• +62-21 4204402
  • bswadaya@bsk.co.id

Sumberdaya

Sumberdaya

Sumberdaya yang dimiliki  mencerminkan sebagian potensi, pengalaman dan pembelajaran Bina Swadaya Konsultan dalam menangani proyek/program pemberdayaan masyarakat baik berupa best practice, leaflet proyek, bulletin proyek, penerbitan buku maupun ketersediaan tenaga ahli yang dimilki dan keterlibatan di sejumlah jejaring.

STUDI FASILITASI PROGRAM PNPM

 STUDI FASILITASI PROGRAM PNPM

1. Latar-belakang

Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks ternyata membutuhkan dukungan dan intervensi semua pihak secara bersama-sama, terintegrasi, sinergi dan terkoordinasi. Namun penanganannya selama ini cenderung dilakukan secara parsial dan tidak berkelanjutan.

Salah satu usaha pemerintah untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja diantaranya dengan meluncurkan suatu program yang disebut dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang dimulai sejak tahun 2007.

Pelaksanaan PNPM Mandiri dimulai dengan pengembangan program di tingkat kecamatan sebagai dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat di perdesaan. Disamping itu Pemerintah juga melakukan pengintegrasian berbagai program pemberdayaan masyarakat ke dalam kerangka kebijakan PNPM Mandiri dan cakupan pembangunan yang diharapkan dapat diperluas hingga ke daerah-daerah terpencil dan terisolir.

Efektivitas dan efisiensi dari kegiatan PNPM Mandiri perlu dikaji lebih jauh untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Pengkajian dimulai dari penentuan target waktu, jumlah peserta program, jumlah dana yang disalurkan hingga bagaimana program tersebut difasilitasi agar mencapai keberhasilan sesuai dengan indikator-indikator keberhasilan yang telah ditentukan. Pada akhirnya keberhasilan program PNPM akan membantu Indonesia dalam upaya mewujudkan pencapaian 8 Sasaran Pembangunan Millenium dunia (MDGs.)

      World Bank sebagai salah satu lembaga donor dalam program PNPM memberikan kepercayaan kepada Bina swadaya untuk melakukan study fasilitasi program PNPM. Secara khusus studi ini mempelajari sejauh mana proses-proses fasilitasi yang dilakukan untuk mencapai program, pengaruh fasilitator dalam pencapaian program serta strategi fasilitasi yang lebih efisien dan berkelanjutan.

2. Tujuan Program:

Study Fasilitasi Program PNPM bertujuan untuk memahami lebih mendalam berbagai persoalan yang berhubungan dengan proses-proses fasilitasi terutama persoalan yang dihadapi fasilitator dalam menjalankan peran dan tanggung jawab mereka, relasi antara strategi fasilitasi dengan pencapaian tujuan program serta menemukan strategi fasilitasi yang lebih efisien dan berkelanjutan.

3. Metode Pelaksanaan:

Study fasilitasi dilaksanakan melalui penelusuran data sekunder dan kunjungan lapangan melalui interview dan FGD.

4. Sasaran dan Lokasi

Studi fasilitasi dilaksanakan di 5 provinsi, meliputi Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Selatan, Sumatera Barat dan Sulawesi Tenggara dalam 16 kecamatan dan 30 desa/kelurahan. Sasaran studi adalah fasilitator, para pemangku kepentingan baik pemerintah di tingkat nasional, provinsi, kabupaten maupun kecamatan, kelurahan, desa, serta masyarakat termasuk tokoh masyarakat, kaum perempuan, dan masyarakat marjinal.

5 . Waktu Pelaksanaan

Kegiatan studi berlangsung selama 7 bulan, dan secara teknis terbagi menjadi beberapa tahapan. Tahap persiapan dilakukan pada bulan Juni – Juli 2009, pengumpulan data di lapangan bulan Agustus – Oktober 2009 serta bulan  November 2009 – Januari 2010 adalah tahap analisis data lapangan, penyusunan laporan dan presentasi.

6. Tahap Pelaksanaan:

Study fasilitasi program PNPM dilakukan dalam beberapa tahapan kegiatan sebagai berikut:

  1. Kegiatan pra-lapangan dengan mempelajari data sekunder program PNPM di lokasi sasaran
  2. Koordinasi dengan institusi dan individu
  3. Observasi langsung proses-proses fasilitasi yang dilakukan oleh fasilitator
  4. Wawancara dan FGD terhadap fasilitator, pemerintah dan masyarakat
  5. Analisa data hasil studi lapangan
  6. Menyusun laporan dan presentasi
  7. Membuat rekomendasi dan merumuskan strategi fasilitasi

 

7. Output Program

Dari hasil studi fasilitasi dapat diidentifikasi temuan-temuan sebagai berikut:

  1. Pada program PNPM masyarakat mampu memahami partisipasi dalam bentuk keterlibatan mereka dalam persiapan dan pelaksanaan program
  2. Fasilitator mampu berperan aktif dalam mengajak masyarakat langsung untuk terlibat dalam program.
  3. Fasilitator PNPM Mandiri perdesaan dapat menjalankan perannya sebagai agen perubahan dalam hal pola pikir yang terkait dengan prinsip transparansi, akuntabilitas dan pentingnya partisipasi
  4. Fasilitator PNPM Mandiri perkotaan di 5 provinsi mengalami kesulitan karena strategi pendampingan yang dilakukan tidak sesuai dengan karakter masyarakat  perkotaan.
  5. Untuk program Non-PNPM, secara umum kualitas fasilitasi masih rendah, dan sebagian besar dilakukan oleh staf pemerintah di tingkat kecamatan dan desa sehingga program tersebut masih bersifat sambilan bahkan (cenderung) sering dikesampingkan. Disamping itu mereka juga masih memerlukan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dan pengalamannya
  6. Fasilitator dapat menjadi focal point dalam kerjasama antara masyarakat dan pihak ketiga

8. Peran Bina Swadaya Konsultan

Peran Bina Swadaya dalam studi fasilitasi ini adalah mengkaji proses-proses fasilitasi program yang dilakukan oleh fasilitator baik di tingkat provinsi, kabupaten maupun kecamatan dan desa.  

 

 

 

 

Penjajagan Kebutuhan Program Pengembangan Keberdayaan Masyarakat

PENJAJAGAN KEBUTUHAN PROGRAM PENGEMBANGAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT DI SEKITAR PERUSAHAAN PERKEBUNAN SAWIT – PT. SWAKARSA SINAR SENTOSA, KECAMATAN MUARA WAHAU DAN KONGBENG, KABUPATEN KUTAI TIMUR, KALIMANTAN TIMUR

1. Latar-belakang

PT. Swakarsa Sinar Sentosa kini telah berubah menjadi Swakarsa Group, merencanakan akan mebuka lahan perkebunan kelapa seluas 4500 hektar . Areal ini sangat dekat dengan 6 desa dampingan program, yaitu Desa Benhes, Ds Diak Lay, DanBeq, Muara Wahau. Nehas Liah Bing/Selabing dan Desa Miau Baru. Desa-desa tersebut juga memiliki koperasi sebagai wahana kerjasama dengan perusahaan tersebut. Koperasi yang berkembang hanya bersifat instant dengan keterbatasan ketrampilan menajemen/pengeloaan. Ciri-cirinya ialah ketrampilam pengelolaan administrasi terbatas, belum sistematis dalam kegiatannya, hanya tergantung pada kerjasama dengan perusahaan tersebut. Disamping itu koperasi ini juga sangat lemah dalam masalah kepemimpinan, kurang mengerti dan memahami permasalahan hukum. Kondisi demikian perlunya dukungan dari pihak-pihak terkait untuk menghubungkan masyarakat (terutama koperasi) dengan program-program investasi sosial.

Pada tahap awal sebelum program melaksanakan pengembangan masyarakat sekitar perkebunan, perlunya dilakukan penjajagan kebutuhan program dan penjajagan kesiapan calon kader program. Dalam rangka melaksanakan kegiatan tersebut, Swakarsa Group mengadakan kerjasama dengan Bina Swadaya untuk melakukan Need Assessment. Output need assessment adalah tersusunnya desain program keberdayaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kajian keberdayaan masyarakat di desa sasaran dilaksanakan selama 2 bulan (Maret – April 2010).

2. Tujuan Program:

Tujuan Program adalah untuk melakukan need-assessment sebagai langkah awal merancang program investasi sosial dalam rangka memperkuat keberdayaan masyarakat sesuai dengan potensi kelembagaan dan sumber daya manusianya. Selain itu juga dilakukan identifikasi potensi calon kader program pengembangan keberdayaan masyarakat, agar dapat maju bersama perusahaan secara sinergi.

3. Metode Pelaksanaan:

Metode penjajagan ini menggunakan pendekatan partisipatif dengan metode PRA, dilanjutkan kajian hasil PRA untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan. Proses pengumpulan data dilakukan melalui Focused Group Discussion, in-depth observation, wawancara dan site field-trip observation. Sedangkan analisa hasil PRA menggunakan analisa pohon (tree analysis).

4. Sasaran dan Lokasi

 

Program dilaksanakan di 6 desa sekitar wilayah perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Muara Wahau Kutai Timur. Sasaran kegiatan adalah warga masyarakat terutama anggota koperasi dan kelompok tani yang terlibat dalam perkebunan sawit pola kemitraan dan pengurus kelembagaan masyarakat setempat. Pihak-pihak lain yang dilibatkan dalam kegiatan ini seperti pemerintah desa, instansi terkait, staff Swakarsa Group dan Tim lapangan program

5 . Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan Kajian berlangsung selama 2 bulan, dan terbagi dalam beberapa tahap, yakni persiapan, konsilidasi tim lapang, pengumpulan data di lapangan selama 39 hari, analisis data, penyusunan draft laporan dan laporan akhir kajian.

6. Tahap Pelaksanaan:

  1. Teaming up, sosialisasi kegiatan dengan tim CSR PT Swakarsa Group
  2. Pelaksanaan FGD dan wawancara mendalam
  3. Konsultasi dan klarifikasi  temuan kajian dengan Camat
  4. Penyusunan draft presentasi dan presentasi draft dengan tim CSR PT Swakarsa Group

7. Output Program.

Output program penjajagan kebutuhan program berupa temuan hasil lapang dan rekomendasi sebagai berikut:

  1. Teridentifikasinya kondisi daerah kajian, kondisi mata pencaharian, kelembagaan  masyarakat, permasalahan, peluang dan kebutuhan lembaga.
  2. Rekomendasi. Beberapa alternatif pengembangan kegiatan diversifikasi usaha melalui pengembangan produksi pupuk organik, pengembangan usaha pertanian padi sawah, pengembangan usaha industri rumah tangga, penguatan kapasitas petani dalam melakukan kegiatan usahanya oleh pendamping yang professional di bidangnya, penguatan ekonomi masyarakat yang efektif melalui pembentukan kelembagaan ekonomi serta penguatan kelembagaan ekonomi yang ada, pengembangan multistakeholder, pengembangan sarana pembelajaran masyarakat dan penumbuhan 10 kader pembangunan desa

 8. Peran Bina Swadaya Konsultan

Peranan Bina Swadaya dalam kegiatan ini adalah mempersiapkan instrument kuesioner untuk  mendapatkan informasi yang diperlukan, melaksanakan kegiatan penjajagan kebutuhan, dan  menyusun rekomendasi sebagai dasar pengembangan program.

PENJAJAGAN KEBUTUHAN PROGRAM PENGEMBANGAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT DI SEKITAR PERUSAHAAN PERKEBUNAN SAWIT

PT. SWAKARSA SINAR SENTOSA,

KECAMATAN MUARA WAHAU DAN KONGBENG, KABUPATEN KUTAI TIMUR, KALIMANTAN TIMUR

 

 

  1. Latar-belakang

 

PT. Swakarsa Sinar Sentosa kini telah berubah menjadi Swakarsa Group, merencanakan akan mebuka lahan perkebunan kelapa seluas 4500 hektar . Areal ini sangat dekat dengan 6 desa dampingan program, yaitu Desa Benhes, Ds Diak Lay, DanBeq, Muara Wahau. Nehas Liah Bing/Selabing dan Desa Miau Baru. Desa-desa tersebut juga memiliki koperasi sebagai wahana kerjasama dengan perusahaan tersebut. Koperasi yang berkembang hanya bersifat instant dengan keterbatasan ketrampilan menajemen/pengeloaan. Ciri-cirinya ialah ketrampilam pengelolaan administrasi terbatas, belum sistematis dalam kegiatannya, hanya tergantung pada kerjasama dengan perusahaan tersebut. Disamping itu koperasi ini juga sangat lemah dalam masalah kepemimpinan, kurang mengerti dan memahami permasalahan hukum. Kondisi demikian perlunya dukungan dari pihak-pihak terkait untuk menghubungkan masyarakat (terutama koperasi) dengan program-program investasi sosial.

 

      Pada tahap awal sebelum program melaksanakan pengembangan masyarakat sekitar perkebunan, perlunya dilakukan penjajagan kebutuhan program dan penjajagan kesiapan calon kader program. Dalam rangka melaksanakan kegiatan tersebut, Swakarsa Group mengadakan kerjasama dengan Bina Swadaya untuk melakukan Need Assessment. Output need assessment adalah tersusunnya desain program keberdayaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kajian keberdayaan masyarakat di desa sasaran dilaksanakan selama 2 bulan (Maret – April 2010).

 

2. Tujuan Program:

 

Tujuan Program adalah untuk melakukan need-assessment sebagai langkah awal merancang program investasi sosial dalam rangka memperkuat keberdayaan masyarakat sesuai dengan potensi kelembagaan dan sumber daya manusianya. Selain itu juga dilakukan identifikasi potensi calon kader program pengembangan keberdayaan masyarakat, agar dapat maju bersama perusahaan secara sinergi.

 

3. Metode Pelaksanaan:

 

Metode penjajagan ini menggunakan pendekatan partisipatif dengan metode PRA, dilanjutkan kajian hasil PRA untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan. Proses pengumpulan data dilakukan melalui Focused Group Discussion, in-depth observation, wawancara dan site field-trip observation. Sedangkan analisa hasil PRA menggunakan analisa pohon (tree analysis).

 

4. Sasaran dan Lokasi

 

Program dilaksanakan di 6 desa sekitar wilayah perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Muara Wahau Kutai Timur. Sasaran kegiatan adalah warga masyarakat terutama anggota koperasi dan kelompok tani yang terlibat dalam perkebunan sawit pola kemitraan dan pengurus kelembagaan masyarakat setempat. Pihak-pihak lain yang dilibatkan dalam kegiatan ini seperti pemerintah desa, instansi terkait, staff Swakarsa Group dan Tim lapangan program

 

5 . Waktu Pelaksanaan

 

Pelaksanaan Kajian berlangsung selama 2 bulan, dan terbagi dalam beberapa tahap, yakni persiapan, konsilidasi tim lapang, pengumpulan data di lapangan selama 39 hari, analisis data, penyusunan draft laporan dan laporan akhir kajian.

 

 6. Tahap Pelaksanaan:

 

1.      Teaming up, sosialisasi kegiatan dengan tim CSR PT Swakarsa Group

2.      Pelaksanaan FGD dan wawancara mendalam

3.      Konsultasi dan klarifikasi  temuan kajian dengan Camat

4.      Penyusunan draft presentasi dan presentasi draft dengan tim CSR PT Swakarsa Group

 

      7. Output Program.

 

          Output program penjajagan kebutuhan program berupa temuan hasil lapang dan rekomendasi sebagai berikut:

           1. Teridentifikasinya kondisi daerah kajian, kondisi mata pencaharian, kelembagaan  masyarakat, permasalahan, peluang dan kebutuhan lembaga.

 

2.  Rekomendasi. Beberapa alternatif pengembangan kegiatan diversifikasi usaha melalui pengembangan produksi pupuk organik, pengembangan usaha pertanian padi sawah, pengembangan usaha industri rumah tangga, penguatan kapasitas petani dalam melakukan kegiatan usahanya oleh pendamping yang professional di bidangnya, penguatan ekonomi masyarakat yang efektif melalui pembentukan kelembagaan ekonomi serta penguatan kelembagaan ekonomi yang ada, pengembangan multistakeholder, pengembangan sarana pembelajaran masyarakat dan penumbuhan 10 kader pembangunan desa   

 

      8.Peran Bina Swadaya Konsultan

Peranan Bina Swadaya dalam kegiatan ini adalah mempersiapkan instrument kuesioner untuk  mendapatkan informasi yang diperlukan, melaksanakan kegiatan penjajagan kebutuhan, dan  menyusun rekomendasi sebagai dasar pengembangan program.   

 

 

 

 

 

 

Penelusuran Kebutuhan Pelatihan di Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Rambutan-Parit

PENELUSURAN KEBUTUHAN PELATIHAN

DI KAWASAN KOTA TERPADU MANDIRI (KTM) RAMBUTAN-PARIT

Pendahuluan

Kota Terpadu Mandiri (KTM) merupakan pembangunan kawasan transmigrasi yang sejak awal  dirancang menjadi pusat pertumbuhan baru yang memiliki fungsi perkotaan melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan menjadi strategi program andalan di bidang ketransmigrasian di lingkup Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. Konsep pembangunan KTM dilandasi pemikiran bahwa kebutuhan dan orientasi kehidupan masyarakat kita telah berkembang yang menuntut adanya sarana prasarana perekonomian yang memadahi.  Program ini digulirkan melalui Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No 214 tahun 2007. KTM dibentuk karena selama ini banyak daerah lokasi penempatan transmigrasi yang kurang berkembang, walaupun ada sebagian yang berhasil. KTM Rambutan-Parit, Kabupaten Ogan Ilir merupakan salah satu program KTM Provinsi Sumatera Selatan yang akan dikembangkan menjadi pusat pertumbuhan secara berkelanjutan.

Program pembangunan KTM di wilayah Kabupaten Ogan Ilir menempati areal seluas 34.393 ha dan  diharapkan menjadi pusat pertumbuhan baru yang memiliki fungsi perkotaan melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Sifat dan karakteristik perkotaan dalam kawasan KTM mengharuskan pembangunan berbagai fasilitas penunjang, baik untuk kegiatan perekonomian, industri maupun jasa. Dalam kawasan tersebut juga akan dibangun satu pusat pengembangan hulu yang disesuaikan dengan potensi yang ada seperti sektor-sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan.

Agar pertumbuhan dan pembangunan KTM dapat berjalan dengan baik, maka peran serta masyarakat transmigrasi sebagai subyek pembangunan menjadi faktor penting dalam proses pembangunan. Pelibatan masyarakat transmigran dimulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi. Pelibatan ini mencerminkan adanya upaya pemberdayaan dan kemandirian masyarakat transmigran dalam persiapan dan pelaksanaan pembangunan. Pemberdayaan ini diawali dengan kegiatan penjajagan kebutuhan pengembangan masyarakat yang mencakup pelatihan, pendampingan, pembangunan sarana fisik dan stimulan. Dalam rangka mewujudkan program tersebut, Bina Swadaya Konsultan masih diberikan kepercayaan oleh Balai Besar Pengembang Latihan Ketransmigrasian (BBPLK) Depnakertrans untuk menangani dan mengelola pekerjaan layanan ”Penelusuran Kebutuhan Pelatihan di Kawasan Kota Terpadu Mandiri”. Kegiatan tersebut berlansung selama 3 (tiga) bulan, yakni dimulai bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2008.

Tujuan Program

Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah:

  1. Mengkaji sumberdaya dan kondisi lingkungan di Kawasan KTM Rambutan-Parit
  2. Memformulasikan rencana pengembangan masyarakat di Kawasan KTM Rambutan-Parit
  3. Memformulasikan kebutuhan pelatihan transmigrasi untuk Kawasan KTM Rambutan-Parit

Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam pengkajian masyarakat desa adalah pendekatan partisipasi dengan memfasilitasi masyarakat dalam proses pembelajaran dan pemahaman yang memadahi untuk mengkaji potensi, masalah dan kebutuhan mereka. Pendekatan ini dimaksudkan dalam upaya meningkatkan rasa memiliki, tanggungjawab dan kepedulian masyarakat terhadap rencana program.   

Lokasi Program

Lokasi kajian adalah Kawasan Kota Terpadu Mandiri Rambutan – Parit Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan yang mencakup 5 desa (Desa Rambutan, Parit, Lorok, Bakung, Purnajaya) dan 2 UPT (UPT Rambutan dan UPT Parit).

Sasaran Program

Sasaran program kegiatan adalah masyarakat yang berada di lima desa tersebut (petani sawit, petani karet, petani karet, petani sayur, peternak sapi, peternak ayam) dan instansi terkait (Bappeda Kab. Ogan Ilir, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan).

Tahapan Kegiatan

Tahapan kegiatan penelusuran kebutuhan pelatihan ini adalah sebagai berikut:

  1. Presentasi laporan pendahuluan
  2. Survei pendahuluan
  3. Lokakarya desa tahap I
  4. Lokakarya desa tahap II
  5. Lokakarya di pusat KTM
  6. Lokakarya di kabupaten
  7. Seminar hasil kajian lapangan
  8. Presentasi draft laporan akhir

Hasil yang Dicapai

Dari kegiatan penelusuran ini diperoleh hasil kebutuhan masyarakat akan pengembangan infrastruktur, komoditas unggulan masyarakat, dan industri kecil. Disamping itu juga ditemukan persoalan lain berupa kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada lima bidang, yaitu:

  1. Bidang Ekonomi

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan SDM adalah meningkatkan kemampuan petani, pengurus KUD, kelompok tani, dan kelompok simpan pinjam

  1. Bidang Sosial Budaya

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan SDM adalah meningkatkan kemampuan SDM dalam sub bidang pendidikan (keterampilan mengajar dan manajemen penyelenggaraan PAUD), kesehatan (pelatihan kader posyandu dan sanitasi), serta pembinaan generasi muda (pelatihan tari)

  1. Bidang Mental Spiritual

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan SDM adalah meningkatkan pengetahuan dan kemampuan ustadz/da`i dalam menyampaikan materi dakwah yang lebih mengena.

  1. Bidang Kelembagaan

Persoalan yang dihadapi dalam bidang ini adalah masih rendahnya kemampuan SDM dalam pembentukan dan pengembangan KUD, penyusunan peraturan desa, serta mengelola kelompok tani, PKK, karang taruna, dan BPD

  1. Bidang Keamanan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan SDM adalah meningkatkan kemampuan SDM dalam bela diri anggota Linmas, dan penanganan CBDRM (Community Based Disaster Risk Management)

Peran Bina Swadaya Konsultan

  1. Melakukan kajian lapangan kebutuhan pelatihan di Kota Terpadu Mandiri Rambutan-Parit
  2. Menyusun pelatihan-pelatihan di 5 aspek, yakni ekonomi, sosial-budaya, mental- spiritual, kelembagaan, dan keamanan.

Kajian Kebutuhan Masyarakat: Program Pemberdayaan Mata Pencaharian Masyarakat di Sekitar Wilayah Kerja PT. Weda Bay Nickel

Kajian Kebutuhan Masyarakat:

Program Pemberdayaan Mata Pencaharian Masyarakat

di Sekitar Wilayah Kerja PT. Weda Bay Nickel

 

Latarbelakang

PT. Weda Bay Nickel (PT. WBN) adalah perusahan pertambangan yang melakukan proyek eksplorasi nikel dan kobalt di Pulau Halmahera Maluku Utara. PT. WBN merupakan perusahan patungan antara ERAMET SA dari Perancis (90%) dengan PT. Aneka Tambang Tbk (ANTAM) (10%) serta termasuk dalam Kontrak Karya Generasi VII di Kabupaten Halmahera Tengan dan Halmahera Timur. Kawasan kontrak karya PT. WBN seluas 54.874 ha dan meliputi daerah mangrove, hutan rawa air tawar, hutan dataran rendah berbagai tipe dan hutan pegunungan rendah.  

Pemberian bantuan secara informal kepada masyarakat lokal oleh perusahaan ini diawal fase eksplorasi pre-konstruksi, serta dukungan pengembangan masyarakat secara lebih terstruktur dan formal dimulai pada tahun 2008. Kegiatan ini awalnya difokuskan di 10 desa di Kabupaten Halmahera Tengah, kemudian diperluas menjadi 12 desa di Kabupaten Halmahera Tengah dan Halmahera Timur. Kegiatan programnya mencakup 4 sektor seperti pendidikan, kesehatan, agribisnis dan perbaikan infrastruktur desa.

Dalam rangka implementasi pertanggungjawaban perusahaan (corporate responsibility), PT.WBN bekerjasama dengan Bina Swadaya Konsultan merancang dan mengembangkan strategi pemberdayaan masyarakat. Kegiatan ini telah diinisiasi dengan kegiatan kolaborasi pada preliminiary assessment berupa scanning environment terhadap kondisi global masyarakat desa yang berinteraksi di sekitar wilayah konsesi perusahaan. Untuk melengkapi data dan informasi tentang rancangan kerangka pengembangan lebih komprehensif, maka dilakukan studi penjajagan kebutuhan pengembangan masyarakat. Kegiatan ini ditujukan untuk menyusun sebuah rancangan program pengembangan ekonomi masyarakat dan penguatan kapasitas aparat pemerintah daerah dalam rangka mendukung program pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Waktu pelaksanaan kajian berlangsung selama dua bulan, yakni mulai tanggal 2 November 2010 sampai dengan 2 Januari 2011.

Tujuan

Tujuan pelaksanaan kajian adalah untuk:

  1. Mengidentifikasi potensi sumberdaya alam dan manusia serta kendala yang dihadapi masyarakat di sekitar wilayah kerja perusahaan
  2. Memahami lebih detail kebutuhan pembangunan masyarakat khususnya aspek mata pencaharian dan kapasitas aparat pemerintah dalam mendukung proses pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan
  3. Merancang program investasi sosial dan kelayakan pengembangan LKM (lembaga keuangan mikro) untuk memperkuat keberdayaan masyarakat sesuai dengan potensi SDA, pasar, dengan memperhatikan potensi sumberdaya di sekitarnya.

Pemilihan Lokasi

Desa-desa yang dipilih merupakan desa-desa yang berbatasan langsung dengan wilayah kerja operasional perusahaan, memiliki keterkaitan aktivitas dengan aktivitas perusahaan, dan tidak berbatasan langsung dengan areal kerja perusahaan tapi memiliki dampak dari aktivitas perusahaan. Lokasi kajian berada di 4 wilayah kecamatan, yakni Wasile Selatan (6 desa di Kab. Haltim), Weda, Weda Tengah, dan Weda Utara (14 desa di Kab. Halbar). Total jumlah desa sasaran ada 20 desa, 4 desa diantaranya desa transmigrasi dan 16 desa lainnya merupakan desa lokal.

Penentuan Target Sasaran

Masyarakat yang menjadi prioritas kajian adalah masyarakat petani, nelayan, ibu rumah tangga dan mereka yang memanfaatkan sumberdaya alam sebagai mata pencaharian keluarga. Secara khusus penentuan masyarakat sasaran (target group) adalah (1) masyarakat desa terutama petani, nelayan, dan anggota kelompok (jika ada kelompok) beserta pengurus kelembagaan masyarakat setempat, (2) pemerintah desa dan instansi terkait di desa setempat, (3) staf PT. WBN dan tim lapangan program maupun dari instansi terkait.

 

Teknik Penggalian Informasi dan Analisa Data

Secara umum teknik penggalian informasi dilakukan melalui wawancara, FGD, observasi, indept interview, mini-workshop dan review data sekunder. Sementara itu untuk teknik pengumpulan data informasi kajian menggunakan pendekatan PRA (alat kajian PRA berupa alur sejarah, peta sketsa, transek, kalender musim dan kegiatan, diagram venn, bagan alur input-output), studi pasar dan kajian pengembangan model keuangan mikro. Untuk mempertajam kajian di lapangan, maka tim menggabungkan informasi dengan teknik analisis pohon masalah dan analisis stakeholder.

Kegiatan

Kegiatan kajian meliputi persiapan, mobilisasi, sosialisasi, pelaksanaan kajian, lokakarya dan pelaporan. Kegiatan ini diawali dengan scanning environment, yakni melihat kondisi lapangan atau kondisi global masyarakat secara sekilas.

Hasil Temuan Lapangan

  1. Masalah mata pencaharian masyarakat terkait dengan masalah teknis dan non teknis budidaya pertanian dalam arti luas, teknologi pengelolaan sumberdaya alam dan pengelolaan paska panen yang masih terbatas. Aspek non teknis terkait dengan peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan membangun pola sikap (kesadaran) yang menentukan tingkat kapabilitas sumberdaya masyarakat petani dan nelayan dalam upaya mengembangkan kualitas dan kuantitas komoditas, produk pertanian, perikanan maupun perkebunan. Penguatan kapasitas teknis petani dalam pengolahan lahan, persiapan bibit, penanaman, pemeliharaan dan paska panen sangat diperlukan. Sedang solusi untuk masalah non teknis dilakukan dengan kegiatan pelatihan, pendampingan, studi banding, belajar antar petani serta sekolah lapang (action research).
  2. Dalam rangka mengembangkan posisi tawar petani-nelayan, maka diperlukan kekuatan petani-nelayan dalam menghadapi tantangan pasar dan kebijakan pemerintah yang  mempengaruhi daya saing produk mereka. Upaya diversifikasi produk untuk meningkatkan nilai tambah melalui mekanisme kerja yang efisien sangat dibutuhkan masyarakat. Upaya yang ditempuh adalah dengan fasilitasi membangun kelompok berbasis usaha (kelapa, ikan tangkap, sagu, ternak, dll), membangun forum kelompok dan mengembangkan pusat pembelajaran mata pencaharian masyarakat (community livelihood center/CLC)
  3. Untuk meningkatkan nilai tambah produk, diantaranya diperlukan upaya diversifikasi produk. Sedangkan pengembangkan pendapatan dapat dilakukan melalui diversifikasi usaha berbasis sumberdaya alam dan kebutuhan pasar. Alternatif diversifikasi usaha meliputi pembuatan kecap dari kelapa, ikan kering, tepung ikan, pupuk organik, padi organik, produk rumput laut, kerupuk ikan, tepung ikan, dll.
  4. Dukungan sistem pengembangan kekuatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam menjalankan peran dan tugasnya untuk memfasilitasi pembangunan masyarakat desa melalui perencanaan pembangunan desa secara partisipatif. Penguatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dapat dilakukan melalui pelatihan perencanaan partisipatif bagi seluruh aparat pemerintahan desa (BPD, LMD dan aparat desa).
  5. Dukungan sistem untuk menjamin pengembangan kapital bagi usaha masyarakat sekitar. Karenanya perlu dikembangkan lembaga keuangan mikro (LKM) yang mampu memenuhi kebutuhan permodalan usaha para enterpreneur di desa secara berkelanjutan dan dikelola secara profesional di Kabupaten Haltim dan Halteng.
  6. Pengembangan usaha petani perlu dilakukan dalam skala usaha unit pengembangan bisnis. Fasilitasi pembesaran skala usaha (termasuk proses penyediaan sarana dan prasarana pendukung) sangat diperlukan secara sinergi di antara masyarakat petani-nelayan, aparat pemerintahan desa, dinas terkait serta pihak PT. WBN. Upaya pengembangan usaha masyarakat petani-nelayan dilakukan secara bertahap, supaya tidak memunculkan dampak negatif seperti masalah likuiditas usaha yang akan berpengaruh dalam jangka pendek.

Peran Bina Swadaya Konsultan

Peran Bina Swadaya Konsultan dalam pekerjaan ini adalah sebagai konsultan peneliti (fasilitator proses) untuk mengidentifikasi kondisi, potensi, masalah dan peluang pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di sekitar wilayah kerja PT. WBN.

 

Kajian Livelihood Pasca Konflik Caritas Czech Republic (CCR)

KAJIAN LIVELIHOOD PASCA KONFLIK
Caritas Czech Republic (CCR)

Pendahuluan

Konflik yang melanda Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) selama lebih kurang tiga dekade telah menyimpan duka yang mendalam di kalangan masyarakat Aceh. Tidak hanya efek psikologis yang dialami masyarakat tapi juga terganggu dan hilangnya mata pencaharian mereka. Petani tidak berani ke sawah, kebun dibiarkan tanpa pernah peduli lagi untuk mengurusnya, dan pada akhirnya pendapatan tidak sebanding dengan kebutuhan keluarga. Kondisi ini dialami oleh hampir sebagian besar masyarakat Aceh tak terkecuali di Kecamatan Sampoiniet Kabupaten Aceh Jaya yang menjadi lokasi kajian.

Kepedihan masyarakat semakin bertambah ketika musibah gempa bumi dan gelombang tsunami melanda tanah rencong ini pada tanggal 26 Desember 2004. Rumah hancur, ratusan ribu orang meninggal, infrastruktur rusak berat, dan mata pencaharian masyarakat hilang. Banyak bantuan berdatangan dari berbagai belahan dunia sebagai respon dan rasa empati yang mendalam bagi korban musibah ini. Ada bantuan yang bersifat darurat (makanan, pakaian, dan tempat tinggal darurat) dan berjangka panjang seperti pembangunan infrastruktur dan pemulihan mata pencaharian.

Menanggapi kondisi masyarakat Aceh seperti hal tersebut di atas, Republik Ceko memberikan bantuan baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam pelaksanaannya bantuan Republik Ceko terfokus pada 3 kegiatan utama, yaitu pembangunan kembali Sekolah Menengah Atas (SMA), penyembuhan trauma anak-anak yang berada di kamp-kamp pengungsi lewat belajar seni tradisional Aceh, serta pemulihan mata pencaharian yang berkelanjutan. Untuk mengurangi dampak yang dialami masyarakat Aceh, terutama dampak pasca konflik, Republik Ceko bekerjasama dengan Bina Swadaya Konsultan melakukan program pemulihan mata pencaharian masyarakat di wilayah Kecamatan Sampoiniet selama sebulan (April 2008). Kecamatan Sampoiniet merupakan salah satu wilayah  yang belum pulih kondisi sosial-ekonomi masyarakatnya.

Tujuan

Tujuan umum proyek ini adalah membantu pengembangan mata pencaharian yang berkelanjutan dalam mendukung pelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati di desa-desa di Kecamatan Sampoiniet yang terkena dampak konflik. 

Kemudian kajian Livelihood Pasca Konflik bertujuan untuk:

  1. Mengadakan studi penjajakan mata pencaharian masyarakat di 21 desa dengan bekerja sama dengan petugas lapangan Caritas Czech Republic (CCR), staf proyek dan Program Manager
  2. Pemetaan potensi dan masalah dalam masyarakat dan memberikan rekomendasi program mata pencaharian yang sesuai untuk dikembangkan di 21 desa di Kecamatan Sampoiniet, Aceh Jaya
  3. Memberikan rekomendasi program mata pencaharian untuk 21 di Kecamatan Sampoiniet dalam bentuk matriks dan rencana kerja untuk periode Mei 2008 sampai dengan Desember 2009

Metodologi

  1. Metodologi yang diterapkan dalam kajian penjajagan ini adalah:
  2. Studi penjajagan data pendudukung
  3. Konseptualisasi dan Instrumentasi
  4. Mencari data utama
  5. Focus Group Discussion (FGD)
  6. Triangulasi data
  7. Analisis data

Sasaran dan Lokasi Program

Sasaran atau target group kajian adalah masyarakat yang berada di 21 Desa di Kecamatan Sampoiniet. Dari 38 jumlah desa di Kecamatan Sampoiniet, hanya 21 Desa yang ditetapkan menjadi lokasi sasaran program. Kajian mata pencaharian di 21 desa ini dilaksanakan oleh 8 orang fasilitator Bina Swadaya Konsultan, dan masing-masing fasilitator bertanggung jawab atas 2 – 3 desa.

Tahapan Kegiatan

Studi penjajagan dilaksanakan selama 5 hari di semua desa sasaran program dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

  1. Sosialisasi program kepada masyarakat
  2. Pelaksanaan kegiatan (pengumpulan data, penyusunan data, analisa data)
  3. Membuat matrik log-frame dan matrik rencana kerja
  4. Penulisan laporan

Hasil yang Dicapai

  1. Rendahnya pendapatan masyarakat akibat terbatasnya sumber-sumber mata pencaharian
  2. Petani tidak mempunyai kemampuan teknis dan manajerial dalam pengolahan pertanian
  3. Kurangnya pengetahuan  masyarakat tentang agro-forestry sehingga tanggul yang tidak ditanami tanaman penahan berpotensi datangnya bencana alam.
  4. Tingginya partisipasi perempuan dalam kegiatan pertanian.

Peran Bina Swadaya Konsultan

Peran Bina Swadaya Konsultan dalam program Kajian Livelihood Pasca Konflik ini adalah: a) melakukan studi penjajakan di lapangan, b) pengumpulan data lewat wawancara dengan sumber-sumber informasi yang terkait dengan pengolahan sawah, pengolahan kebun, kegiatan sehari-hari masyarakat, agro forestry, perikanan, dan aquakultur, c) menyusun dan menganalisa data yang sudah terkumpul, dan d) membuat laporan hasil kajian berikut rekomendasi-rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti.  

Post Programme Impact Evaluation of Country Tsunami Recovery Programmers (TRP)

POST PROGRAMME IMPACT EVALUATION
OF COUNTRY TSUNAMI RECOVERY PROGRAMMERS (TRP)

Pendahuluan

Selain Maladewa dan Sri Lanka, negara lain yang mendapat perhatian program recovery dari British Red Cross Society (BRCs) adalah Indonesia. Perhatian ini layak diterima mengingat Indonesia termasuk negara paling parah yang terkena dampak bencana gempa bumi dan gelombang tsunami pada tanggal 26 Desember 2004. Kegiatan yang dilaksanakan oleh BRCs di beberapa negara Asia ini sering disebut dengan Tsunami Recovery Programmers (TRP), suatu program yang didukung pendanaan jangka panjang oleh Disasters Emergency Committee (DEC). Di Indonesia, program yang berpusat di Banda Aceh telah berakhir Juli 2008, di Sri Lanka berakhir Desember 2008, dan di Maladewa berakhir pada Mei 2009. Diperkirakan dana yang telah dikeluarkan TRP-BRCs mencapi £ 40 juta (40 juta poundsterling). Berdasarkan jumlah dana yang telah digunakan, lingkup dan sumberdaya yang telah terlibat, kegiatan TRP di Indonesia merupakan yang terbesar dibandingkan di dua negara lainnya.

Ada beberapa kegiatan utama yang telah diselenggarakan TRP-BRCs selama tiga tahun (Januari 2005 – Desember 2007) di Indonesia,   yaitu: pemberian bantuan dana integrasi, kegiatan penyelamatan tempat tinggal, serta pengurangan resiko bencana akibat gempa dan gelombang tsunami di Kabupaten Aceh Jaya dan Aceh Besar. Tujuan utama program adalah mengembalikan kehidupan masyarakat melalui pengadaan dana bantuan, pembangunan kembali tempat tinggal dan pengurangan resiko bencana jika terjadi bencana melalui strategi manajemen bencana.

Setelah hampir satu tahun TRP selesai dilaksanakan di Indonesia, BRCs ingin melihat sejauhmana dampak yang telah dirasakan masyarakat sebagai penerima manfaat bantuan program. Untuk melihat dampak tersebut, BRCs  bekerjasama dengan Bina Swadaya Konsultan menyelenggarakan Post Programme Impact Evaluation of Country Tsunami Recovery Programmers (TRP). Evaluasi dampak  dilaksanakan mulai tanggal 23 Januari 2009 hingga 25 Pebruari 2009.

Tujuan 

Ada dua tujuan yang hendak dicapai, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya adalah 1) mengetahui kondisi perkembangan pemulihan kehidupan masyarakat yang telah difasilitasi oleh TRP-BRCs. 2) menganalisis sesuatu yang tidak terantisipasi selama program yang dapat memberikan konsekuensi positif atau negatif, siapa yang merasakan, dan mengapa kondisi tersebut muncul.

Tujuan khususnya adalah 1) mengukur tingkat pencapaian pemulihan kehidupan masyarakat yang telah difasilitasi oleh TRP-BRCs. 2) mengukur perubahan perilaku masyarakat (outcame program), output yang dapat diraih, livelihood dan sumber pendapatan, efektivitas CBAT, serta dampak positif dan negatif dari program, 3) mengukur dampak keragamanan sosial ekonomi kepada individual, rumah tangga, masyarakat, kelompok gender, kelompok umur dan  institusi lokal, dan 4) memberikan pandangan-pandangan dan lessons learned untuk penerapan program yang sama, dan temuan-temuan lain yang dapat digunakan dalam pengembilan kebijakan.

Metodologi

Dalam rangka melihat dampak yang dirasakan oleh masyarakat terhadap program yang diterapkan TRP-BRCs, Bina Swadaya Konsultan menggunakan metodologi Vectorial Project Analysis (VPA). Metode ini mampu memberikan informasi yang praktis dan mudah dipahami tentang perkembangan program recovery  kepada berbagai stakeholders yang memerlukan. Metode ini juga dapat memberikan gambaran perkembangan program dari waktu ke waktu, yaitu dari kondisi masyarakat sebelum  tsunami, saat program berjalan, dan setelah program selesai. Metodologi tersebut didukung dengan pemilihan sampel responden penerima bantuan yang dipilih dan ditentukan secara acak serta pengolahan dan interpretasi data.

Sasaran dan Lokasi Program

Responden yang akan dijadikan sampel dalam evaluasi dampak bantuan program TRP-BRCs adalah masyarakat yang telah menerima bantuan rumah dan dana hibah tahap pertama, umumnya berada di Kecamatan Teunom (Kabupaten Aceh Jaya), Kecamatan Pulo Aceh dan Peukan Bada (Kabupaten Aceh Besar). Pengambilan sampel dilakukan secara acak sebesar 10 % dari total populasi penerima bantuan atau jumlahnya mencapai 250 orang.

Tahapan Kegiatan

Kegiatan ini berlangsung selama sebulan dan dilakukan secara bertahap, yaitu 1) teaming up evaluasi, 2) diskusi dengan konsultan independen, 3) pengambilan data melalui : FGD, wawancara dan observasi, 4) input dan analisis data, dan 5) penulisan laporan 

Hasil yang Dicapai

Hasil yang dicapai dari kegiatan evaluasi dampak ini adalah:

  1. Tersusunnya disain, metode dan alat-alat evaluasi dampak sesuai dengan karakteristik dan tujuan yang akan dicapai.
  2. Terselenggaranya kegiatan  evaluasi dampak oleh masyarakat dan stakeholder program lainnya
  3. Terlaksananya analisis data, tersusunnya hasil dan rekomendasi serta rencana tindak lanjut, jika program ingin dilanjutkan, dalam sebuah laporan.

Peran Bina Swadaya Konsultan

Peran Bina Swadaya Konsultan dalam program evaluasi dampak pasca bantuan TRP-BRCs adalah: a) melakukan studi penjajakan di lapangan, b) pengumpulan data lewat Focus Group Discussion (FGD), wawancara dengan responden dan observasi. c) menyusun dan menganalisa data yang sudah terkumpul, dan d) membuat laporan yang berisi rekomendasi-rekomendasi.

WORKSHOP

  1. Peran Masyarakat dalam Pembangunan Wilayah Melalui Pengembangan Kewirausahaan dan Community Empowerment Program JICA- MEETING
  2. Pengembangan Bisnis Mandiri untuk LSM Mitra The Indonesia HIV/AIDS Prevention And Care Project (IHPCP)

PENDAMPINGAN

  1. Pengadaan  Jasa  Fasilitator  dan  Pendampingan Rehabilitasi  dan  Rekonstruksi  Rumah  Penduduk  Akibat  Bencana  Alam  dan Gempa  Bumi  di  Provinsi  Bengkulu
  2. Program Investasi Masyarakat: Ke Arah  Mata Pencaharian dan Sumberdaya Alam Masyarakat Secara Berkelanjutan di Kabupaten Kutai Timur – BP Rio Tinto
  3. Pendampingan Pertanian (Agriculture Field Assistance) Di Lamno (Aceh Jaya), Lhok Nga dan Leupung (Aceh Besar), NAD British Red Cross Society (BRCS)
  4. Capacity Building For Nearby Communities (CABINET 2 A) Program (Program Peningkatan Kapasitas Masyarakat Di Sekitar Wilayah Pertambangan) – PT. Maruwai Coal
  5. Program Peningkatan Kapasitas Berbasis Masyarakat untuk Pengurangan Risiko Bencana
  6. Pemberdayaan Masyarakat Bina Swadaya – ADB  Proyek Dukungan Tanggap Darurat Tsunami dan Gempa Bumi (ETESP) – Layanan NGO untuk Komponen Pertanian, Perikanan dan Irigasi (Paket 16 & 17)
  7. Konservasi dan Pelestarian Sumber Daya Alam
  8. Program Pengembangan Kapasitas Masyarakat (Implementasi Program tahap III) – PT. Indo Muro Kencana
  9. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga  Berbasis Masyarakat – JICA
  10. Kontribusi Fasilitasi Program ETESP di Sektor Irigasi dan Perikanan
  11. Capacity Building For Nearby Communities (CABINET) Program
  12. Trauma Healing, DRR and Economic Recovery Post Padang Earthquake
  13. Program Pengembangan Ekonomi Rakyat Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamaro (LPMAK)
  14. Program Pengembangan Pusat Pembelajaran Masyarakat (Community Learning Center) Newmont Pacific Nusantara
  15. Peningkatan Keberdayaan Perempuan Pelaku Usaha-Mikro
  16. Program Peningkatan Kapasitas Masyarakat di Sekitar Proyek Tambang Maruwei
  17. Lembaga Pelaksana Kegiatan Pengembangan Sektor Swasta (LPK – PSS) – Program Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) untuk Provinsi Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Timur, Maluku Dan Maluku Utara
  18. Second Water and Sanitation for Low Income Communities (WSLIC-2) Project, Package G – Consultancy Services For Community Based Total Sanitation
  19. Program Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Oleh Masyarakat di Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) Provinsi Nusa Tenggara Timur

PELATIHAN

  1. Care – Aceh  Pelatihan  Pendampingan Masyarakat Korban Gempa Bagi Fasilitator & Koordinator Fasilitator Lapangan
  2. Pelatihan Pelatih untuk Fasilitator
  3. Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan Teknis bagi Pengembangan Usaha Mikro-Usaha Kecil di Wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah
  4. Pelatihan Manajemen, Administrasi dan Keuangan Lembaga Pengelola Sarana Air Bersih Peukan Biluy  – IRD & UNICEF
  5. Pengembangan SDM Pengolahan Hasil dan Pemasaran di Kawasan KTM Telang – DEPNAKERTRANS
  6. Pelatihan Penguatan Kapasitas Community Development Officer (CDO)/Pendamping PT. Berau Coal
  7. Pelatihan Manajemen Organisasi dan Fund Raising Bagi Sekolah Demokrasi dan Implementing Agency  Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID)
  8. Pelatihan Manajemen Lembaga Keuangan Mikro (LKM)
  9. Pelatihan Persiapan Pensiun Bagi Karyawan PT. GS BATTERY
  10. Pelatihan Dinamika Kelompok di Kecamatan Teupah Barat Welthungerhilfe
  11. Pelatihan Manajemen Proyek Bagi Staf Yapari
  12. Justice For The Poor Pelatihan Paralegal Dan Mediator
  13. Pelatihan, Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi: Support For Conflict Affected Communities Project & Information, Counseling And Reveral Service Project – SCACP IOM 
  14. Berbagi Pengalaman Mengelola Yayasan Menuju Kemandirian Yayasan Pembangunan Berkelanjutan Ratatotok dan Buyat + PT. Newmont Minahasa raya
12