• +62-21 4204402
  • bswadaya@bsk.co.id

STUDI FASILITASI PROGRAM PNPM

STUDI FASILITASI PROGRAM PNPM

 STUDI FASILITASI PROGRAM PNPM

1. Latar-belakang

Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks ternyata membutuhkan dukungan dan intervensi semua pihak secara bersama-sama, terintegrasi, sinergi dan terkoordinasi. Namun penanganannya selama ini cenderung dilakukan secara parsial dan tidak berkelanjutan.

Salah satu usaha pemerintah untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja diantaranya dengan meluncurkan suatu program yang disebut dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang dimulai sejak tahun 2007.

Pelaksanaan PNPM Mandiri dimulai dengan pengembangan program di tingkat kecamatan sebagai dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat di perdesaan. Disamping itu Pemerintah juga melakukan pengintegrasian berbagai program pemberdayaan masyarakat ke dalam kerangka kebijakan PNPM Mandiri dan cakupan pembangunan yang diharapkan dapat diperluas hingga ke daerah-daerah terpencil dan terisolir.

Efektivitas dan efisiensi dari kegiatan PNPM Mandiri perlu dikaji lebih jauh untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Pengkajian dimulai dari penentuan target waktu, jumlah peserta program, jumlah dana yang disalurkan hingga bagaimana program tersebut difasilitasi agar mencapai keberhasilan sesuai dengan indikator-indikator keberhasilan yang telah ditentukan. Pada akhirnya keberhasilan program PNPM akan membantu Indonesia dalam upaya mewujudkan pencapaian 8 Sasaran Pembangunan Millenium dunia (MDGs.)

      World Bank sebagai salah satu lembaga donor dalam program PNPM memberikan kepercayaan kepada Bina swadaya untuk melakukan study fasilitasi program PNPM. Secara khusus studi ini mempelajari sejauh mana proses-proses fasilitasi yang dilakukan untuk mencapai program, pengaruh fasilitator dalam pencapaian program serta strategi fasilitasi yang lebih efisien dan berkelanjutan.

2. Tujuan Program:

Study Fasilitasi Program PNPM bertujuan untuk memahami lebih mendalam berbagai persoalan yang berhubungan dengan proses-proses fasilitasi terutama persoalan yang dihadapi fasilitator dalam menjalankan peran dan tanggung jawab mereka, relasi antara strategi fasilitasi dengan pencapaian tujuan program serta menemukan strategi fasilitasi yang lebih efisien dan berkelanjutan.

3. Metode Pelaksanaan:

Study fasilitasi dilaksanakan melalui penelusuran data sekunder dan kunjungan lapangan melalui interview dan FGD.

4. Sasaran dan Lokasi

Studi fasilitasi dilaksanakan di 5 provinsi, meliputi Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Selatan, Sumatera Barat dan Sulawesi Tenggara dalam 16 kecamatan dan 30 desa/kelurahan. Sasaran studi adalah fasilitator, para pemangku kepentingan baik pemerintah di tingkat nasional, provinsi, kabupaten maupun kecamatan, kelurahan, desa, serta masyarakat termasuk tokoh masyarakat, kaum perempuan, dan masyarakat marjinal.

5 . Waktu Pelaksanaan

Kegiatan studi berlangsung selama 7 bulan, dan secara teknis terbagi menjadi beberapa tahapan. Tahap persiapan dilakukan pada bulan Juni – Juli 2009, pengumpulan data di lapangan bulan Agustus – Oktober 2009 serta bulan  November 2009 – Januari 2010 adalah tahap analisis data lapangan, penyusunan laporan dan presentasi.

6. Tahap Pelaksanaan:

Study fasilitasi program PNPM dilakukan dalam beberapa tahapan kegiatan sebagai berikut:

  1. Kegiatan pra-lapangan dengan mempelajari data sekunder program PNPM di lokasi sasaran
  2. Koordinasi dengan institusi dan individu
  3. Observasi langsung proses-proses fasilitasi yang dilakukan oleh fasilitator
  4. Wawancara dan FGD terhadap fasilitator, pemerintah dan masyarakat
  5. Analisa data hasil studi lapangan
  6. Menyusun laporan dan presentasi
  7. Membuat rekomendasi dan merumuskan strategi fasilitasi

 

7. Output Program

Dari hasil studi fasilitasi dapat diidentifikasi temuan-temuan sebagai berikut:

  1. Pada program PNPM masyarakat mampu memahami partisipasi dalam bentuk keterlibatan mereka dalam persiapan dan pelaksanaan program
  2. Fasilitator mampu berperan aktif dalam mengajak masyarakat langsung untuk terlibat dalam program.
  3. Fasilitator PNPM Mandiri perdesaan dapat menjalankan perannya sebagai agen perubahan dalam hal pola pikir yang terkait dengan prinsip transparansi, akuntabilitas dan pentingnya partisipasi
  4. Fasilitator PNPM Mandiri perkotaan di 5 provinsi mengalami kesulitan karena strategi pendampingan yang dilakukan tidak sesuai dengan karakter masyarakat  perkotaan.
  5. Untuk program Non-PNPM, secara umum kualitas fasilitasi masih rendah, dan sebagian besar dilakukan oleh staf pemerintah di tingkat kecamatan dan desa sehingga program tersebut masih bersifat sambilan bahkan (cenderung) sering dikesampingkan. Disamping itu mereka juga masih memerlukan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dan pengalamannya
  6. Fasilitator dapat menjadi focal point dalam kerjasama antara masyarakat dan pihak ketiga

8. Peran Bina Swadaya Konsultan

Peran Bina Swadaya dalam studi fasilitasi ini adalah mengkaji proses-proses fasilitasi program yang dilakukan oleh fasilitator baik di tingkat provinsi, kabupaten maupun kecamatan dan desa.  

 

 

 

 

admin-webbsk

Leave a Reply