Timur
  • Dinas merasa terbantu dengan adanya tempat/daerah penangkaran benih padi, karena Kab. Kutai Timur masih kekurangan banyak bibit padi untuk kebutuhan program. Selama ini kebutuhan benih bersertifikat diambil dari Kaubun, Teluk Dalam, dan tempat lain yang ada penangkar benih padi. Sampai saat ini, kekurangan bibit padi selalu disuplai dari Jawa yang kadang-kadang daya tumbuhnya kurang baik, meskipun bersertifikat. Dinas Pertanian berkomitmen membeli semua hasil penangkaran benih padi bersertifikat. Oleh karena itu, kerjasama BSK-CIP dan BPSB Samarinda supaya diteruskan dengan memberikan up-date informasi tentang luasan lahan penangkaran secara faktual. Kebutuhan benih padi terutama untuk masa tanam rendengan, sehingga idealnya penangkaran padi dilakukan pada masa tanam Gadu.
  • Dinas akan membantu mempublikasikan hasil panen penangkaran benih padi yang dilakukan CIP. Saat ini, di luar Kab. Kutai Timur juga membutuhkan benih padi bersertifikat. Dinas Pertanian memprioritaskan memperoleh benih padi bersertifikat yang berasal dari Kalimantan Timur karena kondisi tanah yang sama dan memiliki pH lebih rendah, dibandingkan dengan lahan di Jawa.
  • Dengan adanya demplot ini, Dinas merasa terbantu dalam program swasembada beras, meningkatkan pendapatan petani, menyebar luaskan teknologi bertani, dan memunculkan banyak penangkar padi sehingga nantinya akan muncul penangkar benih padi yang tangguh.
  1. BPP dan Petugas Dinas Pertanian di Kec. Kaliorang
  • Demplot penangkaran benih padi muncul karena adanya keluhan petani terhadap benih padi yang diterima dari Dinas yang daya tumbuhnya rendah dan selalu tidak tepat waktu. Dengan terlaksananya demplot penangkaran benih padi bersertifikat, sangat membantu kebutuhan benih padi di wilayah Kec. Kaliorang. Dalam pelaksanaan demplot, anggota KSM juga berkontribusi dalam pembiayaannya.
  • Dari segi teknis terbantu dalam meningkatkan pengetahuan dan menerapkan teknologi pertanian untuk meningkatkan produksi gabah yang dapat mendukung program dan target swasembada beras di Kab. Kuati Timur.
  • Dengan adanya Penangkar Benih padi di Desa Selangkau, Bumi Sejahtera dan Kaliorang/Golo, BPP/PPL/Petugas Dinas Peranian harus kreatif dan berinisiatif untuk membantu pemasaran bibit yang bersertifikat.
  • Adanya kebanggaan atas perubahan sikap dan pola pikir petani maupun Pengurus Kelompok
  • Aparat Desa merasa bangga karena desanya menjadi lokasi demplot penangkaran benih padi, apalagi dengan munculnya petani penangkar benih padi.
  • Aparat Desa akan mendukung memasarkan benih bersertifikat secara bertahap agar petani membeli bibit yang dihasilkan oleh Penangkar setempat, sehingga nantinya dapat menanam padi secara serentak.
  • Memfasilitasi Penangkar Benih padi untuk mengetahui cara memperoleh bibit yang baik dan mekanisme memperoleh sertifikat sehingga nantinya Penangkar sendiri yang berhubungan dengan BPSB.
  • Dialog kebijakan dengan Dinas Pertanian Kab. Kutai Timur dan BPSB untuk memperoleh bibit dan publikasi pemasaran benih hasil penangkaran.
  • Bersama PPL dan Petugas Dinas Pertanian Kec. Kaliorang memberi motivasi kepada anggota kelompok agar mau menggunakan benih padi bersertifikat hasil penangkar setempat untuk memperbaiki kualitas benih padi yang ditanam yang disertai dengan bimbingan teknis budidaya.
  • Mencatat dan merekam kegiatan demplot atau penangkaran benih padi yang dilakukan oleh para Penangkar sehingga menjadi sumber informasi yang aktual untuk estimasi kebutuhan benih padi yang akan datang.
  1. Aparat Desa
  1. Bina Swadaya Konsultan–CIP terutama CO dan TA Agribisnis
  1. Pengurus dan Pengelola Demplot
  • Meskipun hasil demplot belum menguntungkan secara ekonomis, sebaiknya hasilnya diinvestasikan lagi untuk mengeliminir kelemahan-kelemahan yang ada agar lebih berhasil.
  • Pengurus harus bisa meyakinkan anggota kelompok untuk menindaklanjuti hasil demplot, misalnya dalam penangkaran benih padi, anggota Kelompok harus menanam padi dengan bibit hasil demplot yang telah disertifikasi.
  • Pengurus harus membuat laporan pelaksanaan demplot baik itu untung ataupun rugi secara ekonomis, yang perlu ditegaskan dan direplikasi adalah teknologi yang dilaksanakan untuk memperbaiki kelemahan kelemahan yang ada.

 

COMMUNITY INVESTMENT PROGRAM (CIP)

 

1.   Ringkasan tentang Proyek/Program

 

Judul : Community Investment Program (CIP) atau Program Investasi masyarakat: Menuju pengelolaan SDA dan mata pencarian yang berkelanjutan.

     

Project ini merupakan kerjasama antara Bina Swadaya Konsultan dengan BP-RTI (British Petroleum dan Rio Tinto Indonesia) dalam rangka pengembangan Program Investasi Sosial (Social Investment Program). Nilai kontrak sebesar Rp 8,3 milliar dengan jangka waktu pelaksanaan 3 tahun (April 2008 – April 2011).

     

Lokasi proyek: Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur yang meliputi:

·         Desa Kaliorang

·         Desa Selangkau

·         Desa Bumi Sejahtera (SP V)

                       

Tujuan: peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan investasi Pengembangan agribisnis terpadu yang berwawasan lingkungan.

 

2.   Tentang Proyek/Program

 

Proyek CIP merupakan salah satu bentuk kegiatan CSR (Corporate Social responsibility) dari perusahaan tambang Rio Tinto Indonesia yang berlokasi di wilayah Kec, Kaliorang Kab. Kutai Timur. Proyek ini memiliki 3 fokus kegiatan mencakup:

1.      Capacity Building: Pengembangan kapasitas mesyarakat melalui  penumbuhan dan pengembangan sejumlah 24 KSM, 3 WKAK dan  1 CLC

2.      Technical Capacity Building: Pengembangan kemampuan teknis anggota KSM melalui pengembangan sektor pertanian, peternakan dan perikanan melalui: pelatihan teknis, demonstrasi plot, introduksi teknologi tepat guna, dan penanganan pasca panen.

3.      Market Development atau Pengembangan akses pasar untuk menjamin penyerapan dan penyaluran produk anggota kelompok setelah terjadi peningkatan produktivitas usaha dan peningkatan nilai tambah produk (melalui kegiatan 1 dan 2).

 

Selain 3 fokus kegiatan, juga dilakukan kegiatan pendukung: Monev, survey VPA, koordinasi dengan stakeholder, dialog kebijakan dengan Pemda dan Dinas, komunikasi dan diseminasi kegiatan CIP melalui penerbitan buletin, berita di media lokal, dan leaflet serta CD dokumenter.

 

3.     Kegiatan

 

Seluruh proses kegiatan proyek mengedepankan partisipasi dari masyarakat dampingan mulai dari kegiatan assessment, training, serta evaluasi kinerja proyek. 

a. Penguatan Kapasitas (personnel dan kelembagaan)

·         Pelatihan: Dasar KSM, Adm & keu KSM, keuangan mikro, wira usaha, komunikasi, kepemimpinan, marketing, pengembangan jaringan

·       Pendampingan KSM berupa fasilitasi dalam pertemuan bulanan KSM dan pelayanan konsultasi.

·       Pendampingan WKAK

·       Pembentukan CLC (Community learning Centre) sebagai pusat informasi: pasar, komoditas, supply-demand, akses permodalan, dll

 

b.   Peningkatan Kapasitas Teknis:

1.      Pelatihan Teknis : yang mendukung demplot

2.      Demplot : pertanian, peternakan, perikanan

3.      Dana Stimulan: pasca panen dan introduksi teknologi tepat guna

 

c.   Kegiatan Pendukung

1.      Koordinasi

·         Kooordinasi internal Tim CIP-BSK dilaksanakan secara rutin pada Tanggal 1 setiap bulannya.

·         Dialog kebijakan dengan Dinas Teknis Kabupaten Kutai Timur.

·         Rapat Koordinasi Kecamatan Kaliorang dan Kabupaten Kutai Timur.

2.      Pengembangan Media dan Informasi

·         Buletin INFO PEMBERDAYAAN

·         Penerbitan berita/artikel di surat kabar lokal

·         Pembuatan leaflet

·         Film dokumenter

3.      Supervisi dan Monitoring

4.      Evaluasi: kinerja KSM dengan 5 BHP, VPA untuk mengetahui dampak proyek ditinjau dari indikator perubahan mindset dan livelihood.

 

 

Secara umum hasil yang telah dicapai antara lain :

1.         Capacity Building: Pengembangan kapasitas mesyarakat melalui  penumbuhan dan pengembangan sejumlah 24 KSM, 3 WKAK dan  1 CLC

2.         Technical Capacity Building: Pengembangan kemampuan teknis anggota KSM melalui pengembangan sektor pertanian, peternakan dan perikanan melalui: pelatihan teknis, demonstrasi plot, introduksi teknologi tepat guna, dan penanganan pasca panen.

3.         Market Development atau Pengembangan akses pasar untuk menjamin penyerapan dan penyaluran produk anggota kelompok setelah terjadi peningkatan produktivitas usaha dan peningkatan nilai tambah produk (melalui kegiatan 1 dan 2).

·         Kegiatan pendukung: Monev, survey VPA, koordinasi dengan stakeholder, dialog kebijakan dengan Pemda dan Dinas, komunikasi dan diseminasi kegiatan CIP melalui penerbitan buletin, berita di media lokal, dan leaflet serta CD dokumenter.

 

4.     Hasil kegiatan

 

·         Project hand over secara resmi dalam sebuah workshop evaluasi dan handover pada 25 Mei 2011. Project handover kepada CLC-Koperasi dan pemerintahan Kabupaten Kutim Kec. kaliorang. Demobilisasi dilakukan pada 31 mei 2011.

·         Pendampingan KSM: 24 + 9 KSM di 3 desa: total anggota 572 orang +   158 orang dari KSM non dampingan. Perbandingan anggota laki-laki : perempuan = 83% : 17%. Total Simpanan KSM berjumlah Rp181.031.900.

·         Terlaksana workshop pengembangan jaringan usaha dan expo agribisnis yang dihadiri oleh stakeholder kabupaten dan kecamatan, petani pengusaha, mitra usaha, dan kadin Kabupaten dan Propinsi. Berhasil dipamerkan sejumlah 27 jenis produk KSM, termasuk 5 produk unggulan: padi, pisang, cacao, kompos dan rumput laut, serta produk olahan.

·         Penyelesaian dan Peresmian  CLC dengan Badan Hukum koperasi Serba Usaha :795/BH/XX.3/DKTT/1/2011. CLC-Koperasi  memiliki 2 unit usaha: Unit Simpan pinjam dan unit Usaha produktif.  Koperasi sudah dilengkapi dengan perangkat: AD/ART, MIS, SOP Organisasi, Sistem dan Prosedur Informasi Manajemen dan Akuntansi, Administrasi keuangan dan non keuangan yang computerized. Perkembangan anggota CLC – koperasi: 80 orang dari perwakilan 3 desa dampingan dan 4 desa non dampingan, dengan total simpanan Rp 66 juta.

·         Penerbitan artikel di surat kabar Kaltim Pos (6 kali), penerbitan buletin 9 edisi, 2 leaflet, 1 poster, 3 Filem Dodumenter.

·         Pelaksanaan evaluasi project dengan VPA tahap IV (akhir) sudah dianalisis dengan hasil adanya peningkatan aspek livelihood dan mindset dari penerima manfaat proyek.

·         Evaluasi kinerja 24  KSM berdasarkan 5 BHP tahap 3 telah selesai, hasil: 18 KSM mandiri, 6 KSM berkembang.

·         Laporan final sedang dalam proses translation.

 

Sejumlah outcome dan impact proyek sampai saat ini:

·         Telah terhubung antara BPSB (Balai Penelitian dan Sertifikasi Benih) dengan petani penangkar padi.

·         Telah ditandatangani MoU antara petani penangkar padi dengan BUMN Sang Hyang Seri untuk pembelian benih padi unggul bersertifikat.

·         Telah terhubung antara PT Berkah Jaya (pemasok Carefour) dengan petani pisang Kaliorang)

·         Tercapainya gentleman agreement antara Dinas Pertanian Tan Pangan dalam rencana pendirian STA (stasiun terminal akhir) yang terintegrasi dengan CLC.

·         Terlatihnya sejumlah petani sebagai penangkar benih padi bersertifikat.

·         Terlibatnya SP2AB , UPTD dan BPP Kec Kaliorang dalam proses pelatihan bagi KSM.

 

Catatan: Proyek CIP harus dipercepat 2 bulan dari jadual semula. Hal ini mengakibatkan upaya percepatan bagi setiap staf proyek secara intensif untuk memastikan bahwa capaian output dan income proyek tetap bisa tercap. Hal ini mengakibatkan banyak ketegangan yang tercipta menjelang closing proyek. Tetapi hal ini bisa diatasi dengan komitmen ti CIP yang tetap terjaga.

 

5.     “Lessons learnt”

 

Terjadi peningkatan mindset dan livelihood dari masyarakat dampingan yang dibuktikan oleh hasil survey economic baseline data dengan menggunakan vectorial project analysis. Hal ini mengindikasikan bahwa arah pendampingan yang dilakukan selama ini telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Adapun pembelajaran yang dapat dipetik dari pendampingan yang dilakukan selama ini, adalah:

 

1.   Pendamping/ Fasilitator/Community Organizer (CO)

      Peran CO dan CCO dalam pendampingan kelembagaan memegang peran yang penting dalam pengembangan mindset atau perubahan pola pikir masyarakat dampingan. Awalnya kelompok berjalan hanya karena ada bantuan. Dengan adanya CO dan CCO yang berpengalaman dalam melaksanakan capacity building, ketergantungan KSM terhadap program pemerintah dapat dikurangi secara perlahan. Selain itu, hasil VPA dapat menjadi acuan dalam merumuskan paket pendampingan selanjutnya, sehingga sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing KSM. Sangat penting bagi CO/CCO untuk selalu mempunyai rekaman perkembangan kelompok dampingan dan merefleksi kegiatan yang telah dilakukan untuk memperoleh stategi yang lebih mengena.

 

2.   Manajemen BSK CIP

      Memfasilitasi dalam problem solving secara partisipatif dan mengarahkan sesuai desain proyek. Dalam dialog kebijakan dan Rapat Koordinasi di tingkat Kecamatan yang dihadiri oleh stakeholder dari masing-masing desa dan kecamatan diperoleh feedback agar sinergi program yang dilakukan salah satunya didasarkan pada perkembangan dan pencapaian hasil proyek.

 

3.   Kelompok Dampingan

      Perkembangan masing-masing KSM sangat dipengaruhi oleh kapasitas pengurus KSM. Bagi KSM, dengan Pengurus yang memiliki latar belakang aparat desa atau memegang peran penting di desa, maka perkembangan KSM-nya akan berbeda dengan KSM yang pengurusnya hanyalah tokoh di KSM. Sebagai contoh perkembangan KSM Desa Kaliorang agak ”lambat” dibandingkan dengan Selangkau dan Bumi Sejahtera.

 

4.   Aparat Desa, BPD, dan Tokoh Masyarakat.

      Stakeholder tingkat desa juga berperan penting dalam mendukung proses implementasi pendampingan KSM untuk sinergi program dengan kegiatan desa lainnya. Kenyataan di desa masih terdapat beberapa pengurus yang berorientasi pada bantuan proyek, sehingga masih merekomendasi terbentuknya kelompok baru. Oleh karena itu penting bagi CO bersinergi dan berkoordinasi dengan pihak desa untuk mengkomunikasikan hal ini. CO yang telah dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kemajuan desa menjadi salah satu indikator diterimanya CO sebagai salah satu elemen yang penting demi perkembangan desa. Selama ini CO telah dilibatkan dalam merumuskan kebijakan desa (pembahasan penggunaan dana ADD, rapat Desa, dan kegiatan desa lainnya).

 

5.      Dinas Teknis di lapangan/ Tingkat Kecamatan Kaliorang.

      Dalam peningkatan livelihood masyarakat dampingan, Petugas Dinas Tehnis di tingkat Kecamatan Kaliorang maupun yang bertugas di tingkat desa (PPL) memiliki peran penting sesuai dengan fungsinya. Kelemahan selama ini adalah, terdapat beberapa Petugas yang belum berintergrasi dalam program CIP. Selain itu, masih ada dikotomi bahwa tugas utama adalah melaksanakan proyek dari dinas masing-masing, sehingga sinergi di lapangan masih belum optimal dilakukan. Peran sebagai Penyuluh, pencerah atau pembawa tehnologi pertanian atau perikanan belum berfungsi sebagaimana mestinya karena minimnya kemampuan dan upaya peningkatan kapasitas petugas dari dinas masing-masing. Saat ini keterlibatan petugas dari dinas terkait dalam pendampingan KSM masih parsial meskipun ikut aktif dalam Rapat Koordinasi, pertemuan rutin setiap bulan, dan pertemuan-pertemuan informal lainnya.

 

Dari hasil pemetaan ini, diperoleh bahan pembelajaran dan pengalaman yang baik untuk merumuskan strategi selanjutnya, sehingga program CIP menjadi program masyarakat, berkelanjutan, dan direplikasi oleh pihak lain di luar 3 desa dampingan.

 

Pelaksanaan Demplot

Demplot dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan kelompok dampingan tentang pembudidayaan komoditas tertentu dalam rangka meningkatkan perekonomiannya. Demploty ternyata mampu juga menjadi strategi efektif untuk memotivasi masyarakat dan menggerakkan mobilisasi program secara cepat, ketika sebuah demplot menampakkan hasil yang baik dan menguntungkan bagi masyarakat.

 

Beberapa simplikasi pelaksanaan demplot antara lain:

1.      Bagi masyarakat umum

·         Dampak atau gaungnya Demplot di Kec. Kaliorang yang difasilitasi oleh kegiatan BSK-CIP menarik perhatian bagi desa non dampingan maupun dari Kecamatan yang lain, karena melibatkan KSM dan adanya dana swadaya.

·         Kecamatan Kaliorang dikenal sebagai salah satu Kecamatan Penangkar benih padi di Kab. Kutai Timur. Padahal hasil penangkaran benih padi yang dilaksanakan oleh KSM Sejahtera Bersama dan Mekar Tani Desa Selangkau hanya menghasilkan 2,925 kg dari luasan 2 ha, tetapi berhasil mendapat sertifikasi dengan kualitas baik dan daya tumbuh baik. Harga bibit bersertifikat Rp. 5.000,-/ kg lebih menguntungkan dari pada dijual sebagai padi untuk beras Rp. 2.500,- Rp. 3.000,-/ kg, sehingga menarik bagi petani di Selangkau dan Bumi Sejahtera untuk menjadi penangkar benih.

·         Petani kini mengetahui langkah-langkah menjadi Penangkar Benih padi yang bersertifikat yang harus mengikuti peraturan atau mekanisme yang berlaku dari Badan Pengawasan Sertifikasi Benih (BPSB) di Samarinda.

·         Petani mengetahui kelebihan menggunakan bibit padi bersetifikat dengan bibit padi yang diambil dari penenan setiap tahun atau bibit dari bantuan Dinas yang mayoritas daya tumbuhnya kurang baik.

·         Petani memperoleh pengalaman bahwa dengan menanam benih padi model demplot dapat menghemat bibit padi sampai dengan 50 %. Sebelumnya diperlukan 5 bibit padi, dengan benih bersertifikat hanya diperlukan 2 benih padi, dengan hasil jauh lebih baik.

 

2.      Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Kutai Timur

·         Dinas merasa terbantu dengan adanya tempat/daerah penangkaran benih padi, karena Kab. Kutai Timur masih kekurangan banyak bibit padi untuk kebutuhan program. Selama ini kebutuhan benih bersertifikat diambil dari Kaubun, Teluk Dalam, dan tempat lain yang ada penangkar benih padi. Sampai saat ini, kekurangan bibit padi selalu disuplai dari Jawa yang kadang-kadang daya tumbuhnya kurang baik, meskipun bersertifikat. Dinas Pertanian berkomitmen membeli semua hasil penangkaran benih padi bersertifikat. Oleh karena itu, kerjasama BSK-CIP dan BPSB Samarinda supaya diteruskan dengan memberikan up-date informasi tentang luasan lahan penangkaran secara faktual. Kebutuhan benih padi terutama untuk masa tanam rendengan, sehingga idealnya penangkaran padi dilakukan pada masa tanam Gadu.

·         Dinas akan membantu mempublikasikan hasil panen penangkaran benih padi yang dilakukan CIP. Saat ini, di luar Kab. Kutai Timur juga membutuhkan benih padi bersertifikat. Dinas Pertanian memprioritaskan memperoleh benih padi bersertifikat yang berasal dari Kalimantan Timur karena kondisi tanah yang sama dan memiliki pH lebih rendah, dibandingkan dengan lahan di Jawa.

·         Dengan adanya demplot ini, Dinas merasa terbantu dalam program swasembada beras, meningkatkan pendapatan petani, menyebar luaskan teknologi bertani, dan memunculkan banyak penangkar padi sehingga nantinya akan muncul penangkar benih padi yang tangguh.

3.      BPP dan Petugas Dinas Pertanian di Kec. Kaliorang

·         Demplot penangkaran benih padi muncul karena adanya keluhan petani terhadap benih padi yang diterima dari Dinas yang daya tumbuhnya rendah dan selalu tidak tepat waktu. Dengan terlaksananya demplot penangkaran benih padi bersertifikat, sangat membantu kebutuhan benih padi di wilayah Kec. Kaliorang. Dalam pelaksanaan demplot, anggota KSM juga berkontribusi dalam pembiayaannya.

·         Dari segi teknis terbantu dalam meningkatkan pengetahuan dan menerapkan teknologi pertanian untuk meningkatkan produksi gabah yang dapat mendukung program dan target swasembada beras di Kab. Kuati Timur.

·         Dengan adanya Penangkar Benih padi di Desa Selangkau, Bumi Sejahtera dan Kaliorang/Golo, BPP/PPL/Petugas Dinas Peranian harus kreatif dan berinisiatif untuk membantu pemasaran bibit yang bersertifikat.

·         Adanya kebanggaan atas perubahan sikap dan pola pikir petani maupun Pengurus Kelompok

  1. Aparat Desa

·         Aparat Desa merasa bangga karena desanya menjadi lokasi demplot penangkaran benih padi, apalagi dengan munculnya petani penangkar benih padi.

·         Aparat Desa akan mendukung memasarkan benih bersertifikat secara bertahap agar petani membeli bibit yang dihasilkan oleh Penangkar setempat, sehingga nantinya dapat menanam padi secara serentak.

  1. Bina Swadaya Konsultan–CIP terutama CO dan TA Agribisnis

·         Memfasilitasi Penangkar Benih padi untuk mengetahui cara memperoleh bibit yang baik dan mekanisme memperoleh sertifikat sehingga nantinya Penangkar sendiri yang berhubungan dengan BPSB.

·         Dialog kebijakan dengan Dinas Pertanian Kab. Kutai Timur dan BPSB untuk memperoleh bibit dan publikasi pemasaran benih hasil penangkaran.

·         Bersama PPL dan Petugas Dinas Pertanian Kec. Kaliorang memberi motivasi kepada anggota kelompok agar mau menggunakan benih padi bersertifikat hasil penangkar setempat untuk memperbaiki kualitas benih padi yang ditanam yang disertai dengan bimbingan teknis budidaya.

·         Mencatat dan merekam kegiatan demplot atau penangkaran benih padi yang dilakukan oleh para Penangkar sehingga menjadi sumber informasi yang aktual untuk estimasi kebutuhan benih padi yang akan datang.

6.   Pengurus dan Pengelola Demplot

·         Meskipun hasil demplot belum menguntungkan secara ekonomis, sebaiknya hasilnya diinvestasikan lagi untuk mengeliminir kelemahan-kelemahan yang ada agar lebih berhasil.

·         Pengurus harus bisa meyakinkan anggota kelompok untuk menindaklanjuti hasil demplot, misalnya dalam penangkaran benih padi, anggota Kelompok harus menanam padi dengan bibit hasil demplot yang telah disertifikasi.

·         Pengurus harus membuat laporan pelaksanaan demplot baik itu untung ataupun rugi secara ekonomis, yang perlu ditegaskan dan direplikasi adalah teknologi yang dilaksanakan untuk memperbaiki kelemahan kelemahan yang ada.

 

Pengembangan pendidikan non formal (life skills education)

Pendidikan non formal ini lebih menitikberatkan pada peningkatan ketrampilan peserta didik (vocational training) yang dilakukan melalui kegiatan pelatihan baik indoor class maupun outdoor class. Beberapa kegiatan tersebut, antara lain:

  1. Pelatihan Manajemen Koperasi dan Anti Korupsi bagi Pengurus Koperasi di Training Center Yogyakarta. Kerjasama dengan PT. Nabire Baru Papua.
  2. Program Model Pengembangan Pendidikan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kelompok Swadaya Masyarakat. Kerjasama dengan Yayasan Pendidikan Anak dan Remaja (YAPARI)
  3. Pelatihan Motivasi untuk Meraih Prestasi di Training Center Yogyakarta. Kerjasama dengan Chevron
  4. Pelatihan Dasar Membatik dan Pelatihan Lanjut Membatik di Balikpapan Kaltim. Kerjasama dengan Chevron.

Pengurangan risiko bencana oleh masyarakat

BSK memiliki pengalaman menangani kegiatan pengurangan risiko bencana dan kegiatan kebencanaan di sejumlah daerah di Indonesia, yakni:

  1. Stakeholders Partnership and Advocacy of Local Regulation on DRR (Disaster Risk Reduction) in DIY and Central Java Province. Kerjasama dengan CORDAID
  2. Bina Swadaya Eemergency Merapi Volcanic Eruption di Kabupaten Magelang Jateng. Kerjasama dengan CORDAID
  3. West Sumatera Earthquake Recovery Programme di Kabupaten Padang Pariaman Sumbar. Kerjasama dengan CORDAID.
  4. Bina Swadaya Relief and Recovery after Padang Earthquake di kabupaten Padang Pariaman Sumbar. Kerjasama dengan CORDAID
  5. Capacity Building for Staff and Community on DRR di Klaten, Magelang Jateng dan Bantul Yogyakarta. Kerjasama dengan CORDAID
  6. Pendampingan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Penduduk Tahap II Akibat Bencana Alam Gempa Bumi di wilayah Provinsi Bengkulu. Kerjasama dengan Sekda Provinsi Bengkulu
  7. Pengadaan Jasa Fasilitator dan Pendampingan dalam rangka Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Penduduk Akibat Bencana Alam Gempa Bumi di wilayah Bengkulu. Kerjasama dengan Sekda Provinsi Bengkulu
  8. Earthquake and Tsunami Eemergency Support Project (Agriculture, Fisheries, and Irrigation Components) – ETESP Package 16 & 17 di Aceh dan Nias Sumatera Utara. Kerjasama dengan  ADB
  9. Community Empowerment on Micro-Scale Industry Recovery, Post Earthquake di kabupaten Bantuk DIY dan Klaten Jateng. Kerjasama dengan JICA Indonesia.
12